EDITORIAL – Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki babak baru di parlemen. Setelah sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), pimpinan DPR mengonfirmasi telah menerima laporan tersebut. Kini, perhatian tertuju pada bagaimana usulan itu diproses dan sejauh mana dapat berkembang menjadi mekanisme pemberhentian Wakil Presiden.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut setelah pembukaan masa persidangan. Namun, ia menegaskan bahwa setiap langkah harus mengikuti mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi.
Pernyataan itu disampaikan Puan seusai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini,” ujar Puan.
Ia menjelaskan, pimpinan DPR terlebih dahulu akan mendengarkan berbagai masukan dari fraksi, komisi, dan anggota dewan sebelum menentukan langkah berikutnya. Puan juga meminta semua pihak menunggu pernyataan resmi dari para pengusul.
Di sisi lain, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyebut sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi telah menandatangani usulan HMP. Menurutnya, dokumen tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
Jumlah itu menunjukkan dukungan pengusul telah melampaui batas minimal 25 anggota DPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 210 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Meski demikian, terpenuhinya jumlah pengusul belum otomatis menjadikan HMP sebagai keputusan resmi DPR. Ada tahapan administratif, pembahasan, dan pengambilan keputusan yang harus dilalui sebelum hak tersebut benar-benar menjadi sikap kelembagaan parlemen.
Putusan MA Membuka Perdebatan Konstitusional
Dorongan penggunaan HMP berangkat dari persoalan dokumen pendidikan Gibran yang kembali mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.
Dalam perkara yang diajukan Muhammad Subhan Palal tersebut, MA membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Surat itu berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran yang digunakan dalam proses pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
MA juga memerintahkan pejabat terkait mencabut surat keterangan tersebut. Salinan lengkap putusan kemudian dipublikasikan pada 10 November 2026.
Putusan ini menjadi perhatian karena menyangkut dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden. Namun, pembatalan surat keterangan administrasi tidak dengan sendirinya berarti jabatan Wakil Presiden otomatis berakhir.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga telah membahas persoalan pendidikan Gibran dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan yang menunjukkan penyelesaian pendidikan paling rendah setingkat SMA atau sederajat.
Meski demikian, perkara tersebut tidak berujung pada pembatalan hasil pemilihan. Karena itu, pertimbangan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilu dan putusan MA dalam perkara tata usaha negara harus dibaca berdasarkan objek, amar, serta akibat hukum masing-masing.
Persoalan yang kini dibawa ke DPR adalah apakah fakta hukum tersebut dapat menjadi dasar untuk menyatakan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945.
Di sinilah letak persoalan konstitusionalnya. Persyaratan pencalonan dan alasan pemberhentian dalam masa jabatan merupakan dua persoalan hukum yang saling berkaitan, tetapi tidak otomatis identik.
DPR harus membangun argumentasi yang menjelaskan hubungan antara putusan pengadilan, ketentuan persyaratan calon dalam UU Pemilu, dan alasan pemberhentian yang ditentukan konstitusi.
Dari 25 Pengusul hingga Keputusan Paripurna
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 79 ayat (4) dan Pasal 210 hingga Pasal 216 UU MD3 beserta perubahannya.
Pasal 79 ayat (4) UU MD3 memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyatakan pendapat mengenai kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi dan hak angket, serta dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun dugaan bahwa keduanya tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Untuk usulan yang berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan, Pasal 210 UU MD3 mensyaratkan sedikitnya 25 anggota DPR sebagai pengusul. Usulan tersebut harus disertai materi, alasan pengajuan, serta bukti yang sah.
Setelah disampaikan kepada pimpinan DPR, Pasal 211 UU MD3 mengatur bahwa usulan diumumkan dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota DPR. Selanjutnya, Badan Musyawarah (Bamus) membahas serta menjadwalkan rapat paripurna untuk membicarakan usulan tersebut.
Pada tahap ini, pengusul dapat diberikan kesempatan menjelaskan alasan dan materi usulan secara ringkas. Jumlah penandatangan juga harus tetap memenuhi batas minimal yang ditentukan undang-undang.
Tahap berikutnya adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Berdasarkan Pasal 210 ayat (3) UU MD3, usulan baru menjadi Hak Menyatakan Pendapat DPR apabila disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR dan keputusan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Apabila usulan diterima, DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas seluruh unsur fraksi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 212 UU MD3.
Panitia khusus kemudian membahas materi usulan dan melaporkan hasil kerjanya kepada rapat paripurna paling lama 60 hari sejak dibentuk, sebagaimana diatur Pasal 213 UU MD3.
Rapat paripurna selanjutnya mengambil keputusan atas laporan tersebut. Jika materi yang dibahas menyangkut dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan dan laporan panitia khusus diterima, DPR menyampaikan keputusan mengenai HMP kepada Mahkamah Konstitusi.
Dengan demikian, prosesnya tidak berhenti pada pengumpulan tanda tangan atau penerimaan laporan oleh pimpinan DPR. Masih ada pembahasan, pembentukan panitia khusus, pemeriksaan materi, dan keputusan kelembagaan yang harus dilalui.
MK Menguji, MPR Mengambil Keputusan Akhir
Apabila DPR akhirnya menyatakan pendapat bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, proses berikutnya tunduk pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Pasal 7A mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, salah satunya apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B menentukan bahwa pendapat DPR tersebut harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh MK.
DPR dapat mengajukan permintaan kepada MK setelah memperoleh dukungan dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
MK kemudian wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari sejak permintaan diterima.
Pemeriksaan MK menjadi tahap penting karena lembaga ini tidak sekadar menerima kesimpulan politik DPR. MK harus menilai apakah pendapat DPR memiliki dasar hukum dan terbukti menurut ketentuan konstitusi.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dilanjutkan ke MPR. Sebaliknya, apabila MK menyatakan pendapat DPR tidak terbukti, usulan pemberhentian tidak dapat dilanjutkan.
Jika pendapat DPR dibenarkan MK, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 215 UU MD3.
MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 hari sejak menerima usulan tersebut. Presiden dan/atau Wakil Presiden yang bersangkutan diberi kesempatan menyampaikan penjelasan sebelum keputusan diambil.
Keputusan pemberhentian harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Artinya, DPR bukan satu-satunya lembaga yang menentukan pemberhentian Wakil Presiden. Konstitusi membagi kewenangan tersebut melalui tiga lembaga: DPR sebagai pengusul pendapat, MK sebagai pemeriksa dan pemutus pendapat, serta MPR sebagai pengambil keputusan akhir.
Menguji Batas Politik dan Hukum
Penerimaan laporan usulan HMP oleh pimpinan DPR menjadi perkembangan penting dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran. Namun, perkembangan politik di parlemen tidak boleh disamakan dengan dimulainya proses pemakzulan.
DPR masih harus memastikan kelengkapan dokumen, kecukupan bukti, dan terpenuhinya prosedur pengajuan. Lebih jauh, anggota dewan harus menjelaskan mengapa persoalan dokumen pendidikan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan konstitusional pemberhentian Wakil Presiden.
Putusan MA memang menjadi fakta hukum yang tidak dapat diabaikan. Namun, akibat hukum putusan tersebut harus ditempatkan sesuai ruang lingkup perkara dan amar putusannya. Tidak setiap pembatalan keputusan administrasi otomatis berujung pada hilangnya jabatan pejabat negara.
Karena itu, perhatian publik seharusnya tidak hanya tertuju pada jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana DPR membuktikan alasan konstitusionalnya dan apakah seluruh tahapan dijalankan sesuai UUD 1945.
Pada akhirnya, konstitusi telah menyediakan mekanisme untuk menguji dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. Mekanisme itu harus dijalankan dengan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan kalkulasi dukungan politik.
Kini, langkah pimpinan DPR menjadi perhatian berikutnya. Apakah usulan tersebut memenuhi seluruh persyaratan formal dan akan dibawa ke rapat paripurna? Jawabannya akan menentukan apakah polemik ini berhenti sebagai usulan sejumlah anggota dewan atau berkembang menjadi proses konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.
