INSIGHT – Dalam proses pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting. Lembaga ini menjadi tempat pengujian ketika DPR menyatakan terdapat dugaan pelanggaran hukum atau keadaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah MK bertugas mengadili Presiden atau Wakil Presiden atas dugaan pelanggaran, atau sebenarnya hanya menguji pendapat DPR?
Pertanyaan ini penting karena pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan politik parlemen. Konstitusi memberikan kewenangan kepada MK untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR sebelum proses pemberhentian dapat diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dasar Kewenangan MK
Kewenangan MK dalam proses pemakzulan diatur secara khusus dalam Pasal 7B UUD 1945. Ketentuan ini merupakan bagian dari mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diperkenalkan melalui perubahan UUD 1945.
Sementara itu, Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.
Dalam konteks tersebut, Pasal 7A UUD 1945 menentukan alasan yang dapat menjadi dasar pemberhentian, yaitu apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Artinya, tidak setiap kesalahan, kontroversi, atau kebijakan yang dipersoalkan publik dapat menjadi alasan pemakzulan. Harus ada dasar yang sesuai dengan kategori pelanggaran atau keadaan yang secara tegas ditentukan konstitusi.
MK Menguji Pendapat DPR
Hal paling penting untuk dipahami adalah objek pemeriksaan MK dalam proses pemakzulan.
Pasal 7B ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.
Frasa “pendapat DPR” menunjukkan bahwa perkara yang diperiksa MK bukan sekadar perkara pidana biasa terhadap Presiden atau Wakil Presiden. MK menguji apakah pendapat konstitusional yang disampaikan DPR memiliki dasar hukum dan terbukti menurut ketentuan UUD 1945.
Dengan demikian, MK tidak bertindak sebagai lembaga yang menerima begitu saja kesimpulan politik DPR. Mahkamah harus memeriksa materi, alasan, serta bukti yang diajukan untuk menentukan apakah dugaan tersebut benar-benar memenuhi alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Misalnya, apabila DPR menyatakan Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan, MK harus menguji apakah keadaan yang dijadikan dasar pendapat tersebut benar-benar menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan konstitusional.
Begitu pula jika DPR menduga terjadi korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya. MK harus menilai apakah perbuatan yang dituduhkan terbukti dan masuk dalam kategori yang ditentukan konstitusi.
Karena itu, fungsi MK bukan sekadar mengesahkan keputusan politik DPR, melainkan memberikan penilaian hukum terhadap pendapat tersebut.
Bukan Pengadilan Pidana Biasa
Meskipun Pasal 7A UUD 1945 memuat sejumlah kategori tindak pidana, pemeriksaan MK dalam proses pemakzulan tidak sama dengan persidangan pidana biasa.
Pengadilan pidana bertugas memeriksa dan memutus pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana berdasarkan hukum acara pidana. Sementara itu, MK memeriksa pendapat DPR dalam kerangka hukum tata negara untuk menentukan apakah terdapat alasan konstitusional bagi pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.
Perbedaan ini perlu dipahami agar tidak muncul anggapan bahwa MK mengambil alih seluruh kewenangan peradilan pidana.
Dalam perkara pemakzulan, pertanyaan utamanya adalah apakah perbuatan atau keadaan yang didalilkan DPR memenuhi alasan pemberhentian menurut Pasal 7A UUD 1945. Pemeriksaan tersebut berorientasi pada pertanggungjawaban konstitusional seorang pejabat negara.
Namun, hal itu tidak berarti aspek pidana dapat diabaikan. Apabila pendapat DPR menyangkut korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya, unsur perbuatan yang dituduhkan tetap harus dibuktikan secara hukum. Proses pemakzulan juga tidak boleh digunakan untuk menghindari prinsip negara hukum dan perlindungan terhadap hak pihak yang diperiksa.
Dari MK ke MPR
Setelah MK memeriksa pendapat DPR, terdapat dua kemungkinan hasil.
Jika MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR wajib mengadakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7B ayat (5) UUD 1945.
Sebaliknya, apabila MK menyatakan pendapat DPR tidak terbukti, proses pemberhentian tidak dapat dilanjutkan berdasarkan pendapat tersebut.
Jika proses diteruskan, MPR akan mengambil keputusan akhir. Berdasarkan Pasal 7B ayat (6) dan ayat (7) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak menerima usulan tersebut.
Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan untuk diberhentikan diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.
Keputusan pemberhentian harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Dengan demikian, putusan MK yang membenarkan pendapat DPR belum otomatis memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden. Putusan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi DPR untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
Peran MK dalam Proses Pemakzulan
Keterlibatan MK memperlihatkan bahwa pemakzulan di Indonesia dirancang sebagai mekanisme politik dan hukum sekaligus. DPR memiliki kewenangan menyampaikan pendapat, tetapi kebenaran pendapat yang menjadi dasar pemberhentian harus diuji melalui proses peradilan konstitusional.
Mekanisme ini menjadi penting untuk mencegah pemakzulan berubah menjadi keputusan yang semata-mata ditentukan oleh kekuatan mayoritas politik di parlemen. Sebaliknya, MK juga tidak mengambil alih kewenangan DPR maupun MPR. Setiap lembaga memiliki peran dan batas kewenangan yang berbeda.
Dalam polemik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, misalnya, putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan dapat menjadi bagian dari bahan pembahasan politik dan hukum di DPR. Namun, putusan tersebut tidak otomatis menjadi keputusan pemakzulan.
Jika DPR hendak menggunakan HMP dengan alasan Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden, pendapat tersebut harus disusun berdasarkan argumentasi dan bukti yang relevan dengan Pasal 7A UUD 1945. Selanjutnya, MK yang berwenang menguji apakah pendapat DPR tersebut terbukti secara konstitusional.
Pada akhirnya, MK bukan lembaga yang sekadar mengadili Presiden atau Wakil Presiden, juga bukan lembaga yang hanya mengesahkan pendapat DPR. Dalam mekanisme pemakzulan, MK menjalankan fungsi peradilan konstitusional untuk menguji kebenaran pendapat DPR berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan UUD 1945. Di situlah batas antara keputusan politik, pembuktian hukum, dan kewenangan konstitusional setiap lembaga negara harus dijaga.
Rujukan hukum
- Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
- Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.
- UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya.
- UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.
* Kanal INSIGHT di Jendela Hukum dikelola secara kolaboratif bersama Tim Dignity Law sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui penyajian informasi hukum yang mudah dipahami, akurat, dan bertanggung jawab.
