PERSPEKTIF – Jika kita membaca sejarah hubungan internasional pasca-Perang Dunia II, kita akan menemukan satu pola yang terus berulang: negara kuat cenderung memaksakan kepentingannya, sementara negara lemah bergulat mempertahankan kedaulatannya.
Dinamika ini kembali menemukan bentuknya yang paling gamblang dalam ketegangan berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran. Lebih dari sekadar rivalitas geopolitik di Timur Tengah, konflik kedua negara ini sesungguhnya menguji sejauh mana prinsip kedaulatan yang menjadi fondasi hukum internasional masih relevan di hadapan supremasi kekuatan negara adidaya.
Dalam kerangka hukum internasional modern, kedaulatan negara adalah harga mati. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Pasal 2 ayat (4), dengan tegas melarang tindakan yang mengancam integritas teritorial dan kemerdekaan politik negara lain.
Norma ini dibangun di atas kesadaran bahwa hubungan antarbangsa harus didasarkan pada kesetaraan dan saling menghormati. Namun, kita semua tahu bahwa hukum dan praktik sering berjalan pada rel yang berbeda.
Amerika Serikat, sebagai kekuatan global, memiliki instrumen lengkap untuk mempertahankan kepentingan strategisnya: sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, hingga operasi militer. Iran, di pihak lain, melihat instrumen-instrumen tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan nasionalnya.
Jarak pandang yang berbeda ini menciptakan jurang persepsi yang dalam. Apa yang oleh Washington disebut sebagai “upaya nonproliferasi” atau “tekanan maksimum”, oleh Teheran diterjemahkan sebagai “perang ekonomi” dan “agresi terselubung”.
Titik kulminasi dari ketegangan ini terjadi ketika Amerika Serikat secara sepihak keluar dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018. Kesepakatan yang lahir dari proses diplomasi multilateral itu sejatinya adalah contoh bagaimana hukum dan perjanjian internasional seharusnya bekerja: negara-negara besar duduk bersama Iran, merumuskan mekanisme verifikasi, dan menciptakan keseimbangan kepentingan.
Keputusan Washington untuk menarik diri dan kembali menjatuhkan sanksi tidak hanya merusak kesepakatan itu sendiri, tetapi juga mencederai kepercayaan terhadap tata kelola global berbasis aturan.
Dari sudut pandang Iran, sanksi ekonomi yang dijatuhkan bukan lagi sekadar tekanan diplomatik, melainkan telah menjadi persoalan kemanusiaan. Ketika masyarakat sipil kesulitan mengakses obat-obatan dan kebutuhan dasar akibat pembatasan perbankan, ketika inflasi melonjak dan nilai mata uang anjlok, pertanyaan tentang legitimasi sanksi unilateral menjadi tak terelakkan.
Dalam perspektif hukum internasional, sanksi sepihak oleh negara kuat memang selalu menyisakan ganjalan normatif: sejauh mana tindakan tersebut melampaui kewenangan yang diberikan oleh kerangka multilateral?
Persoalan ini membawa kita pada dilema klasik dalam hubungan internasional: tarik-ulur antara norma hukum dan realitas kekuasaan. Di satu sisi, kita memiliki prinsip kesetaraan kedaulatan yang diagung-agungkan dalam berbagai konvensi dan piagam.
Di sisi lain, sistem internasional masih bekerja dalam logika distribusi kekuatan yang timpang. Negara dengan ekonomi dan militer besar otomatis memiliki daya tawar lebih, kemampuan lebih untuk membentuk agenda global, dan tentu saja, kapasitas lebih untuk menekan negara lain.
Dampak dari ketimpangan ini tidak hanya dirasakan oleh Washington dan Teheran. Kawasan Timur Tengah, terutama Teluk Persia, terus hidup dalam ketegangan yang setiap saat bisa meledak. Negara-negara tetangga terpaksa mengambil posisi, menghitung risiko, dan kadang terjebak dalam pusaran rivalitas yang sebenarnya bukan urusan mereka.
Ketika ketegangan meningkat, harga minyak bergejolak, jalur pelayaran internasional terancam, dan pada akhirnya stabilitas ekonomi global ikut terguncang.
Lebih jauh lagi, konflik ini menguji legitimasi sistem hukum internasional itu sendiri. Jika aturan hanya ditegakkan ketika menyangkut negara kecil atau lemah, tetapi menjadi fleksibel ketika menyentuh kepentingan negara besar atau negara sekutu, maka kita sedang membangun tatanan global yang hipokrit.
Erosi legitimasi ini berbahaya karena pada akhirnya akan membuat lembaga-lembaga internasional seperti PBB kehilangan fungsi mediasinya. Ketika negara-negara mulai meragukan imparsialitas sistem, mereka akan kembali ke logika lama: kekuatanlah yang berbicara, bukan hukum.
Bagi Indonesia, dinamika ini mengandung pelajaran berharga. Sebagai negara dengan tradisi politik luar negeri bebas aktif, kita berkepentingan untuk terus memperjuangkan supremasi hukum dalam hubungan internasional.
Bukan karena kita naif terhadap realitas kekuasaan, tetapi karena kita sadar bahwa dalam dunia yang timpang, hukum adalah satu-satunya instrumen yang bisa melindungi negara kecil dan menengah dari tekanan negara besar.
Prinsip penyelesaian damai dan penghormatan terhadap kedaulatan yang selama ini kita pegang harus terus diperjuangkan, tidak hanya dalam forum-forum multilateral, tetapi juga dalam merespons dinamika geopolitik seperti ketegangan AS-Iran.
Pada akhirnya, konflik antara Amerika Serikat dan Iran adalah cermin bagi kita semua. Ia menunjukkan bahwa supremasi kekuatan yang tidak terkendali akan selalu mengancam prinsip kedaulatan.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa komitmen bersama terhadap aturan yang adil, dunia akan terus bergerak dalam pusaran politik kekuatan yang merusak. Momentum ini seharusnya menjadi refleksi bagi masyarakat internasional untuk kembali menegaskan pentingnya hukum sebagai panglima dalam tata kelola global.
Karena jika tidak, bayang-bayang ketidakadilan akan terus menghantui hubungan antarbangsa, dan kita semua akan menjadi saksi sekaligus korban dari ambruknya tatanan kedaulatan yang bernama negara yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan melindungi kita.
