EDUKASI – DPR memiliki sejumlah kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dua di antaranya adalah hak angket dan hak menyatakan pendapat. Keduanya sering muncul dalam perdebatan politik, terutama ketika parlemen menilai terdapat persoalan serius dalam penyelenggaraan negara.
Belakangan, kedua hak tersebut kembali menjadi perhatian publik setelah muncul dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perdebatan ini juga memunculkan pertanyaan: apakah DPR harus menggunakan hak angket terlebih dahulu sebelum mengajukan hak menyatakan pendapat?
Untuk memahami persoalannya, masyarakat perlu mengetahui bahwa hak angket dan hak menyatakan pendapat merupakan dua instrumen pengawasan yang berbeda. Keduanya memiliki tujuan, objek, persyaratan, dan akibat hukum masing-masing.
Dasar Hukum Hak Angket dan HMP
Hak angket dan hak menyatakan pendapat merupakan hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
Pasal 79 ayat (3) UU MD3 menjelaskan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, apabila diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Sederhananya, hak angket digunakan DPR untuk menyelidiki suatu persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah. DPR dapat mencari tahu bagaimana kebijakan dijalankan, apakah terdapat penyimpangan, dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab.
Sementara itu, Pasal 79 ayat (4) UU MD3 mengatur hak menyatakan pendapat sebagai hak DPR untuk menyampaikan pendapat mengenai kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi dan hak angket, serta dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau keadaan ketika keduanya tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dengan demikian, hak angket berorientasi pada penyelidikan, sedangkan hak menyatakan pendapat merupakan instrumen bagi DPR untuk menyampaikan sikap atau pendapat resmi terhadap persoalan tertentu.
Perbedaan Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat
Perbedaan kedua hak tersebut dapat dilihat dari tujuan, objek, persyaratan, dan konsekuensi penggunaannya.
| Aspek | Hak Angket | Hak Menyatakan Pendapat |
| Tujuan | Melakukan penyelidikan | Menyatakan pendapat resmi DPR |
| Objek | Pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum | Kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, tindak lanjut hak DPR, atau dugaan pelanggaran dan ketidaklayakan Presiden/Wakil Presiden |
| Pengusul | Minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi | Minimal 25 anggota DPR |
| Persetujuan paripurna | Dihadiri lebih dari setengah anggota DPR dan disetujui lebih dari setengah anggota yang hadir | Dihadiri minimal dua pertiga anggota DPR dan disetujui minimal dua pertiga anggota yang hadir |
| Hasil | Temuan penyelidikan dan rekomendasi DPR | Pendapat atau sikap resmi DPR; dalam perkara tertentu dapat diteruskan ke MK |
Hak angket memiliki fungsi investigatif. Misalnya, DPR menduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah yang berdampak luas. Melalui hak angket, DPR dapat membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kebijakan tersebut dan mengumpulkan keterangan yang diperlukan.
Adapun hak menyatakan pendapat memiliki cakupan yang lebih luas. Hak ini dapat digunakan untuk menyampaikan sikap DPR terhadap kebijakan pemerintah, peristiwa luar biasa, maupun dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden.
Perbedaan lainnya terlihat pada ambang persetujuan rapat paripurna. Hak angket menggunakan persyaratan kehadiran lebih dari setengah anggota DPR dan persetujuan lebih dari setengah anggota yang hadir. Sementara itu, HMP mensyaratkan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR serta persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Persyaratan HMP lebih ketat karena pendapat yang diajukan, terutama jika berkaitan dengan dugaan pelanggaran atau ketidaklayakan Presiden dan Wakil Presiden, dapat membawa konsekuensi konstitusional yang besar.
Bagaimana Prosedur Penggunaannya?
Penggunaan hak angket diatur dalam Pasal 199 dan seterusnya UU MD3. Usul hak angket harus diajukan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi. Pengusul juga wajib menyertakan dokumen yang menjelaskan materi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang hendak diselidiki beserta alasan penyelidikannya.
Usulan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR, diumumkan dalam rapat paripurna, dan dijadwalkan untuk dibahas. Jika memperoleh persetujuan sesuai persyaratan dalam Pasal 199, DPR dapat menjalankan hak angket dan membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan.
Hasil penyelidikan kemudian dibahas dan diputuskan melalui mekanisme DPR. Temuan hak angket dapat menjadi bahan bagi DPR untuk mengambil langkah lanjutan sesuai kewenangannya.
Sementara itu, prosedur hak menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 210 dan seterusnya UU MD3. Usulnya harus diajukan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dengan dokumen yang memuat materi dan alasan pengajuan.
Jika materi usulan berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan, pengusul wajib menyertakan materi dan bukti yang sah.
Setelah disampaikan kepada pimpinan DPR, usulan diumumkan dalam rapat paripurna dan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku. Jika disetujui, DPR membentuk panitia khusus yang melibatkan seluruh unsur fraksi.
Pansus kemudian membahas materi usulan dan menyampaikan hasil kerjanya kepada rapat paripurna. Apabila pendapat DPR menyangkut dugaan pelanggaran hukum atau ketidaklayakan Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses dapat diteruskan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 7B UUD 1945.
Apakah Hak Angket Harus Didahulukan?
Anggapan bahwa DPR wajib menggunakan hak angket sebelum mengajukan hak menyatakan pendapat tidak sepenuhnya tepat.
Memang, Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyebut HMP dapat digunakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket. Namun, ketentuan yang sama juga memberikan dasar bagi DPR untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau keadaan ketika keduanya tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Artinya, HMP tidak selalu harus didahului hak angket. DPR dapat mengajukan HMP secara langsung sepanjang materi, bukti, dan persyaratan proseduralnya memenuhi ketentuan hukum.
Perbedaan ini penting dalam memahami wacana penggunaan HMP terhadap Gibran setelah MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang berkaitan dengannya melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Putusan MA tersebut berkaitan dengan keabsahan keputusan administrasi yang menjadi objek sengketa. Putusan itu tidak dengan sendirinya memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Apabila DPR hendak menghubungkannya dengan dugaan tidak terpenuhinya syarat jabatan, harus ada argumentasi hukum dan bukti yang dapat diuji berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Pada akhirnya, hak angket dan hak menyatakan pendapat merupakan instrumen penting dalam sistem pengawasan parlemen. Keduanya dapat digunakan sesuai persoalan yang hendak ditangani, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.
Memahami perbedaan keduanya membantu masyarakat membaca dinamika politik secara lebih jernih. Sebab, dalam negara hukum, setiap penggunaan kewenangan DPR harus memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur, dan tetap menghormati batas kewenangan lembaga negara lainnya.
Rujukan hukum dan sumber:
- Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.
- Pasal 79, Pasal 199, dan Pasal 210 dan seterusnya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.
