INSIGHT – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa dua hak konstitusional DPR ke tengah perdebatan publik: hak angket dan hak menyatakan pendapat. Keduanya kerap disebut seolah-olah merupakan tahapan yang harus ditempuh secara berurutan. Padahal, secara hukum, kedua hak tersebut memiliki tujuan, objek, dan konsekuensi yang berbeda.
Perdebatan ini menguat setelah Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang berkaitan dengan Gibran. Sejumlah anggota DPR kemudian mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Ketua DPR Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai pengumpulan tanda tangan usulan HMP. Namun, Puan menegaskan bahwa tindak lanjutnya harus mengikuti mekanisme konstitusi dan aturan kelembagaan. Artinya, laporan tersebut belum dapat disamakan dengan keputusan resmi DPR untuk memulai proses pemakzulan.
Lantas, apakah DPR perlu menggunakan hak angket terlebih dahulu, atau dapat langsung mengajukan hak menyatakan pendapat? Jawabannya bergantung pada persoalan yang hendak diperiksa dan tujuan konstitusional yang ingin dicapai.
Dua Hak, Dua Tujuan Berbeda
Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 memberikan DPR tiga hak konstitusional, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketiganya merupakan instrumen pengawasan parlemen, tetapi tidak dapat dipertukarkan begitu saja.
Perbedaan hak angket dan HMP dijelaskan dalam Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
Hak angket merupakan kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, serta berdampak luas, apabila diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan kata lain, hak angket berorientasi pada pencarian dan pengumpulan fakta mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah. DPR dapat menyelidiki bagaimana suatu kebijakan dibuat, dijalankan, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah terdapat penyimpangan hukum.
Sementara itu, HMP memiliki cakupan yang lebih luas. DPR dapat menyatakan pendapat mengenai kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi atau hak angket, serta dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau keadaan ketika keduanya tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Perbedaan paling mendasar terletak pada orientasinya. Hak angket merupakan instrumen penyelidikan, sedangkan HMP merupakan instrumen untuk menyatakan sikap atau pendapat resmi DPR berdasarkan materi dan alasan yang diajukan.
Karena itu, hak angket tidak otomatis berujung pada pemakzulan. Sebaliknya, HMP dapat menjadi pintu konstitusional menuju proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden apabila materi pendapatnya berkaitan dengan alasan yang ditentukan Pasal 7A UUD 1945.
Prosedur dan Ambang Persetujuan
Perbedaan tujuan tersebut juga tercermin dalam persyaratan pengajuannya.
Berdasarkan Pasal 199 UU MD3, usulan hak angket harus diajukan paling sedikit 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi. Usulan itu harus dilengkapi dokumen yang memuat materi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang hendak diselidiki beserta alasan penyelidikannya.
Agar menjadi hak angket DPR, usulan tersebut harus memperoleh persetujuan rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan disetujui oleh lebih dari setengah anggota yang hadir.
Adapun HMP juga mensyaratkan dukungan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR. Namun, ambang persetujuan paripurnanya lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 210 UU MD3, rapat paripurna harus dihadiri paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota DPR dan keputusan harus disetujui paling sedikit dua pertiga anggota yang hadir.
Jika usulan HMP diterima, DPR membentuk panitia khusus (pansus) yang melibatkan seluruh unsur fraksi. Pansus kemudian membahas materi usulan dan menyampaikan hasil kerjanya kepada rapat paripurna.
Apabila pendapat DPR menyangkut dugaan pelanggaran hukum atau keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan, proses dapat diteruskan ke Mahkamah Konstitusi sesuai mekanisme Pasal 7B UUD 1945.
Perbedaan prosedur tersebut memperlihatkan bahwa HMP memiliki persyaratan persetujuan yang lebih ketat karena dapat membawa konsekuensi konstitusional yang sangat besar.
Apakah Angket Harus Mendahului HMP?
Inilah bagian yang paling penting dalam membaca wacana pemakzulan Gibran.
Tidak ada ketentuan yang secara umum mewajibkan DPR menggunakan hak angket sebelum mengajukan HMP. Pasal 79 ayat (4) UU MD3 memang menyebut HMP dapat digunakan sebagai tindak lanjut hak interpelasi atau hak angket. Namun, ketentuan yang sama juga memberikan ruang bagi DPR untuk menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau keadaan tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Artinya, HMP tidak selalu harus didahului hak angket. DPR dapat mengajukan HMP secara langsung sepanjang materi yang diajukan memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan prosedural.
Dalam konteks Gibran, persoalan utamanya bukan semata-mata apakah DPR perlu menyelidiki kebijakan pemerintah. Yang dipersoalkan adalah apakah putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan memiliki implikasi terhadap pemenuhan syarat Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 7A UUD 1945.
Jika DPR ingin menyelidiki lebih jauh pelaksanaan kebijakan administrasi pendidikan, proses penerbitan surat keterangan, atau tanggung jawab pejabat pemerintah, hak angket dapat menjadi instrumen yang relevan sepanjang objek penyelidikannya memenuhi Pasal 79 ayat (3) UU MD3.
Namun, apabila tujuan DPR adalah menyatakan pendapat mengenai dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan, HMP merupakan instrumen yang secara langsung disediakan oleh undang-undang.
Tetap ada persoalan hukum yang harus dijawab. Putusan MA yang membatalkan surat keterangan administrasi tidak dengan sendirinya merupakan putusan pemberhentian Wakil Presiden. DPR perlu menjelaskan hubungan antara akibat hukum putusan tersebut dan alasan pemberhentian dalam Pasal 7A UUD 1945. Penilaian atas pendapat DPR selanjutnya menjadi kewenangan MK, bukan keputusan sepihak parlemen.
Dengan demikian, memilih hak angket atau HMP bukan sekadar persoalan strategi politik. DPR harus menentukan terlebih dahulu apa yang hendak dibuktikan dan konsekuensi hukum apa yang hendak ditempuh.
Hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan penyimpangan kebijakan pemerintah. HMP dapat digunakan untuk menyatakan pendapat DPR, termasuk mengenai dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Keduanya sah sepanjang digunakan sesuai tujuan dan batas kewenangannya.
Dalam negara hukum, banyaknya dukungan politik tidak dapat menggantikan pembuktian. Sebaliknya, proses konstitusional juga tidak boleh dihambat hanya karena persoalan yang diperiksa menyangkut pejabat tinggi negara. Pada akhirnya, yang menentukan bukan nama hak yang dipilih DPR, melainkan kekuatan dasar hukum, bukti, dan kepatuhan terhadap prosedur konstitusi.
* Kanal INSIGHT di Jendela Hukum dikelola secara kolaboratif bersama Tim Dignity Law sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui penyajian informasi hukum yang mudah dipahami, akurat, dan bertanggung jawab.
