INSIGHT – Dalam negara hukum, setiap orang pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tetapi prinsip tersebut tidak berarti setiap tindakan pejabat negara dalam menjalankan kewenangan dapat langsung dijadikan dasar gugatan perdata.
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 409 K/Sip/1953 telah meletakkan salah satu kaidah penting mengenai perlindungan terhadap aparat peradilan.
Putusan tersebut menegaskan bahwa hakim atau aparat peradilan tidak dapat digugat secara perdata atas tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya.
Kaidah yang lahir puluhan tahun lalu ini masih relevan ketika independensi peradilan kembali menjadi perhatian.
Sebab jika setiap putusan atau tindakan hakim dalam proses peradilan dapat langsung dibalas dengan gugatan pribadi, maka proses mengadili berpotensi berubah menjadi arena tekanan terhadap hakim.
Namun, perlindungan tersebut juga tidak boleh dibaca sebagai kekebalan mutlak. Ada perbedaan mendasar antara kesalahan dalam menjalankan fungsi yudisial dan perbuatan pribadi yang berada di luar tugas peradilan.
Hakim Harus Dilindungi agar Bisa Mengadili
Dalam perkara yang menjadi dasar Putusan Nomor 409 K/Sip/1953, persoalannya berkaitan dengan tindakan aparat peradilan dalam proses pelaksanaan tugas.
Mahkamah Agung menilai gugatan terhadap aparat tersebut tidak dapat dibenarkan karena tindakan yang dipersoalkan dilakukan dalam kapasitas mereka sebagai pejabat peradilan.
Logikanya cukup sederhana.
Hakim harus memiliki ruang untuk mengambil keputusan berdasarkan hukum dan keyakinannya tanpa terus-menerus dihantui ancaman gugatan pribadi dari pihak yang tidak puas.
Jika setiap kekalahan di persidangan dapat diikuti gugatan perdata terhadap hakim secara pribadi, maka independensi kehakiman akan berada dalam posisi rentan.
Putusan hakim yang keliru bukan berarti harus dibiarkan. Sistem hukum telah menyediakan mekanisme koreksi melalui banding, kasasi, dan peninjauan kembali dalam perkara yang memenuhi syarat.
Dengan demikian, keberatan terhadap putusan semestinya disalurkan melalui instrumen hukum yang memang dirancang untuk menguji putusan tersebut, bukan dengan menjadikan hakim sebagai tergugat pribadi hanya karena hasil putusannya tidak sesuai dengan keinginan salah satu pihak.
Di sini terdapat perbedaan antara mengoreksi putusan dan menggugat hakim.
Yang pertama merupakan bagian dari sistem peradilan. Yang kedua dapat menjadi ancaman terhadap independensi jika dilakukan hanya karena ketidakpuasan terhadap hasil perkara.
Bukan Berarti Aparat Peradilan Kebal Hukum
Tetapi ada risiko lain jika kaidah ini dibaca terlalu luas.
Hakim dan aparat peradilan tetap merupakan manusia yang dapat melakukan kesalahan. Perlindungan terhadap pelaksanaan tugas tidak boleh berubah menjadi tameng untuk perbuatan yang sama sekali tidak berkaitan dengan fungsi yudisial.
Misalnya, tindakan koruptif, menerima suap, melakukan kekerasan, atau melakukan perbuatan pribadi yang merugikan orang lain jelas tidak dapat otomatis dilindungi dengan alasan pelakunya adalah aparat peradilan.
Karena itu, batas perlindungan harus ditempatkan pada kapasitas ketika tindakan dilakukan.
Jika tindakan lahir dari fungsi resmi dan merupakan bagian dari proses mengadili, maka mekanisme koreksinya berada dalam sistem peradilan.
Tetapi jika tindakan tersebut merupakan perbuatan pribadi atau penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan tertentu, persoalannya menjadi berbeda.
Pembedaan ini penting agar dua kepentingan tidak saling meniadakan: independensi hakim harus dijaga, tetapi akuntabilitas juga harus tetap tersedia.
Gugatan Perdata Bukan Jalan Memeriksa Putusan
Putusan MA tersebut juga memberikan pelajaran bagi para pihak yang berperkara.
Ketidakpuasan terhadap putusan merupakan hal yang mungkin terjadi. Tetapi hukum telah menyediakan jalurnya. Pihak yang menganggap hakim salah menerapkan hukum dapat menggunakan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menggugat hakim secara pribadi karena putusannya dianggap merugikan justru dapat menggeser persoalan dari substansi perkara ke pribadi hakim.
Jika pola tersebut berkembang, hakim dapat berada dalam situasi sulit: memutus sesuai hukum berpotensi digugat, sementara memikirkan kemungkinan gugatan pribadi dapat mengganggu kebebasan mengambil keputusan.
Dalam jangka panjang, hal itu berbahaya bagi sistem peradilan.
Independensi hakim bukan hak istimewa hakim. Ia merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan peradilan yang bebas dari tekanan.
Karena itu, perlindungan terhadap hakim pada dasarnya adalah perlindungan terhadap proses peradilan itu sendiri.
Namun, sistem juga membutuhkan mekanisme pengawasan. Pengawasan etik, disiplin, dan mekanisme hukum pidana tetap diperlukan ketika terdapat dugaan pelanggaran serius. Dengan demikian, perlindungan tidak berubah menjadi impunitas.
Menjaga Garis Tipis antara Independensi dan Akuntabilitas
Kaidah Putusan Nomor 409 K/Sip/1953 harus ditempatkan dalam konteks tersebut.
Hakim tidak boleh digugat secara perdata hanya karena menjalankan fungsi yudisialnya. Tetapi prinsip itu tidak dapat digunakan untuk melindungi perbuatan yang berada di luar pelaksanaan tugas.
Di sinilah kedewasaan sistem hukum diuji.
Masyarakat membutuhkan hakim yang berani memutus tanpa takut digugat. Pada saat yang sama, masyarakat juga membutuhkan mekanisme yang mampu menindak hakim atau aparat peradilan apabila kewenangan mereka disalahgunakan.
Dua kebutuhan tersebut bukan kontradiksi. Justru keduanya harus berjalan bersamaan.
Jalur koreksi putusan harus tetap melalui upaya hukum. Sementara dugaan pelanggaran etik, disiplin, pidana, atau perbuatan pribadi harus ditangani melalui mekanisme pertanggungjawaban yang sesuai.
Pada akhirnya, hakim memang tidak boleh kebal hukum, tetapi hakim juga tidak boleh menjadi sasaran gugatan setiap kali seseorang kalah di pengadilan.
Batas itulah yang harus dijaga. Sebab peradilan yang independen membutuhkan hakim yang terlindungi dari gugatan atas putusan yang dibuatnya, sementara negara hukum membutuhkan aparat yang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban ketika kewenangannya disalahgunakan.
Keadilan hanya dapat tumbuh jika kedua prinsip tersebut berdiri bersama: independensi tanpa impunitas, dan akuntabilitas tanpa intimidasi.
