INSIGHT – Ketika sebuah kegiatan industri diduga mencemari sungai, tetapi bukti ilmiah belum sepenuhnya memastikan tingkat kerusakannya, apakah pengadilan harus menunggu sampai dampaknya terbukti secara lengkap? Bagaimana jika penundaan itu justru membuat pencemaran semakin parah dan ekosistem telanjur rusak?
Pertanyaan semacam ini memperlihatkan persoalan mendasar dalam penegakan hukum lingkungan. Kerusakan alam tidak selalu mudah dibuktikan melalui satu pengujian laboratorium atau satu keterangan ahli. Dampaknya dapat berlangsung bertahun-tahun, menyebar ke wilayah lain, bahkan menghilangkan fungsi ekosistem yang tidak mungkin dipulihkan sepenuhnya.
Dalam konteks itulah prinsip in dubio pro natura memperoleh arti penting. Secara sederhana, prinsip ini berarti bahwa ketika terdapat keraguan yang relevan dalam perkara lingkungan hidup, penafsiran hukum semestinya mengutamakan perlindungan alam.
Prinsip tersebut bukan berarti setiap perusahaan atau kegiatan pembangunan harus dianggap bersalah ketika muncul dugaan pencemaran. Lebih dari itu, in dubio pro natura mengingatkan bahwa ketidakpastian ilmiah tidak seharusnya selalu menjadi alasan untuk mengabaikan ancaman kerusakan lingkungan.
Keraguan Tak Boleh Mengorbankan Alam
Dalam perkara hukum pada umumnya, hakim harus menilai fakta, bukti, dan ketentuan hukum sebelum menentukan putusan. Namun, perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus. Dampak pencemaran bisa bersifat kumulatif, meluas, dan sulit dipulihkan. Bukti ilmiah juga dapat berkembang seiring kemajuan penelitian dan teknologi.
Bayangkan sebuah kegiatan pertambangan yang berdekatan dengan sumber air masyarakat. Warga menduga kegiatan tersebut meningkatkan risiko pencemaran, tetapi data yang tersedia belum mampu menjelaskan seluruh kemungkinan dampaknya. Jika proses penegakan hukum selalu menunggu sampai kerusakan terbukti secara menyeluruh, tindakan pencegahan bisa terlambat.
Prinsip in dubio pro natura menawarkan pendekatan agar keraguan yang relevan terhadap risiko lingkungan tidak otomatis ditafsirkan dengan mengorbankan kelestarian alam. Hakim dapat mempertimbangkan karakter risiko, kualitas bukti ilmiah, potensi dampak, serta kemungkinan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.
Prinsip ini berkaitan erat dengan precautionary principle atau asas kehati-hatian. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya pencegahan ketika terdapat ancaman terhadap lingkungan di tengah keterbatasan pengetahuan ilmiah. Meski demikian, keduanya tidak sepenuhnya identik. Asas kehati-hatian menjadi pedoman dalam pengambilan tindakan menghadapi risiko, sedangkan in dubio pro natura lebih dikenal sebagai prinsip penafsiran dan pertimbangan hukum dalam perkara lingkungan.
Di Indonesia, prinsip ini telah digunakan dalam sejumlah putusan pengadilan lingkungan hidup. Salah satu contohnya adalah Putusan Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo, yang memuat pertimbangan mengenai in dubio pro natura ketika terdapat ketidakpastian terkait potensi bahaya kegiatan pertambangan.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan tidak semestinya hanya bergantung pada kepastian ilmiah yang sempurna. Namun, penerapannya tetap membutuhkan pertimbangan yang rasional dan berbasis bukti, bukan sekadar dugaan atau kekhawatiran tanpa dasar.
Asas Kehati-hatian dan Hak atas Lingkungan yang Sehat
Prinsip in dubio pro natura tidak dirumuskan sebagai satu ketentuan tersendiri yang secara eksplisit mengatur seluruh perkara lingkungan dalam satu pasal undang-undang. Kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai prinsip penalaran hukum yang berkembang dalam praktik peradilan dan berkaitan dengan berbagai asas serta ketentuan perlindungan lingkungan.
Landasan konstitusionalnya dapat ditemukan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan ini menempatkan lingkungan yang sehat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, bukan sekadar kepentingan tambahan dalam pembangunan ekonomi.
Dasar hukum berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Pasal 2 huruf f UU PPLH secara tegas mengakui asas kehati-hatian. Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan akibat keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan alasan untuk menunda langkah meminimalkan atau menghindari ancaman pencemaran maupun kerusakan lingkungan.
Ketentuan ini penting karena memberikan dasar bagi pendekatan preventif. Pemerintah dan pihak yang berwenang tidak harus selalu menunggu sampai kerusakan terjadi untuk mempertimbangkan tindakan perlindungan yang diperlukan.
Selain itu, Pasal 3 UU PPLH menetapkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran dan kerusakan, menjamin keselamatan serta kesehatan manusia, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Pasal 65 ayat (1) UU PPLH juga menegaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan ini memperkuat alasan mengapa penafsiran hukum lingkungan perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.
Dengan demikian, meskipun in dubio pro natura tidak berdiri sebagai rumusan pasal tersendiri, penerapannya dapat dikaitkan dengan asas kehati-hatian, hak atas lingkungan hidup yang sehat, serta tujuan perlindungan lingkungan yang telah ditetapkan undang-undang.
Bagaimana Hakim Menerapkan Prinsip Ini?
Penerapan in dubio pro natura tidak berarti hakim boleh mengesampingkan seluruh aturan pembuktian atau langsung memenangkan pihak yang mengatasnamakan lingkungan. Prinsip ini justru perlu digunakan secara terukur dalam menilai fakta, bukti, dan konsekuensi hukum dari suatu perkara.
Pertama, hakim perlu menilai sifat ancaman yang dipersoalkan. Apakah terdapat kemungkinan kerusakan yang serius? Apakah dampaknya berpotensi meluas atau sulit dipulihkan? Pertanyaan tersebut membantu menentukan apakah ketidakpastian ilmiah memiliki arti penting bagi perlindungan lingkungan.
Kedua, kualitas bukti tetap harus diperiksa. Hasil pengujian laboratorium, keterangan ahli, dokumen perizinan, data pemantauan, dan kondisi faktual di lapangan dapat menjadi bagian dari penilaian. Ketidakpastian tidak sama dengan ketiadaan bukti, dan prinsip ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan bukti yang bertentangan.
Ketiga, hakim perlu memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur jenis sengketa tersebut. Dalam sengketa tata usaha negara, misalnya, pemeriksaan dapat mencakup legalitas keputusan administrasi yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam perkara perdata, persoalan dapat berhubungan dengan perbuatan melawan hukum, kerugian, tanggung jawab, dan pemulihan lingkungan. Sementara itu, perkara pidana tetap harus memperhatikan unsur tindak pidana dan standar pembuktian yang berlaku.
Perbedaan tersebut penting karena prinsip perlindungan lingkungan tidak menghapus jaminan hukum bagi para pihak. Dalam perkara pidana, in dubio pro natura tidak boleh digunakan begitu saja untuk meniadakan asas praduga tak bersalah atau menggantikan kewajiban membuktikan unsur tindak pidana.
Contoh lain terlihat dalam Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023 yang menjadi objek kajian dalam Jurnal Yudisial. Kajian tersebut membahas penggunaan prinsip in dubio pro natura dalam sengketa tata usaha negara lingkungan hidup, termasuk ketika terdapat persoalan pembuktian mengenai besaran kerugian atau pemulihan lingkungan.
Praktik tersebut memperlihatkan bahwa prinsip ini dapat membantu hakim menghindari penilaian yang terlalu sempit terhadap perkara lingkungan. Meski begitu, alasan hukum yang digunakan tetap harus dijelaskan secara terbuka agar putusan dapat diuji secara rasional.
Melindungi Lingkungan Tanpa Mengabaikan Kepastian Hukum
Salah satu tantangan penerapan in dubio pro natura adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kepastian hukum. Jika diterapkan terlalu longgar, prinsip ini berisiko dipahami sebagai pembenaran untuk mengabaikan bukti atau mengesampingkan hak pihak yang berperkara. Sebaliknya, jika diterapkan terlalu sempit, ketidakpastian ilmiah dapat menjadi celah yang membuat ancaman kerusakan tidak ditangani secara memadai.
Karena itu, penggunaan prinsip ini membutuhkan penalaran yang transparan. Hakim perlu menjelaskan letak keraguan yang dihadapi, bukti yang mendukung adanya ancaman, ketentuan hukum yang relevan, serta alasan mengapa perlindungan lingkungan patut diprioritaskan dalam konteks perkara tersebut.
Prinsip ini juga memiliki arti penting bagi pemerintah ketika menyusun kebijakan, mengevaluasi persetujuan lingkungan, atau mengawasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Pencegahan seharusnya menjadi bagian dari tata kelola lingkungan, bukan baru dilakukan setelah masyarakat mengalami kerugian.
Pada akhirnya, in dubio pro natura menegaskan bahwa keraguan dalam perkara lingkungan tidak boleh dinilai hanya dari sudut kepastian bukti pada saat ini. Hukum juga perlu mempertimbangkan risiko yang mungkin diwariskan kepada masyarakat dan generasi mendatang. Perlindungan alam bukan alasan untuk mengabaikan hukum, melainkan salah satu tujuan penting yang harus diwujudkan melalui penafsiran hukum yang bertanggung jawab.
* Kanal INSIGHT di Jendela Hukum dikelola secara kolaboratif bersama Tim Dignity Law sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui penyajian informasi hukum yang mudah dipahami, akurat, dan bertanggung jawab.
