EDUKASI – Perang modern tidak selalu dimulai dengan peluru atau rudal. Dalam beberapa konflik internasional terbaru, serangan justru terjadi di balik layar komputer.
Sistem listrik bisa tiba-tiba mati, jaringan perbankan lumpuh, dan layanan kesehatan terganggu akibat serangan siber.
Dalam konflik yang melibatkan Israel, Iran, dan sekutunya seperti Amerika Serikat, laporan mengenai serangan siber terhadap infrastruktur energi dan sistem finansial semakin sering muncul.
Hal ini memunculkan pertanyaan penting dalam hukum internasional: apakah serangan siber bisa dianggap sebagai tindakan perang?
Untuk menjawabnya, para ahli hukum internasional biasanya merujuk pada tiga kerangka utama: konsep use of force, analisis dalam Tallinn Manual, serta dampak serangan terhadap objek sipil seperti rumah sakit atau jaringan listrik.
Apakah Cyber Attack Termasuk “Use of Force”?
Dalam hukum internasional modern, konsep kunci yang menentukan legalitas suatu tindakan militer adalah use of force.
Pasal 2 ayat (4) dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang negara menggunakan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain.
Namun aturan ini disusun setelah Perang Dunia II, ketika perang masih dipahami sebagai konflik bersenjata konvensional.
Serangan siber menciptakan situasi yang jauh lebih kompleks.
Tidak semua cyber attack dianggap sebagai penggunaan kekuatan.
Jika serangan hanya berupa peretasan data, propaganda digital, atau gangguan situs web, biasanya tindakan tersebut belum mencapai tingkat use of force dalam hukum internasional.
Namun jika serangan siber menyebabkan kerusakan fisik atau melumpuhkan infrastruktur penting, dampaknya bisa dianggap setara dengan serangan militer konvensional.
Misalnya jika serangan siber menyebabkan pembangkit listrik berhenti beroperasi, sistem transportasi lumpuh, atau fasilitas industri rusak.
Dalam situasi seperti itu, banyak pakar hukum internasional berpendapat bahwa cyber attack dapat dikategorikan sebagai penggunaan kekuatan.
Panduan Hukum dalam Tallinn Manual
Karena belum ada perjanjian internasional khusus yang mengatur perang siber, para ahli hukum mencoba menyusun panduan interpretasi melalui Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare.
Dokumen ini disusun oleh kelompok pakar hukum internasional yang bekerja sama dengan NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence.
Tallinn Manual tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian internasional.
Namun dokumen ini sering digunakan sebagai referensi untuk menjelaskan bagaimana hukum internasional yang sudah ada dapat diterapkan pada konflik siber.
Menurut analisis dalam manual tersebut, cyber attack dapat dianggap sebagai use of force jika efeknya setara dengan penggunaan senjata konvensional.
Faktor yang biasanya dipertimbangkan meliputi tingkat kerusakan, dampak ekonomi, jumlah korban, serta skala gangguan terhadap sistem negara.
Semakin besar dampak yang ditimbulkan, semakin besar kemungkinan serangan siber tersebut dipandang sebagai tindakan perang.
Serangan Siber terhadap Infrastruktur Sipil
Isu yang paling sensitif dalam cyber war adalah ketika serangan digital menargetkan infrastruktur sipil penting.
Contoh yang sering disebut adalah serangan terhadap rumah sakit, jaringan listrik, sistem air bersih, atau jaringan transportasi.
Dalam hukum humaniter internasional, fasilitas seperti rumah sakit memiliki perlindungan khusus bahkan dalam konflik bersenjata konvensional.
Jika serangan siber secara sengaja melumpuhkan sistem rumah sakit, akibatnya bisa sangat serius: operasi medis gagal, layanan darurat berhenti, dan pasien dapat kehilangan nyawa.
Serangan terhadap jaringan listrik juga dapat berdampak luas pada masyarakat sipil.
Gangguan listrik dalam skala nasional bisa melumpuhkan komunikasi, sistem kesehatan, transportasi, dan layanan publik lainnya.
Karena itu banyak pakar hukum internasional menilai bahwa serangan siber terhadap infrastruktur sipil penting berpotensi melanggar hukum humaniter internasional.
Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Tantangan Besar dalam Cyber War
Meski kerangka hukum mulai berkembang, cyber war masih menghadapi satu masalah besar: atribusi atau identifikasi pelaku.
Serangan siber dapat dilakukan melalui jaringan global yang sangat kompleks.
Pelaku bisa menggunakan server di berbagai negara, menyamarkan identitas digital, atau bahkan memanfaatkan kelompok peretas independen.
Akibatnya, negara yang menjadi korban sering kali tidak dapat membuktikan secara pasti siapa yang bertanggung jawab.
Tanpa atribusi yang jelas, penerapan hukum internasional menjadi jauh lebih sulit.
Perang yang Berpindah ke Dunia Digital
Cyber war menunjukkan bagaimana konflik internasional telah berpindah ke ruang digital yang hampir tidak memiliki batas geografis.
Serangan tidak lagi harus menghancurkan kota untuk menimbulkan kerusakan besar.
Cukup dengan melumpuhkan jaringan listrik, sistem finansial, atau layanan kesehatan, sebuah negara bisa mengalami krisis nasional yang serius.
Hukum internasional masih berusaha mengejar perkembangan ini.
Namun satu prinsip tetap dipertahankan: meskipun perang berubah bentuk, aturan yang melindungi warga sipil seharusnya tetap berlaku, bahkan di dunia siber.
*Kanal Edukasi di Jendela Hukum dikelola secara kolaboratif bersama Tim Dignity Law sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat.
