Selasa, Juli 1, 2025
Indonesia
6,813,429
Total confirmed cases
Updated on September 27, 2023 3:55 am

Duga Ada Penggelapan Dana Hibah oleh DPRD Jatim, ARM Tuntut Transparansi Penerima Hibah

 Jendelahukum.com, Surabaya – Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) menggelar aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur siang tadi, Jl. Yos Sudarso, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Rabu (13/10/2021).

Aksi tersebut menuntut transparansi terkait pengalokasian transparansi hibah Jawa Timur. Pasalnya, ARM menduga adanya penggelapan dana hibah tahun 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh DPRD Jawa Timur.

Berita lainnya: CIDe’ Desak Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Pengadaan LPJU Jatim

Dalam press release yang dikeluarkan ARM, terdapat  2,9  Triliun  dana  hibah  Jawa Timur yang  tidak  ter  LPJ  pada tahun 2019 dan 1.6 Triliun di tahun 2020.

ARM menduga di dalam APBD Perubahan 2021, terdapat dana hibah yang turun melalui DPRD Jawa Timur ini sekitar 2 Triliun. Dana tersebut menurut ARM dibagi kepada anggota dan pimpinan.

Lebih lanjut, ARM merincikan sebagai berikut: 115 orang anggota  DPRD  Jawa  Timur  mendapat jatah  hibah  sebesar Rp. 920.000.000.000, dengan rincian masing-masing  Anggota  (selain pimpinan) mendapatkan sebesar Rp.8.000.000.000.

Selain itu, fraksi pun turut mendapatkan “jatah” sebesar Rp.135.000.000.000, dengan rincian masing-masing sembilan ketua fraksi mendapatkan Rp. 15.000.000.000. Adapun masing-masing Komisi diduga mendapat jatah 14 M dengan total jumlah komisi di DPRD Jawa Timur, yaitu masing-masing dari 5 Komisi mendapat Rp. 70.000.000.000.

“Selain itu, anggota Banggar dapat jatah hibah tambahan, yaitu 8 miliar per anggota, dan jumlah anggota Banggar sebanyak 49 orang (minus Pimpinan Dewan), sehingga kalau ditotal  49 x 8 M = Rp. 392.000.000.000,” tulis Ketua Aliansi Rakyat Merdeka, Risky Fahrudin Wria S pada press release.

Baca juga: Marak Mafia Anggaran, GELORA Minta Hentikan Hibah Aspirator Luar Madura

Melalui data-data tersebut ARM menuntut adanya transparansi dana hibah DPRD Jawa Timur.

“Kami meminta  kepada pimpinan DPRD Jawa Timur untuk mempublikasikan data penerima hibah by name by adress. Selain itu, kami  menuntut DPRD  menggunakan  tugas  dan  fungsinya  untuk memperbaiki  tatakelola  dana  hibah  di Jatim,” tulis Kordinator Aksi, Risky Fahrudin Wria S.

Stay Connected

16,985FansSuka
564,865PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Related News

Related Stories