Jendelahukum.com, Jakarta – Pendiri Lembaga Survei Kedai KOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia), Hendri Satrio mendukung, bila ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold (PT) dihapuskan. Menurutnya, syarat PT justru menyulitkan masyarakat menentukan pemimpin yang diinginkan.
Tokoh yang ingin mendaftar sebagai capres di Pilpres 2024, wajib memenuhi syarat PT sebesar 20 persen. Hanya PDIP yang mampu memenuhi syarat tersebut alias bisa mengusung capresnya sendiri.
Perspektif: Konstitusionalitas Presidential Threshold dan Problematika Penguatan Sistem Presidensil
Adapun parpol lain wajib membentuk koalisi guna memenuhinya.
“Threshold harusnya memang enggak ada…agak percuma juga threshold ini untuk membatasi ruang gerak rakyat dalam tentukan siapa capres yang mereka inginkan,” kata Hendri sebagaimana dikutip dari Republika, Jumat (29/10).
Hendri memandang, PT sebenarnya tak akan membuat capres terlampau banyak hingga menyulitkan KPU dan membingungkan masyarakat. Sebab, mereka yang ingin melaju sebagai capres wajib punya dukungan dana yang memadai.
“Dan saya yakin kalau pun nol persen (PT) enggak akan sembarangan juga orang calonkan jadi Capres karena mahal biayanya,” ujar Hendri.
Baca juga: Ketua DPD RI: Presidential Threshold Produk Oligarki Untuk Kuasai Negara
Oleh karena itu, Hendri memprediksi, capres yang siap bertarung di Pilpres 2024 tak sampai 6 orang bila syarat PT dihapus.
“Kalau pun nol persen PT-nya capres enggak akan lebih dari 5, duitnya siapa yang mau bayar kan mahal,” ucap Hendri.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyatakan, bakal menggelar konvensi untuk menunjuk satu sosok sebagai capres. Pemenang dalam forum tersebut, disebutnya akan mendapatkan hak menjadi capres untuk Pilpres 2024.
“Konvensi menghasilkan calon presiden terbaik sebagai pemenang konvensi. Dan yang terkahir, dia memastikan mendapatkan tiket untuk mengantarkan mereka sebagai calon resmi,” ujar Surya di Hotel Redtop, Jakarta, Kamis (28/10).
