EDUKASI – Ketika seorang pemimpin negara tewas dalam serangan militer, dunia tidak hanya bereaksi secara politik. Pertanyaan hukum langsung muncul: apakah pemimpin negara boleh dijadikan target pembunuhan dalam perang?
Serangan yang menewaskan pemimpin Iran memicu debat tajam di kalangan pakar hukum internasional. Sebagian pihak menilai tindakan tersebut sebagai targeted killing yang sah dalam konflik bersenjata, sementara yang lain menyebutnya sebagai political assassination yang melanggar hukum internasional.
Perdebatan ini bukan sekadar soal moral. Ia berkaitan langsung dengan hukum konflik bersenjata dan prinsip kedaulatan negara yang diatur dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Untuk memahami apakah pembunuhan pemimpin negara bisa dibenarkan secara hukum, setidaknya ada tiga hal penting yang perlu dilihat: konsep assassination dalam hukum internasional, status pemimpin negara dalam konflik bersenjata, dan perbedaan antara pembunuhan politik dengan target militer yang sah.
Political Assassination dalam Hukum Internasional
Istilah political assassination merujuk pada pembunuhan tokoh politik dengan tujuan mengubah atau mengguncang struktur kekuasaan suatu negara.
Dalam praktik hubungan internasional, pembunuhan politik telah lama dianggap bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional, terutama karena melanggar kedaulatan negara dan stabilitas politik global.
Walaupun tidak ada satu perjanjian internasional yang secara eksplisit menggunakan istilah “assassination” sebagai larangan universal, banyak norma hukum internasional menentang praktik tersebut secara tidak langsung.
Larangan penggunaan kekuatan terhadap negara lain, misalnya, ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Ketentuan ini melarang negara menggunakan kekuatan militer yang mengancam integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain.
Jika sebuah negara secara sengaja membunuh pemimpin negara lain di luar konteks perang yang sah, tindakan itu sering dipandang sebagai pembunuhan politik yang melanggar hukum internasional.
Karena itu, konteks konflik bersenjata menjadi faktor penentu.
Apakah Pemimpin Negara Bisa Menjadi Target Militer?
Dalam hukum konflik bersenjata, khususnya Konvensi Jenewa 1949 dan hukum humaniter internasional, prinsip utama yang berlaku adalah distinction atau pembedaan.
Prinsip ini mewajibkan pihak yang berperang untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil.
Hanya target militer yang boleh diserang. Masalahnya: di mana posisi pemimpin negara?
Secara umum, kepala negara atau pejabat politik dianggap warga sipil selama mereka tidak mengambil bagian langsung dalam operasi militer.
Artinya, dalam kondisi normal, pemimpin negara bukan target militer yang sah.
Namun situasinya bisa berubah jika pemimpin tersebut juga berfungsi sebagai komandan militer atau pengendali langsung operasi perang.
Dalam kondisi itu, sebagian pakar hukum berpendapat bahwa pemimpin negara dapat dianggap sebagai military objective karena memiliki peran strategis dalam operasi militer.
Perdebatan ini muncul dalam berbagai konflik modern, termasuk operasi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap tokoh-tokoh militer atau pemimpin kelompok bersenjata.
Namun penerapan prinsip ini terhadap pemimpin negara yang berdaulat tetap sangat kontroversial.
Targeted Killing dalam Konflik Bersenjata
Dalam beberapa dekade terakhir, istilah targeted killing semakin sering digunakan dalam strategi militer modern.
Targeted killing adalah operasi militer yang secara sengaja menargetkan individu tertentu yang dianggap memiliki peran penting dalam konflik.
Pendukung konsep ini berpendapat bahwa jika seseorang memiliki peran langsung dalam operasi militer, maka ia dapat dianggap sebagai target militer yang sah, meskipun bukan prajurit biasa.
Namun para kritikus menilai praktik ini berbahaya karena membuka ruang penafsiran yang terlalu luas.
Jika setiap tokoh politik yang dianggap berpengaruh dapat dijadikan target, maka batas antara operasi militer dan pembunuhan politik menjadi kabur.
Dalam konteks pemimpin negara, risiko ini menjadi jauh lebih besar karena menyentuh langsung kedaulatan negara.
Assassination vs Target Militer yang Sah
Perdebatan hukum internasional sebenarnya berpusat pada satu garis pembeda utama: assassination atau lawful military target.
Assassination biasanya merujuk pada pembunuhan tokoh politik secara terencana di luar kerangka konflik bersenjata yang sah.
Sebaliknya, serangan terhadap military objective dapat dibenarkan jika terjadi dalam konflik bersenjata dan memenuhi prinsip-prinsip hukum humaniter, seperti military necessity, proportionality, dan distinction.
Masalahnya, dalam banyak konflik modern, batas ini menjadi semakin sulit ditentukan.
Serangan terhadap pemimpin negara bisa dipandang sebagai operasi militer sah jika ia memiliki peran langsung dalam komando militer. Namun serangan yang sama bisa dianggap assassination ilegal jika dilakukan untuk tujuan politik atau perubahan rezim.
Di sinilah perdebatan hukum internasional biasanya terjadi.
Risiko Besar bagi Stabilitas Internasional
Jika pembunuhan pemimpin negara dianggap sah sebagai strategi perang, konsekuensinya bisa sangat serius bagi sistem internasional.
Larangan pembunuhan politik selama ini menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga stabilitas antarnegara.
Tanpa batasan tersebut, konflik internasional berpotensi berubah menjadi praktik pembunuhan politik antarnegara.
Karena itu banyak pakar hukum internasional menilai bahwa menargetkan pemimpin negara dalam operasi militer harus dilihat dengan sangat hati-hati, karena menyentuh langsung prinsip kedaulatan, legitimasi perang, dan stabilitas sistem internasional.
Perdebatan mengenai kasus Iran menunjukkan bahwa hukum internasional masih menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan realitas perang modern—terutama ketika garis antara operasi militer dan pembunuhan politik semakin tipis.
* Kanal Edukasi di Jendela Hukum dikelola secara kolaboratif bersama Tim Dignity Law sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat.
