Menu

Mode Gelap
Khomenei Meninggal, Bagaimana Mekanisme Pergantian Pemimpin Tertinggi Iran? MBG Disebut “Harga Mati”, Penggugat: Jangan Ambil dari Pos Pendidikan Rangkap Jabatan dan Standar Ganda Penegakan Hukum Apa Dampaknya jika ”Parliamentary Threshold” Dinaikkan? Wacana Ambang Batas 7% Ungkap Ketidakpastian Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggapan Pemohon atas Klaim Mendikdasmen MBG Tak Kurangi Anggaran Pendidikan

Berita Terkini

Ini Dia, Respon Fraksi DPRD DKI Terkait Interpelasi Terhadap Anies

badge-check


					DPRD DKI Perbesar

DPRD DKI

Jakarta – Fraksi PDIP dan Fraksi PSI telah resmi menyampaikan usulan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal gelaran Formula E. Surat usulan disampaikan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Kamis (26/8).

“Bahwa kami secara perorangan maupun bersama dari dua fraksi, PDI Perjuangan maupun PSI, hari ini menyerahkan tanda tangan kami untuk memberikan satu hak interpelasi kepada saudara gubernur,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rasyidi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8).

Berita terkait: PDIP-PSI Resmi Sampaikan Usulan Hak Interpelasi Anies

Hak interpelasi adalah salah satu hak dewan. Dengan hak itu, dewan bisa meminta kepala daerah memberi penjelasan soal permasalahan yang dinilai penting dan berdampak luas.

Ditolak Mayoritas Fraksi

Hingga saat ini, interpelasi baru didukung 33 anggota dari PDIP dan PSI, sementara itu mayoritas fraksi masih menolak rencana itu. Fraksi Nasdem, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat sepakat menolak interpelasi tersebut.

Anggota DPRD DKI Fraksi Nasdem Ahmad Lukman Jupiter menyatakan pihaknya menolak interpelasi itu karena Formula E telah disetujui semua fraksi pada 2019. Atas dasar itu, ia pun mempertanyakan alasan PDIP dan PSI mempermasalahkan Formula E saat ini.

“Ketika sekarang ini dimulai interpelasi, kan ini jadi tanda tanya. Menurut kita, itu terlalu politis, kurang tepat begitu loh karena sudah dilalui oleh mekanisme yang panjang telah disetujui oleh seluruh fraksi,” kata Jupiter kepada wartawan, Jumat (27/8).

Seputar HukumHak Interpelasi: Pranata Pengawasan DPR/DPRD Terhadap Eksekutif

Penolakan juga dinyatakan oleh Fraksi Gerindra. Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan pihaknya sejak awal menolak rencana itu. Menurutnya, cara menyikapi dugaan kerugian Formula E tak perlu lewat interpelasi.

“Kami di Gerindra dengan anggota 19 orang sepakat untuk tidak ikut dalam interpelasi karena menurut kami masih ada cara lain untuk bertanya,” kata Rani lewat pesan singkat, Jumat (27/8).

Meski begitu, Gerindra tidak akan mengecilkan niatan PDIP-PSI untuk melakukan interpelasi. Rani menyampaikan pihaknya menghormati rencana dua fraksi tersebut.

“Kami akan terus menghormati dan menghargai teman-teman fraksi lain yang ikut dalam interpelasi,” ujarnya.

Demokrat Abstain

Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta memilih untuk abstain atau tidak menentukan sikap terkait usulan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Usulan itu diajukan Fraksi PDIP dan Fraksi PSI usai menemukan dugaan kerugian pada gelaran Formula E.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Desie Christyana merasa interprlasi tidak diperlukan. Pasalnya, anggota dewan tetap bisa bertanya ke Anies soal Formula E di lain kesempatan.

“Kalau kita kan abstain kan. Kita berpikiran kan masih bisa dalam pembahasan komisi-komisi terkait Formula E. Jadi, enggak perlu interpelasi,” kata Desie saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (27/8).

Demokrat memilih untuk duduk bareng dengan Anies. Dengan begitu, mereka bisa menggalih lebih dalam niatan Pemprov DKI menyelenggarakan Formula E.

Hal tersebut telah dilakukan Demokrat pada Kamis (26/8) malam. Desie bertanya soal Formula E saat menghadiri undangan makan malam dari Anies. Pertemuan itu juga dihadiri enam pimpinan fraksi lainnya.

“Daripada kita harus interpelasi, kenapa tidak ya duduk bareng begitu? Silaturahmi sekalian ya kayak orang biasa kepo-kepo. Pasti kan kita pengen tahu juga dong,” ujarnya.

Baca Lainnya

MBG Disebut “Harga Mati”, Penggugat: Jangan Ambil dari Pos Pendidikan

27 Februari 2026 - 23:59 WIB

Moh. Abdul Kholiq Suhri

Rangkap Jabatan dan Standar Ganda Penegakan Hukum

25 Februari 2026 - 20:01 WIB

Apa Dampaknya jika ”Parliamentary Threshold” Dinaikkan?

25 Februari 2026 - 02:47 WIB

ambang batas parlemen

Wacana Ambang Batas 7% Ungkap Ketidakpastian Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

24 Februari 2026 - 23:39 WIB

Kawal Pemilu dan Demokrasi

Tanggapan Pemohon atas Klaim Mendikdasmen MBG Tak Kurangi Anggaran Pendidikan

23 Februari 2026 - 17:53 WIB

Trending di Berita Terkini