EDUKASI – Di dunia yang serba digital ini, kamera selalu ada dalam genggaman kita. Kita sering kali memotret momen di tempat umum, di kantor, atau bahkan saat berkumpul dengan teman, lalu mengunggahnya ke Instagram, TikTok, atau grup WhatsApp tanpa berpikir panjang.
Namun, ada satu pertanyaan hukum yang sering diabaikan: Apakah orang yang ada di dalam foto tersebut setuju fotonya disebarluaskan?
Mungkin Anda menganggapnya sepele, namun menyebarkan foto orang lain tanpa izin kini memiliki konsekuensi hukum yang kian serius.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), batas antara berbagi momen dan melanggar privasi orang lain menjadi sangat krusial untuk dipahami.
Pelanggaran Privasi dalam KUHP Baru
KUHP Nasional memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak privasi warga negara. Dalam Pasal 471, diatur mengenai larangan bagi setiap orang yang secara melawan hukum mengakses atau memperoleh informasi elektronik yang bukan miliknya.
Jika Anda mengambil foto seseorang secara diam-diam di ruang privat (seperti rumah atau area tertutup lainnya) lalu menyebarkannya, Anda bisa dijerat dengan pasal pelanggaran privasi.
Ancaman pidananya mencakup denda yang signifikan hingga pidana penjara jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian nyata bagi orang yang ada di dalam foto tersebut.
Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Elektronik
Banyak kasus penyebaran foto tanpa izin berlanjut pada tuduhan pencemaran nama baik. Berdasarkan Pasal 433 KUHP Baru, menyebarkan foto seseorang dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baiknya agar diketahui umum adalah tindakan pidana.
Jika foto tersebut disebarkan melalui media sosial (Facebook, Instagram, WhatsApp) dengan narasi yang menyudutkan atau mempermalukan, maka aparat akan menggunakan delik pencemaran nama baik dalam bentuk elektronik.
Penting untuk diingat bahwa di bawah hukum yang baru, niat jahat (mens rea) untuk mempermalukan orang lain menjadi poin utama yang akan dibuktikan oleh penyidik.
Konten Bermuatan Kesusilaan (UU ITE)
Salah satu aspek paling berat dalam penyebaran foto tanpa izin adalah jika foto tersebut bermuatan asusila atau bersifat pribadi (seperti foto mantan pacar atau revenge porn).
Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang pendistribusian informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
Ancaman pidananya sangat berat, yakni penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Dalam konteks ini, meskipun Anda yang mengambil foto tersebut secara sah (misalnya saat masih berpacaran), Anda tidak memiliki hak hukum untuk menyebarkannya tanpa izin pemilik foto setelah hubungan berakhir.
Aspek Hak Cipta: Foto Sebagai Karya
Selain ranah pidana, menyebarkan foto orang lain juga bersinggungan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Foto adalah karya yang dilindungi.
Jika Anda mengambil foto milik orang lain (misalnya dari profil media sosial mereka) lalu mengunggahnya kembali untuk kepentingan komersial atau kepentingan lain tanpa izin, Anda bisa digugat secara perdata maupun dipidana karena pelanggaran hak ekonomi pencipta.
Jika Anda dilaporkan karena menyebarkan foto tanpa izin, bagaimana prosedurnya di bawah UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru)?
Perkara penyebaran foto yang bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik adalah Delik Aduan. Artinya, polisi tidak akan bertindak jika korban tidak melapor. Di sinilah Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Pasal 79 KUHAP Baru berperan penting.
Sebelum perkara masuk ke persidangan, polisi diwajibkan melakukan mediasi. Jika pelaku bersedia menghapus foto tersebut, meminta maaf secara publik, dan memberikan kompensasi (jika diperlukan), maka kasus tersebut dapat dihentikan di tingkat kepolisian.
Namun, jika foto tersebut berkaitan dengan asusila berat atau pemerasan, proses hukum biasanya tetap dilanjutkan demi kepentingan publik yang lebih besar.
Batas Aman Mengunggah Foto
Hukum kita kini menghargai bahwa “wajah” dan “identitas” adalah milik pribadi yang tidak boleh dieksploitasi tanpa izin. Dampak dari selembar foto yang disebarkan bisa menghancurkan reputasi seseorang dalam sekejap karena jejak digital yang permanen.
Agar Anda tetap aman secara hukum, terapkan prinsip kehati-hatian:
Pertama, Minta Izin: Sesederhana menanyakan “Boleh saya unggah?” kepada teman Anda.
Kedua, Gunakan Fitur Blur: Jika memotret di tempat umum dan ada orang lain yang wajahnya terlihat jelas, gunakan fitur sensor atau blur.
Ketiga, Hormati Permintaan Penghapusan: Jika seseorang meminta fotonya dihapus, segera lakukan sebelum mereka menempuh jalur hukum.
Hukum nasional yang baru memang lebih humanis dengan mengedepankan dialog, tetapi ia tidak akan membiarkan tindakan semena-mena terhadap privasi orang lain.
Hargailah hak orang lain atas citra dirinya sendiri, sebagaimana Anda ingin privasi Anda dihargai. Karena di era digital ini, jempol Anda bisa menjadi jembatan menuju silaturahmi, atau justru pintu menuju ruang tahanan.
* Kanal Edukasi di Jendela Hukum dikelola secara kolaboratif bersama Tim Dignity Law sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui penyajian informasi hukum yang mudah dipahami, akurat, dan bertanggung jawab.
