EDUKASI – Pembagian harta warisan tidak selalu berjalan mulus. Ketika orang tua meninggal dunia dan meninggalkan rumah, tanah, tabungan, atau aset lainnya, keluarga biasanya berharap harta tersebut dapat dibagikan secara damai. Namun, persoalan muncul ketika salah satu ahli waris menolak pembagian, tidak mau menandatangani dokumen, atau bahkan menguasai seluruh harta peninggalan untuk dirinya sendiri.
Situasi seperti ini sering membuat ahli waris lain kebingungan. Apakah pembagian warisan harus menunggu persetujuan semua pihak? Bolehkah satu orang menghambat proses pembagian tanpa batas waktu? Dan jika musyawarah keluarga gagal, apakah ahli waris lain dapat membawa persoalan tersebut ke pengadilan?
Jawabannya, penolakan seorang ahli waris tidak serta-merta menghilangkan hak ahli waris lainnya. Namun, cara menyelesaikannya bergantung pada status harta peninggalan, sistem hukum waris yang berlaku, serta alasan penolakan tersebut.
Sebelum mengambil langkah hukum, keluarga perlu memastikan terlebih dahulu siapa saja ahli waris yang berhak, harta apa yang benar-benar menjadi bagian dari peninggalan, dan apakah masih ada utang atau kewajiban pewaris yang harus diselesaikan.
Menolak Warisan ≠ Menolak Pembagian
Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa menolak menerima warisan berbeda dengan menolak menyetujui pembagian warisan.
Dalam hukum waris perdata, Pasal 1045 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang tidak diwajibkan menerima warisan yang jatuh kepadanya. Akan tetapi, penolakan tersebut harus dilakukan melalui prosedur yang ditentukan hukum, bukan sekadar menyatakan tidak mau menerima bagian di tengah musyawarah keluarga. Pasal 1057 KUHPerdata mengatur penolakan warisan melalui pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat warisan terbuka.
Sementara itu, jika seorang ahli waris mengakui dirinya sebagai ahli waris tetapi menolak menandatangani kesepakatan pembagian, persoalannya berbeda. Penolakan tersebut tidak serta-merta menghapus hak ahli waris lain untuk meminta pembagian melalui jalur hukum.
Dalam keluarga Muslim, Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa para ahli waris, baik secara bersama-sama maupun perseorangan, dapat mengajukan permintaan pembagian harta warisan. Apabila terdapat perselisihan, permintaan pembagian dapat diajukan kepada Pengadilan Agama.
Dengan demikian, seorang ahli waris tidak bisa terus-menerus menghambat pembagian hanya dengan menolak menandatangani kesepakatan. Namun, pembagian tetap harus dilakukan dengan menentukan ahli waris yang berhak, harta peninggalan yang benar-benar menjadi objek warisan, dan bagian masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku.
Jika Pembagian Warisan Terhambat
Jika penolakan salah satu ahli waris membuat pembagian tidak kunjung terlaksana, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh.
Pertama, inventarisasi harta peninggalan dan ahli waris. Catat seluruh aset yang diduga merupakan harta peninggalan, seperti tanah, rumah, kendaraan, tabungan, atau aset lainnya. Kumpulkan pula dokumen kepemilikan, surat kematian pewaris, dokumen hubungan keluarga, dan bukti mengenai siapa saja ahli waris yang masih berhak.
Langkah ini penting karena tidak semua harta yang dikuasai keluarga otomatis merupakan harta warisan. Harta bersama pasangan, misalnya, perlu dipisahkan terlebih dahulu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Utang dan kewajiban pewaris juga harus diperhitungkan sebelum harta dibagikan.
Kedua, ajukan musyawarah atau mediasi. Sampaikan usulan pembagian berdasarkan ketentuan hukum yang relevan. Jika masalahnya menyangkut penilaian harga rumah, pembagian tanah, atau keinginan salah satu ahli waris mempertahankan aset tertentu, keluarga dapat membahas alternatif, seperti pembelian bagian ahli waris lain atau penjualan aset dan pembagian hasilnya.
Kesepakatan harus dibuat secara sukarela dan tertulis. Jangan memaksa ahli waris melepaskan haknya hanya demi mempercepat pembagian.
Ketiga, ajukan gugatan pembagian warisan. Jika musyawarah gagal, ahli waris yang berkepentingan dapat mengajukan perkara ke pengadilan yang berwenang. Untuk sengketa kewarisan antara orang-orang beragama Islam, perkara pada umumnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sementara itu, perkara waris yang tunduk pada hukum perdata umum umumnya diajukan ke Pengadilan Negeri.
Dalam gugatan, pihak yang berkepentingan perlu merumuskan secara jelas siapa pewarisnya, siapa saja ahli warisnya, aset mana yang menjadi objek sengketa, serta apa yang diminta kepada hakim. Ketidakjelasan mengenai ahli waris atau objek warisan dapat menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara.
Jika Harta Warisan Dikuasai Satu Orang?
Masalah menjadi lebih serius apabila salah satu ahli waris bukan hanya menolak pembagian, tetapi juga menguasai seluruh harta peninggalan, menyewakannya tanpa persetujuan yang diperlukan, atau mengalihkan aset seolah-olah seluruhnya milik pribadi.
Pada prinsipnya, penguasaan fisik atas rumah atau tanah warisan tidak dengan sendirinya membuat seseorang menjadi pemilik tunggal. Hak ahli waris lain tidak otomatis hilang hanya karena mereka tidak tinggal di lokasi, tidak memegang sertifikat, atau tidak menguasai dokumen aset tersebut.
Apabila aset tidak dapat dibagi secara fisik, para ahli waris dapat mempertimbangkan beberapa alternatif, seperti salah satu ahli waris membeli bagian pihak lain berdasarkan kesepakatan, atau aset dijual dan hasilnya dibagikan sesuai hak masing-masing. Jika tidak tercapai kesepakatan, cara pembagian dapat dimohonkan untuk diputus pengadilan berdasarkan keadaan perkara dan hukum yang berlaku.
Jika aset telah dialihkan kepada pihak lain tanpa dasar atau persetujuan yang diperlukan, persoalannya mungkin tidak lagi terbatas pada pembagian warisan. Keabsahan pengalihan tersebut juga dapat menjadi masalah hukum tersendiri. Karena itu, sebelum mengajukan gugatan, penting untuk meneliti status kepemilikan aset dan riwayat peralihannya.
Pada akhirnya, penolakan salah satu ahli waris bukan berarti pembagian warisan harus terhenti selamanya. Hukum menyediakan jalan untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi keberhasilan langkah tersebut bergantung pada ketepatan menentukan ahli waris, kejelasan objek warisan, dan rumusan tuntutan yang diajukan.
Sebelum sengketa semakin rumit, keluarga sebaiknya menginventarisasi harta peninggalan, mengumpulkan dokumen, dan mengupayakan kesepakatan. Jika upaya damai gagal, gugatan pembagian warisan dapat menjadi jalan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai hak masing-masing.
