INSIGHT- Banyak orang mengambil kredit dengan satu keyakinan sederhana: jika risiko yang dijamin polis terjadi, perusahaan asuransi akan membayar sisa kewajiban kepada bank.
Tetapi bagaimana jika setelah perusahaan asuransi membayar sisa kredit tersebut, bank justru kembali menagih debitur?
Apakah debitur masih wajib membayar utangnya kepada bank?
Pertanyaan itu menjadi pokok perkara yang diperiksa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1818 K/Pdt/2024. Putusan ini menarik karena menyentuh persoalan subrogasi dalam asuransi kredit, sebuah mekanisme yang sering kali tidak dipahami debitur ketika menandatangani perjanjian kredit dan polis asuransi.
Dalam perkara ini, Mahkamah Agung pada 21 Agustus 2024 mengabulkan permohonan kasasi penggugat untuk sebagian dan menyatakan debitur tidak lagi harus membayar kredit yang telah dilunasi perusahaan asuransi setelah risiko yang dijamin polis terjadi.
Kredit Rp530 Juta dan Risiko PHK
Perkara bermula pada 1 April 2018 ketika penggugat memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp530 juta dari sebuah bank.
Untuk memperoleh pencairan kredit tersebut, penggugat diwajibkan membayar premi asuransi sebesar Rp29.966.200 kepada perusahaan asuransi yang ditempatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara.
Asuransi tersebut pada pokoknya memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu yang berkaitan dengan kredit, termasuk risiko debitur meninggal dunia atau kehilangan pekerjaan karena pengurangan pegawai, sepanjang bukan akibat kesalahan debitur.
Kemudian, pada 2 Oktober 2019, penggugat menerima surat pemutusan hubungan kerja dari tempatnya bekerja.
Penggugat lalu mengajukan klaim asuransi kredit. Dan masalah pun muncul setelah itu.
Meskipun perusahaan asuransi kemudian membayar sisa kewajiban kredit penggugat kepada bank, penggugat masih menerima peringatan pembayaran angsuran. Bahkan, penggugat kemudian ditagih hingga Rp742.566.982.
Penggugat menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan membawa persoalan tersebut ke pengadilan.
Pada tingkat pertama dan banding, gugatan penggugat ditolak seluruhnya.
Namun, Mahkamah Agung mengambil posisi berbeda ketika perkara masuk tingkat kasasi.
MA: Asuransi Bukan Berarti Utang Berpindah
Salah satu titik penting dalam perkara ini adalah perbedaan pandangan mengenai subrogasi.
Pihak bank berpendapat bahwa pembayaran oleh perusahaan asuransi tidak otomatis menghapus kewajiban debitur.
Menurut bank, pembayaran pokok kredit oleh perusahaan asuransi justru menimbulkan piutang subrogasi. Dengan konstruksi tersebut, debitur tetap dianggap memiliki kewajiban yang belum selesai, termasuk bunga, denda, dan biaya subrogasi.
Namun, Mahkamah Agung tidak menerima konstruksi tersebut.
MA menilai perusahaan asuransi dalam perkara tersebut bukan berkedudukan sebagai kreditur baru yang kemudian mengambil alih utang debitur.
Kedudukan perusahaan asuransi adalah penanggung yang memberikan pertanggungan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit.
Karena itu, ketika risiko yang dijamin benar-benar terjadi dan perusahaan asuransi telah membayar klaim kepada bank, bank tidak dapat begitu saja kembali menagih debitur atas kredit yang telah dilunasi tersebut.
Pertimbangan ini menjadi penting karena konsep subrogasi tidak dapat dilepaskan dari hubungan hukum yang melandasinya.
Dalam perkara tersebut, bank mendasarkan dalil subrogasi pada perjanjian antara bank dan perusahaan asuransi. Namun, Mahkamah Agung menilai perjanjian tersebut hanya mengikat kedua pihak tersebut.
Debitur tidak dilibatkan dalam perjanjian itu.
Karena itu, klausul di antara bank dan perusahaan asuransi tidak dapat begitu saja dijadikan dasar untuk membebankan kembali kewajiban kepada debitur.
Risiko yang Sudah Dijamin Tidak Boleh Ditagihkan Lagi
Ada fakta lain yang menjadi perhatian MA.
Berdasarkan transkrip percakapan antara penggugat dan bank, ketika kredit hendak dicairkan, bank menjelaskan bahwa polis asuransi tersebut akan memberikan perlindungan apabila terjadi risiko tertentu, termasuk PHK karena pengurangan pegawai.
Dalam penjelasan tersebut tidak diterangkan bahwa apabila risiko tersebut terjadi dan perusahaan asuransi membayar sisa kredit, debitur masih harus kembali membayar utang melalui mekanisme subrogasi.
Penggugat sendiri di-PHK bukan karena mengundurkan diri dan bukan pula karena melakukan tindak kriminal.
Dengan demikian, menurut pertimbangan MA, risiko yang dipertanggungkan memang telah terjadi dan perusahaan asuransi telah memenuhi kewajibannya dengan membayar sisa kredit kepada bank.
Menariknya, perusahaan asuransi sebagai Turut Tergugat juga tidak meminta agar penggugat tetap membayar sisa utangnya berdasarkan subrogasi.
Sebaliknya, perusahaan asuransi meminta dikeluarkan dari perkara karena merasa telah memenuhi kewajibannya dengan membayar klaim kepada bank.
Dalam konteks tersebut, MA kemudian menyatakan tindakan bank yang masih menagih debitur untuk melunasi kredit yang telah dibayar perusahaan asuransi merupakan perbuatan melawan hukum.
Ada Batas dalam Subrogasi Asuransi Kredit
Putusan ini juga menarik manakala hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan OJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah.
Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa penerapan subrogasi oleh perusahaan umum asuransi dilarang untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah apabila risiko yang dipertanggungkan salah satunya adalah kehilangan pekerjaan yang bukan disebabkan permintaan debitur, perbuatan melanggar hukum, dan/atau pelanggaran perjanjian kerja oleh debitur.
Ini memperlihatkan bahwa subrogasi dalam asuransi kredit tidak dapat diperlakukan sebagai mekanisme otomatis untuk memindahkan kembali seluruh beban utang kepada debitur.
Ada batas yang harus diperhatikan: apa risiko yang dijamin, siapa yang menanggung risiko, bagaimana polis menjelaskan perlindungan tersebut, dan apa hubungan hukum antara para pihak.
Bagi debitur, perkara ini memberikan pelajaran penting.
Membayar premi asuransi bukan sekadar biaya tambahan untuk mendapatkan kredit. Premi tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap risiko tertentu.
Karena itu, debitur perlu mengetahui secara jelas risiko apa yang dijamin dan bagaimana konsekuensi hukumnya jika risiko tersebut benar-benar terjadi.
Sebaliknya, bagi bank dan perusahaan asuransi, perkara ini menunjukkan bahwa hubungan kontraktual di antara keduanya tidak otomatis dapat digunakan untuk menciptakan kewajiban baru bagi debitur yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.
Subrogasi juga tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk menagih debitur tanpa batas.
Dalam perkara yang diputus melalui Putusan Nomor 1818 K/Pdt/2024, Mahkamah Agung menempatkan pembayaran klaim asuransi sesuai risiko yang dipertanggungkan sebagai faktor penting dalam menentukan apakah kewajiban debitur masih dapat ditagihkan.
Pesan hukumnya cukup jelas: ketika risiko yang memang dijamin polis telah terjadi dan perusahaan asuransi telah melunasi kredit kepada bank, kewajiban debitur tidak dapat begitu saja dihidupkan kembali melalui dalih subrogasi—terlebih apabila dasar subrogasi tersebut hanya lahir dari perjanjian antara bank dan perusahaan asuransi yang tidak melibatkan debitur.
Putusan ini sekaligus mengingatkan bahwa dalam hubungan kredit dan asuransi, debitur bukan sekadar pihak yang wajib membayar angsuran. Ia juga memiliki hak untuk mengetahui secara terang risiko apa yang telah diasuransikan dan apa konsekuensi hukum ketika risiko tersebut benar-benar terjadi.
