INSIGHT – Seseorang pulang ke kampung setelah puluhan tahun merantau. Ia mendapati tanah warisan keluarganya telah ditempati orang lain, bahkan sebagian sudah berdiri bangunan permanen. Penghuni tanah itu mengaku telah menguasainya selama bertahun-tahun dan merasa berhak mempertahankannya. Sementara itu, ahli waris masih menyimpan dokumen lama yang menunjukkan hubungan keluarganya dengan tanah tersebut.
Siapa yang lebih berhak atas tanah itu? Apakah orang yang menguasai tanah paling lama otomatis menjadi pemiliknya? Ataukah pemilik atau ahli waris tetap dapat menuntut haknya meskipun bertahun-tahun tidak mengajukan gugatan?
Persoalan ini memperlihatkan dilema asas daluwarsa atau verjaring. Di satu sisi, hukum membutuhkan kepastian agar sengketa tidak terus terbuka tanpa batas waktu. Di sisi lain, lewatnya waktu dapat merugikan orang yang haknya terabaikan, tidak mengetahui adanya penguasaan oleh pihak lain, atau terlambat menyadari bahwa kepemilikannya sedang dipersoalkan.
Karena itu, daluwarsa tidak tepat dipahami sebagai aturan sederhana bahwa siapa pun yang paling lama menguasai suatu benda otomatis menjadi pemiliknya. Akibat hukumnya bergantung pada jenis hak, dasar penguasaan, ketentuan yang berlaku, dan fakta yang dapat dibuktikan.
Bukan Soal Siapa yang Lebih Lama Menguasai
Dalam hukum perdata, daluwarsa merupakan lembaga hukum yang menghubungkan berlalunya waktu dengan akibat hukum tertentu. Secara umum, dikenal dua bentuk: daluwarsa untuk memperoleh hak (acquisitive prescription) dan daluwarsa untuk membebaskan seseorang dari tuntutan atau kewajiban tertentu (extinctive prescription).
Daluwarsa untuk memperoleh hak berkaitan dengan keadaan ketika penguasaan atas suatu benda selama jangka waktu tertentu, dengan persyaratan yang ditentukan hukum, dapat menjadi dasar memperoleh hak. Sementara itu, daluwarsa yang membebaskan dari tuntutan berkaitan dengan lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang untuk mengajukan tuntutan tertentu.
Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan umum mengenai daluwarsa terdapat dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1963 KUH Perdata mengatur perolehan hak milik melalui lewat waktu dalam keadaan tertentu. Pasal tersebut membedakan penguasaan benda tidak bergerak dengan itikad baik selama 20 tahun dan penguasaan selama 30 tahun yang dalam rumusannya memungkinkan perolehan hak tanpa kewajiban menunjukkan alas hak.
Sementara itu, Pasal 1967 KUH Perdata menetapkan tenggang waktu 30 tahun untuk daluwarsa umum atas tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan, dengan tetap memperhatikan ketentuan khusus yang berlaku. Artinya, jangka waktu 30 tahun bukan batas universal untuk seluruh jenis perkara. Ada bidang hukum yang memiliki aturan tersendiri, dan penerapan daluwarsa harus mempertimbangkan aturan tersebut.
Pembedaan ini penting. Lewatnya waktu tidak selalu menghasilkan akibat hukum yang sama. Dalam satu perkara, daluwarsa mungkin menjadi alasan untuk menolak tuntutan tertentu. Dalam perkara lain, ketentuan mengenai penguasaan dan perolehan hak bisa menjadi relevan. Hakim harus lebih dahulu mengidentifikasi jenis hak yang disengketakan dan norma yang mengaturnya.
Tanah Menjadi Contoh Paling Rumit
Sengketa tanah sering menjadi gambaran paling nyata tentang ketegangan antara daluwarsa dan perlindungan hak kepemilikan. Seseorang dapat menguasai tanah selama bertahun-tahun, membayar pajak, membangun rumah, atau merawat lahan tersebut. Namun, tindakan-tindakan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ia telah menjadi pemilik yang sah.
Dalam hukum pertanahan Indonesia, persoalan ini harus dibaca dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta peraturan pelaksanaannya. UUPA menjadi dasar utama pengaturan hak atas tanah, sehingga ketentuan lama KUH Perdata mengenai perolehan hak atas benda tidak bergerak tidak dapat diterapkan begitu saja untuk menyimpulkan kepemilikan tanah.
Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan ini memungkinkan pembuktian hak dalam proses pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon dan pendahulunya, apabila alat bukti hak tidak tersedia atau tidak lagi lengkap.
Namun, jalur tersebut disertai persyaratan. Penguasaan harus dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka sebagai pihak yang berhak, didukung kesaksian yang dapat dipercaya, serta tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat, desa atau kelurahan, maupun pihak lain selama masa yang ditentukan.
Dengan demikian, ketentuan 20 tahun tersebut bukan aturan yang secara otomatis mengubah penguasaan fisik menjadi hak milik. Ketentuan itu merupakan salah satu dasar pembuktian dalam proses pendaftaran tanah ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Status hak tetap harus diperiksa melalui mekanisme pertanahan yang berlaku.
Hal ini juga menjelaskan mengapa membayar Pajak Bumi dan Bangunan, memiliki surat keterangan dari lingkungan setempat, atau menempati tanah dalam waktu lama tidak selalu cukup untuk membuktikan kepemilikan. Bukti-bukti tersebut mungkin relevan untuk menunjukkan penguasaan atau keadaan tertentu, tetapi harus dinilai bersama dokumen dan fakta lainnya.
Daluwarsa Berbeda dari Pelepasan Hak
Dalam sengketa kepemilikan, daluwarsa sering disamakan dengan rechtsverwerking, yakni pelepasan atau kehilangan hak untuk menuntut dalam keadaan tertentu karena perilaku pemegang hak yang dinilai tidak konsisten dengan upaya mempertahankan haknya. Padahal, kedua konsep ini tidak identik.
Daluwarsa bertumpu pada berlalunya tenggang waktu yang ditentukan hukum dan akibat yang dilekatkan undang-undang pada keadaan tersebut. Sebaliknya, rechtsverwerking berkaitan dengan penilaian terhadap sikap atau tindakan pemegang hak yang dalam keadaan tertentu dapat dipandang telah kehilangan dasar untuk menuntut, misalnya karena pembiaran yang disertai keadaan lain yang relevan.
Karena itu, tidak setiap orang yang lama tidak mengajukan gugatan dapat dianggap telah melepaskan haknya. Bisa saja pemilik tidak mengetahui adanya penguasaan oleh pihak lain, sedang berada di luar daerah, atau menghadapi keadaan yang membuatnya sulit mempertahankan hak. Keadaan tersebut harus diperiksa, bukan langsung disamakan dengan pelepasan hak.
Mahkamah Agung dalam tulisan hukumnya mengenai perbedaan daluwarsa dan pelepasan hak juga menekankan bahwa keduanya merupakan lembaga hukum yang berbeda. Daluwarsa berkaitan dengan tenggang waktu dan akibat hukum yang ditentukan, sedangkan pelepasan hak memerlukan penilaian atas kehendak atau perilaku yang relevan dalam konteks perkara.
Pembedaan ini penting untuk mencegah seseorang kehilangan hak hanya karena dianggap pasif, padahal belum tentu ada dasar hukum untuk menyimpulkan bahwa hak tersebut telah gugur. Pada saat yang sama, orang yang menguasai objek secara terbuka dan beritikad baik juga membutuhkan perlindungan dari sengketa yang dibiarkan menggantung tanpa kepastian.
Kepastian Hukum Harus Tetap Lindungi Pemilik yang Sah
Kepastian hukum merupakan alasan penting di balik lembaga daluwarsa. Bukti dapat hilang, saksi meninggal dunia, dokumen rusak, dan keadaan faktual berubah setelah bertahun-tahun. Tanpa batas waktu atau mekanisme yang memberi kepastian, hubungan hukum tertentu berisiko terus dipersoalkan tanpa ujung.
Namun, kepastian hukum tidak boleh menjadi dalih untuk mengesahkan penguasaan yang diperoleh melalui penipuan, kekerasan, atau tindakan melawan hukum. Begitu pula, lamanya penguasaan tidak seharusnya mengalahkan hak yang sah tanpa pemeriksaan terhadap syarat hukum yang berlaku.
Dalam perkara tanah bersertifikat, misalnya, Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur keadaan tertentu ketika pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah bersertifikat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya apabila persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Ketentuan ini antara lain mensyaratkan penerbitan sertifikat secara sah, perolehan tanah dengan itikad baik, penguasaan nyata oleh pemegang sertifikat, serta tidak adanya keberatan tertulis atau gugatan dalam jangka waktu lima tahun sejak sertifikat diterbitkan. Penerapannya harus dinilai berdasarkan seluruh syarat tersebut, bukan hanya menghitung lima tahun secara terpisah.
Dengan kata lain, aturan itu tidak berarti setiap sertifikat otomatis kebal dari gugatan setelah lima tahun. Keabsahan penerbitan sertifikat, itikad baik, penguasaan nyata, dan kondisi lain yang disyaratkan tetap harus diperiksa.
Di sinilah keseimbangan antara kepastian dan keadilan diuji. Hukum perlu melindungi pihak yang secara sah menguasai dan mengandalkan status hukum suatu objek, tetapi juga tidak boleh menutup mata terhadap pemilik yang haknya dirugikan melalui tindakan yang melawan hukum.
Bagi orang yang menghadapi sengketa kepemilikan, langkah pentingnya adalah mengamankan dokumen, menelusuri riwayat perolehan hak, memeriksa data pada instansi yang berwenang, serta segera mencari nasihat hukum ketika mengetahui adanya klaim atau penguasaan oleh pihak lain. Menunda tindakan tanpa memahami tenggang waktu yang berlaku dapat memperbesar risiko hukum.
Pada akhirnya, asas verjaring memperlihatkan bahwa waktu dapat memiliki akibat hukum yang serius. Namun, waktu bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan siapa yang berhak atas suatu benda. Kepastian hukum harus dibangun melalui penerapan aturan yang tepat, pemeriksaan itikad baik, dan penilaian bukti secara menyeluruh. Sebab, tujuan hukum bukan sekadar mengakhiri sengketa yang telah berlangsung lama, melainkan menyelesaikannya tanpa mengorbankan hak yang seharusnya tetap dilindungi.
* Kanal INSIGHT di Jendela Hukum dikelola secara kolaboratif bersama Tim Dignity Law sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui penyajian informasi hukum yang mudah dipahami, akurat, dan bertanggung jawab.
