EDUKASI – Sudah membayar uang muka, tetapi barang tidak pernah dikirim? Sudah menyelesaikan pekerjaan, tetapi pembayaran tak kunjung dilakukan? Atau pihak lain tiba-tiba membatalkan perjanjian, padahal kontrak sudah ditandatangani?
Situasi seperti ini bukan sekadar persoalan ingkar janji. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam perjanjian, persoalan tersebut dapat masuk dalam ranah hukum perdata dan menjadi dasar untuk mengajukan gugatan wanprestasi.
Masalahnya, tidak semua kontrak yang dilanggar otomatis membuat penggugat menang di pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan tetap perlu membuktikan adanya perjanjian, kewajiban yang dilanggar, bentuk pelanggaran, serta kerugian yang timbul. Langkah yang keliru sejak awal bahkan bisa membuat gugatan tidak diterima atau tuntutan ganti rugi sulit dikabulkan.
Lalu, bagaimana cara menggugat pihak yang melanggar kontrak? Apa saja bukti yang harus disiapkan, pengadilan mana yang berwenang, dan apakah somasi wajib dikirim sebelum gugatan diajukan?
Identifikasi Terjadinya Wanprestasi
Wanprestasi adalah keadaan ketika pihak dalam suatu perikatan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Dalam praktik, bentuknya dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai perjanjian, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan sesuatu yang justru dilarang oleh kontrak.
Contohnya, perusahaan A berjanji memasok 1.000 unit barang kepada perusahaan B pada tanggal tertentu. Namun, perusahaan A tidak mengirimkan barang tersebut meskipun pembayaran telah diterima. Jika kewajiban itu memang telah jatuh tempo dan tidak ada alasan hukum yang membenarkan kegagalan tersebut, perusahaan A dapat dianggap melakukan wanprestasi.
Dasar hukum yang lazim digunakan untuk menilai persoalan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1238 mengatur keadaan lalai, sedangkan Pasal 1243 menjadi salah satu dasar tuntutan biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan. Pasal 1338 juga menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
Meski demikian, perlu dibedakan antara kontrak yang benar-benar dilanggar dan kontrak yang kewajibannya belum jatuh tempo. Ketidakpuasan terhadap hasil kerja juga tidak selalu berarti wanprestasi apabila hasil tersebut masih sesuai dengan standar yang disepakati.
Karena itu, sebelum menggugat, periksa kembali isi kontrak, jadwal pelaksanaan, syarat pembayaran, mekanisme pemberitahuan, klausul denda, serta ketentuan penyelesaian sengketa. Bagian-bagian tersebut akan menentukan apa yang harus dibuktikan di pengadilan.
Langkah Gugatan Wanprestasi di Pengadilan
Jika upaya musyawarah tidak berhasil, pihak yang dirugikan dapat menempuh gugatan perdata. Agar langkah hukum lebih terarah, berikut tahapan yang perlu diperhatikan.
1. Kirim somasi kepada pihak yang melanggar kontrak
Langkah pertama yang umumnya dilakukan adalah mengirimkan somasi atau teguran tertulis kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.
Somasi berfungsi meminta pihak tersebut melaksanakan kewajibannya dalam batas waktu yang ditentukan. Isinya sebaiknya menjelaskan dasar perjanjian, kewajiban yang belum dipenuhi, bentuk pelanggaran, serta tenggat waktu untuk menyelesaikannya.
Pasal 1238 KUHPerdata mengatur keadaan lalai, termasuk melalui surat perintah atau akta sejenis, serta keadaan ketika kelalaian timbul karena lewatnya waktu yang ditentukan dalam perikatan. Karena itu, somasi tidak selalu menjadi syarat mutlak dalam setiap perkara. Jika kontrak sudah menentukan bahwa pihak dianggap lalai setelah melewati tenggat tertentu, ketentuan tersebut perlu diperiksa.
Somasi dapat disampaikan sendiri atau melalui advokat. Simpan salinan surat dan bukti pengirimannya, termasuk bukti bahwa surat telah diterima apabila tersedia.
Jika pihak yang ditegur tetap tidak memenuhi kewajibannya, somasi tersebut dapat menjadi bagian dari bukti bahwa penggugat telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan sebelum membawa perkara ke pengadilan.
2. Kumpulkan bukti perjanjian dan kerugian
Gugatan wanprestasi tidak cukup hanya didasarkan pada pernyataan bahwa pihak lain telah ingkar janji. Penggugat harus mampu menunjukkan hubungan hukum antara para pihak dan kewajiban yang tidak dipenuhi.
Bukti yang perlu disiapkan antara lain kontrak atau perjanjian, kuitansi dan bukti transfer, faktur, surat pesanan, korespondensi melalui surat elektronik atau aplikasi pesan, berita acara pekerjaan, dokumen pengiriman, serta somasi dan bukti penerimaannya.
Bukti kerugian juga penting jika penggugat ingin menuntut ganti rugi. Misalnya, bukti pembayaran yang belum dikembalikan, biaya tambahan akibat keterlambatan, atau dokumen lain yang dapat menjelaskan kerugian yang benar-benar timbul.
Pastikan bukti elektronik disimpan secara utuh dan dapat ditelusuri asal-usulnya. Jangan hanya mengandalkan potongan percakapan yang terlepas dari konteks, terutama apabila isi komunikasi tersebut dipersoalkan oleh pihak lawan.
Semakin jelas hubungan antara kontrak, pelanggaran, dan kerugian, semakin mudah penggugat menyusun dasar tuntutannya.
3. Susun surat gugatan dengan tuntutan yang jelas
Surat gugatan merupakan dokumen utama yang menjelaskan mengapa seseorang atau perusahaan merasa dirugikan dan apa yang diminta dari pengadilan.
Secara umum, surat gugatan memuat identitas penggugat dan tergugat, uraian fakta serta hubungan hukum para pihak (posita), dan tuntutan yang diminta kepada hakim (petitum).
Dalam gugatan wanprestasi, uraian peristiwa sebaiknya disusun secara kronologis. Jelaskan kapan kontrak dibuat, apa kewajiban masing-masing pihak, kapan kewajiban seharusnya dilaksanakan, bagaimana pelanggaran terjadi, serta langkah apa yang telah ditempuh untuk menyelesaikannya.
Petitum harus dirumuskan secara spesifik. Penggugat, misalnya, dapat meminta agar pengadilan menyatakan tergugat melakukan wanprestasi, menghukum tergugat memenuhi kewajiban pembayaran atau penyerahan barang, dan membayar ganti rugi yang dapat dibuktikan sesuai dasar hukumnya.
Jika terdapat klausul denda atau bunga dalam kontrak, periksa apakah klausul tersebut berlaku dan bagaimana perhitungannya. Jangan mencantumkan nilai kerugian secara sembarangan tanpa dasar perhitungan dan bukti yang memadai.
Kesalahan menyusun posita dan petitum dapat menimbulkan persoalan serius. Tuntutan yang tidak jelas, tidak saling berkaitan, atau tidak didukung uraian fakta yang memadai berisiko menyulitkan pemeriksaan perkara.
4. Tentukan pengadilan yang berwenang
Sengketa wanprestasi pada umumnya diajukan ke pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut. Untuk sengketa kontrak perdata biasa, pengadilan yang berwenang pada umumnya adalah Pengadilan Negeri.
Namun, penentuan pengadilan tidak boleh dilakukan secara asal. Periksa klausul pilihan domisili hukum dalam kontrak, tempat tinggal atau kedudukan tergugat, serta apakah sengketa tersebut tunduk pada kewenangan pengadilan atau forum khusus.
Apabila kontrak memuat klausul arbitrase yang sah dan mengikat, misalnya, penyelesaian sengketa dapat tunduk pada ketentuan arbitrase. Sengketa tertentu juga memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku.
Karena itu, sebelum mendaftarkan gugatan, pastikan pengadilan yang dipilih memang berwenang menangani perkara tersebut. Mengajukan perkara ke forum yang keliru dapat menghambat penyelesaian sengketa.
5. Daftarkan gugatan dan bayar panjar biaya perkara
Setelah gugatan dan dokumen pendukung disiapkan, penggugat dapat mendaftarkan perkara melalui kepaniteraan pengadilan sesuai prosedur yang berlaku atau menggunakan layanan elektronik apabila memenuhi persyaratan.
Mahkamah Agung menyediakan layanan e-Court untuk pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan elektronik, dan persidangan elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi layanan dapat diakses melalui portal resmi e-Court Mahkamah Agung.
Besarnya panjar biaya perkara bergantung pada perhitungan pengadilan, antara lain berkaitan dengan pemanggilan para pihak. Setelah perkara terdaftar, penggugat akan memperoleh nomor perkara dan mengikuti tahapan persidangan.
Jika belum memahami prosedur administrasi, penggugat dapat meminta informasi kepada petugas pelayanan pengadilan. Untuk perkara yang rumit, bernilai besar, atau melibatkan banyak dokumen, pendampingan advokat dapat membantu memastikan gugatan dirumuskan dengan tepat.
6. Ikuti mediasi dan proses persidangan
Perkara perdata pada umumnya melalui tahapan mediasi sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali termasuk perkara yang dikecualikan. Mediasi memberi kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa harus menunggu putusan akhir.
Jika mediasi gagal, pemeriksaan perkara berlanjut sesuai hukum acara. Para pihak dapat menyampaikan jawaban, tanggapan, dan bukti-bukti yang relevan. Penggugat perlu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat dapat membantahnya atau mengajukan pembelaan berdasarkan fakta dan hukum.
Putusan hakim tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang lebih dulu mengajukan gugatan atau siapa yang mengaku paling dirugikan. Hakim akan menilai perjanjian, alat bukti, argumentasi hukum, serta fakta yang terungkap selama pemeriksaan.
Apabila gugatan dikabulkan, pihak yang menang tetap perlu memperhatikan pelaksanaan putusan. Jika pihak yang kalah tidak menjalankan kewajibannya secara sukarela, pelaksanaan putusan atau eksekusi dapat dimohonkan sesuai prosedur hukum.
Bisakah Menggunakan Gugatan Sederhana?
Untuk sengketa wanprestasi tertentu, tersedia mekanisme gugatan sederhana. Jalur ini dirancang agar perkara perdata dengan pembuktian sederhana dapat diselesaikan melalui prosedur yang lebih ringkas.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, gugatan sederhana dapat digunakan untuk perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500 juta, sepanjang memenuhi persyaratan lainnya.
Syaratnya bukan hanya nilai gugatan. Ketentuan mengenai jumlah dan kedudukan para pihak, domisili, jenis sengketa, serta pengecualian perkara juga harus diperhatikan. Karena itu, tidak semua sengketa kontrak bernilai di bawah Rp500 juta otomatis dapat diperiksa melalui gugatan sederhana.
Jika sengketa memenuhi persyaratan, mekanisme ini dapat menjadi pilihan yang lebih praktis. Namun, apabila perkara melibatkan banyak pihak, persoalan pembuktian yang kompleks, atau tidak memenuhi kriteria gugatan sederhana, penggugat perlu menggunakan prosedur gugatan perdata biasa.
Jangan Campur Wanprestasi dengan Penipuan
Kontrak yang dilanggar pada dasarnya merupakan persoalan perdata. Kegagalan membayar utang atau memenuhi janji tidak otomatis merupakan tindak pidana.
Namun, jika terdapat dugaan bahwa sejak awal pihak tertentu menggunakan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan, persoalan tersebut dapat memerlukan penilaian pidana tersendiri. Unsur tindak pidana harus dibuktikan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku; tidak cukup hanya menunjukkan bahwa kontrak tidak terlaksana.
Karena itu, jalur perdata dan pidana tidak seharusnya digunakan secara serampangan untuk menekan pihak yang bersengketa. Langkah hukum harus disesuaikan dengan perbuatan yang benar-benar terjadi dan bukti yang tersedia.
Pada akhirnya, menghadapi kontrak yang dilanggar membutuhkan lebih dari sekadar keberanian untuk menggugat. Pihak yang dirugikan perlu memahami isi perjanjian, memastikan kewajiban yang dilanggar, mengumpulkan bukti, dan merumuskan tuntutan secara terukur. Kontrak yang ditulis dengan jelas sejak awal juga dapat membantu mencegah sengketa, terutama jika memuat tenggat pelaksanaan, konsekuensi keterlambatan, mekanisme somasi, dan cara penyelesaian perselisihan.
