EDITORIAL – Keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk terus fight membuktikan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyisakan pertanyaan mendasar, apakah seseorang masih dapat memperjuangkan perkara yang objek keputusan administrasinya telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA)?
Pada 10 November 2026, Gibran menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan menunjukkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi di PTUN. Ia juga menyebut kemungkinan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA.
Keinginan tersebut tentu tidak serta-merta dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk mencari keadilan melalui mekanisme yang tersedia. Namun, hak itu juga memiliki batas. Pengadilan bukan ruang tanpa akhir untuk mengulang perkara yang telah diputus, apalagi ketika objek sengketanya sudah dibatalkan oleh lembaga peradilan tertinggi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bahkan secara terbuka mempertanyakan manfaat langkah tersebut. Ia menilai perkara yang hendak diperjuangkan Gibran sudah melewati proses peradilan hingga tingkat MA.
“Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya, materi yang sama,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan Yusril bukan sekadar komentar politik. Ia mengemukakan persoalan hukum acara yang mendasar, yaitu ketika suatu objek sengketa telah diputus secara berkekuatan hukum tetap, tidak tersedia ruang untuk mengulang perkara yang sama hanya dengan menghadirkan bukti tambahan.
Persoalan ijazah Gibran kini bukan sekadar perdebatan mengenai dokumen pendidikan. Ini adalah ujian tentang bagaimana pejabat publik menghormati putusan pengadilan dan memahami batas-batas upaya hukum dalam negara hukum.
Putusan MA Tidak Bisa Diabaikan
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal. MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 serta memerintahkan pejabat terkait mencabutnya.
Putusan tersebut tidak boleh dibaca secara berlebihan. MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan menyatakan seluruh dokumen pendidikan Gibran palsu. Namun, pembatalan itu membawa konsekuensi hukum terhadap dokumen administrasi yang sebelumnya digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
Di sinilah persoalan rencana Gibran menjadi penting. Membawa ijazah fisik ke PTUN tidak otomatis menghidupkan kembali surat keterangan yang telah dibatalkan. Begitu pula, memperlihatkan dokumen pendidikan dari berbagai jenjang tidak serta-merta mengubah status hukum objek sengketa yang sudah diputus.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Prof. Umbu Rauta, memiliki pandangan serupa. Ia menilai rencana Gibran menunjukkan seluruh ijazahnya di PTUN tidak memiliki relevansi hukum untuk membatalkan putusan MA.
Umbu menjelaskan, ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, dokumen yang digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pendidikan adalah surat keterangan penyetaraan, bukan ijazah fisik yang kini hendak diperlihatkan.
“Andaipun Gibran Rakabuming dapat menunjukkan semua ijazah dalam persidangan PTUN yang akan datang, tidak dapat mengubah kondisi hukum yang pernah terjadi saat mendaftar sebagai calon wakil presiden, ketika yang bersangkutan telah menggunakan Surat Keterangan sebagai bukti pemenuhan syarat pendidikan, yang belakangan dinyatakan tidak sah dan batal oleh MA,” kata Umbu, Rabu (11/11/2026).
Pandangan tersebut mengandung persoalan penting mengenai waktu dan objek pembuktian. Keabsahan dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan harus dinilai berdasarkan dokumen dan keadaan hukum pada saat persyaratan itu dipenuhi. Dokumen yang diperlihatkan kemudian tidak dengan sendirinya memperbaiki keabsahan keputusan administrasi yang sudah dibatalkan.
Karena itu, pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar apakah Gibran memiliki ijazah, melainkan apa objek sengketa yang hendak diuji di PTUN.
Jika yang hendak dipersoalkan kembali adalah surat keterangan yang sama, persoalan finalitas putusan menjadi hambatan mendasar. Jika terdapat keputusan administrasi lain yang hendak disengketakan, harus diperiksa apakah keputusan tersebut benar-benar merupakan objek sengketa baru dan memenuhi persyaratan hukum acara.
Pengadilan tidak dapat dijadikan ruang untuk sekadar memperlihatkan dokumen tanpa perkara yang memenuhi syarat hukum.
PK Bukan Jalan Pintas Menghindari Putusan
Persoalan berikutnya adalah rencana Gibran meminta Kemendikdasmen mengajukan PK. Di sinilah terdapat pembatasan hukum yang tidak bisa diabaikan.
Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan MA dalam perkara Subhan karena tidak masuk sebagai pihak tergugat intervensi sejak awal.
“Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan. Jadi tidak bisa mengajukan banding,” ujar Yusril.
Ia juga menyebut Kemendikdasmen tampaknya tidak akan mengajukan PK dan justru akan melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resminya.
Pandangan tersebut diperkuat oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menilai Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK karena bukan pihak dalam perkara yang diajukan Subhan.
“Saudara Gibran tidak punya legal standing karena bukan pihak dalam perkara itu,” kata Denny dalam pernyataannya pada 10 November 2026.
Denny juga menyoroti pembatasan PK bagi badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024. Menurutnya, Kemendikdasmen tidak memiliki dasar untuk mengajukan PK atas putusan tersebut.
Putusan MK itu memang mengubah pemaknaan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengecualikan badan atau pejabat TUN dari hak mengajukan PK.
Namun, persoalan ini perlu dibaca secara utuh. SEMA Nomor 2 Tahun 2024 memuat pengecualian terbatas, antara lain jika ditemukan bukti baru (novum), terdapat dua atau lebih putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan, atau terdapat kepentingan hak keperdataan negara atau daerah yang perlu dipertahankan.
Artinya, SEMA tidak menghapus pembatasan yang ditetapkan MK. Pengecualian yang dirumuskan MA juga bukan izin umum bagi kementerian untuk mengajukan PK setiap kali kalah dalam sengketa tata usaha negara.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Prof. Susi Dwi Harijanti, juga mengingatkan bahwa SEMA bukan peraturan perundang-undangan yang dapat mengesampingkan putusan MK. Karena itu, pembatasan PK oleh badan atau pejabat TUN tetap harus menjadi titik berangkat dalam membaca persoalan ini.
Dengan demikian, pernyataan Yusril bahwa tidak ada lagi pihak yang dapat mengajukan PK perlu dipahami dalam konteks perkara konkret yang sedang dibicarakan. Secara normatif, pengecualian dalam SEMA tetap harus diperhitungkan, tetapi harus dibuktikan bahwa keadaan khusus tersebut benar-benar terpenuhi.
Persoalan lain juga melekat pada posisi Gibran sendiri. Ia bukan pihak dalam perkara yang menghasilkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 dan tidak mengajukan intervensi sejak awal. Kondisi ini membuat kedudukannya untuk mengajukan PK atas putusan tersebut menghadapi hambatan serius berdasarkan hukum acara.
Koordinasi dengan kementerian tidak otomatis menciptakan hak untuk mengajukan PK. Kedudukan hukum pemohon dan alasan pengajuan tetap harus memenuhi ketentuan.
Kepastian Hukum Tidak Boleh Dinegosiasikan
Perdebatan ini memperlihatkan persoalan yang lebih luas: bagaimana negara hukum menempatkan kepentingan pribadi pejabat publik di hadapan putusan pengadilan?
Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sementara itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan sifat final putusan MK dalam kewenangan konstitusionalnya.
Putusan MK dan MA memang memiliki ruang kewenangan berbeda. Namun, keduanya tidak dapat diperlakukan sebagai keputusan yang boleh diabaikan ketika hasilnya tidak sesuai dengan kepentingan pihak tertentu.
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bahkan menggunakan istilah constitutional disobedience untuk mengkritik rencana Gibran menempuh kembali jalur hukum setelah putusan dua mahkamah tersebut.
“Bayangkan seorang Wakil Presiden, RI-2 membangkang, tidak menghormati putusan dua mahkamah,” ujar Denny.
Istilah tersebut merupakan penilaian Denny terhadap sikap Gibran, bukan kesimpulan hukum yang telah ditetapkan pengadilan. Namun, kritik itu menunjukkan besarnya persoalan konstitusional yang dipertaruhkan ketika pejabat publik berhadapan dengan putusan pengadilan.
Prinsip res judicata pro veritate habetur mengajarkan bahwa putusan hakim harus dihormati setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini bukan berarti putusan pengadilan tidak mungkin mengandung kekeliruan. Hukum menyediakan mekanisme koreksi melalui upaya hukum yang sah. Akan tetapi, mekanisme tersebut juga memiliki batas dan persyaratan.
Jika setiap pihak dapat terus membuka kembali perkara hanya karena tidak puas terhadap putusan, kepastian hukum akan kehilangan maknanya. Pengadilan akan berubah menjadi arena pengulangan sengketa tanpa ujung.
Gibran tentu memiliki hak untuk menjelaskan dokumen pendidikannya kepada masyarakat. Bahkan, sebagai pejabat publik, keterbukaan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan merupakan bagian penting dari akuntabilitas jabatan.
Namun, keterbukaan kepada publik tidak sama dengan kewenangan untuk mengesampingkan putusan pengadilan. Membuktikan kepemilikan ijazah juga tidak identik dengan membatalkan keputusan administrasi yang telah dinyatakan tidak sah.
Pada akhirnya, yang perlu dijelaskan bukan sekadar apakah Gibran memiliki ijazah, melainkan apa dasar hukum dan objek perkara yang hendak diuji di PTUN, serta apakah masih tersedia upaya hukum yang sah terhadap putusan MA.
Sebab, dalam negara hukum, tidak ada jabatan yang memberikan hak istimewa untuk mengabaikan putusan pengadilan. Keinginan untuk membuktikan diri harus tetap berjalan dalam koridor hukum. Fight boleh saja, tetapi kepastian hukum tidak boleh menjadi korban.
