INSIGHT – Pengunduran diri seorang wakil presiden bukan sekadar persoalan politik atau pergantian pejabat negara. Ada konsekuensi konstitusional yang harus segera diselesaikan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dan tidak menyisakan kekosongan dalam struktur kekuasaan eksekutif.
Jika pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka benar-benar berlaku secara konstitusional, pertanyaan berikutnya bukan lagi sekadar siapa yang akan menggantikannya. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara memastikan kekosongan jabatan wakil presiden, siapa yang berwenang menentukan dan menindaklanjutinya, serta bagaimana proses pemilihan penggantinya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Konstitusi sebenarnya telah menyediakan mekanisme untuk menghadapi situasi tersebut. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menjadi pintu masuk utama. Ketentuan ini mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari.
Namun, mekanisme itu tidak serta-merta berjalan hanya karena surat pengunduran diri disampaikan kepada pimpinan MPR. Ada tahapan konstitusional yang harus diperhatikan, mulai dari kepastian status pengunduran diri, pengakuan adanya kekosongan jabatan, usulan calon oleh presiden, hingga pemilihan dalam sidang MPR.
Pengunduran Diri Tak Perlu Melalui Pemakzulan
Hal pertama yang perlu diluruskan adalah pengunduran diri wakil presiden berbeda dengan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment.
UUD 1945 telah membedakan dua keadaan tersebut. Pasal 7A dan Pasal 7B mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden karena alasan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Sementara itu, pengunduran diri masuk dalam kategori berhenti sebagaimana disebut dalam Pasal 8 UUD 1945.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Artinya, konstitusi tidak mensyaratkan pengunduran diri wakil presiden harus terlebih dahulu diuji Mahkamah Konstitusi atau diputus melalui sidang pemakzulan MPR.
Pengunduran diri merupakan peristiwa ketatanegaraan tersendiri. Ketika wakil presiden menyatakan berhenti dan pengunduran dirinya berlaku, konsekuensi konstitusionalnya adalah terjadinya kekosongan jabatan yang harus ditindaklanjuti melalui Pasal 8 ayat (2).
Perlu dicatat, Pasal 40 UU MD3 juga mengatur bahwa apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum MPR mengambil keputusan dalam proses pemberhentian, sidang paripurna pemberhentian tidak dilanjutkan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pengunduran diri dan pemakzulan memang memiliki jalur hukum berbeda.
MPR Menyatakan Kevakuman Jabatan Wapres
Perkembangan penting terjadi setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani kemudian menyampaikan bahwa jabatan wakil presiden mengalami kekosongan. MPR juga berencana menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok DPD untuk menentukan langkah berikutnya.
Dalam konteks ketatanegaraan, pernyataan MPR tersebut perlu dipahami secara tepat.
Konstitusi tidak secara khusus mengatur adanya prosedur persetujuan MPR terhadap surat pengunduran diri wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) juga tidak menyebut bahwa MPR harus menerbitkan keputusan penerimaan pengunduran diri sebelum kekosongan jabatan terjadi.
Dengan demikian, perlu dibedakan antara penerimaan surat, pernyataan kelembagaan mengenai kekosongan jabatan, dan pelaksanaan kewenangan MPR untuk memilih pengganti.
MPR tidak sedang memakzulkan Gibran ataupun mengadili alasan pengunduran dirinya. MPR sedang menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari berhentinya seorang wakil presiden.
Kedudukan MPR dalam hal ini memiliki dasar yang lebih tegas dalam Pasal 4 huruf e UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019.
Pasal tersebut menyatakan bahwa MPR berwenang: Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
Jadi, kewenangan MPR bukan sekadar menerima surat pengunduran diri, melainkan menyelenggarakan proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.
Presiden Mengusulkan Dua Calon Pengganti
Setelah kekosongan jabatan wakil presiden dipastikan, tahapan berikutnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden tidak dapat langsung menunjuk satu orang untuk menduduki jabatan wakil presiden. Konstitusi secara tegas mensyaratkan adanya dua calon yang kemudian dipilih oleh MPR.
Ketentuan teknisnya diatur dalam Pasal 46 UU MD3.
Pasal 46 ayat (1) mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden.
Selanjutnya, Pasal 46 ayat (2) menyebutkan:
Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
Ketentuan ini menempatkan Presiden sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengusulkan calon. MPR tidak dapat mengambil nama secara sepihak atau membuka pencalonan bebas sebagaimana pemilihan presiden melalui pemilu.
Dua calon tersebut harus memenuhi persyaratan jabatan wakil presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, proses politik untuk menentukan siapa yang akan diajukan menjadi tanggung jawab Presiden. Presiden harus mempertimbangkan calon yang memiliki kapasitas, integritas, serta dapat diterima dalam konfigurasi politik pemerintahan dan parlemen.
Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan MPR.
Pemilihan Wakil Presiden Baru
Setelah menerima dua nama calon dari Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk melakukan pemilihan.
Pasal 46 ayat (3) UU MD3 menegaskan bahwa MPR memilih satu di antara dua calon wakil presiden yang diusulkan Presiden.
Sebelum pemungutan suara, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan sidang paripurna sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (4).
Selanjutnya, mekanisme pemilihan berlangsung sebagaimana diatur secara berurutan dalam Pasal 46 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU MD3, sebagai berikut:
Pemilihan wakil presiden dapat dilakukan secara musyarawarah mufakat. Akan tetapi jika tidak terjadi permufakatan, maka dilakukan pemungutan suara. Selanjutnya, Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden.
Dalam hal terjadi hasi suara yang sama, maka pemilihan diulang satu kali. Namun jika hasil tetap sama, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
Untuk pengambilan keputusan dalam sidang MPR, Pasal 63 huruf c UU MD3 juga memberikan ketentuan umum mengenai kuorum dan persetujuan. Sidang harus dihadiri paling sedikit 50 persen ditambah satu anggota MPR, sedangkan keputusan disetujui paling sedikit 50 persen ditambah satu dari anggota yang hadir.
Sementara itu, Pasal 64 UU MD3 mengatur bahwa pengambilan keputusan terlebih dahulu diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
Dengan demikian, pemilihan wakil presiden pengganti bukan keputusan sepihak pimpinan MPR, melainkan keputusan kelembagaan melalui sidang paripurna.
Pelantikan Wakil Presiden Baru
Setelah memperoleh suara terbanyak atau ditentukan melalui mekanisme pemilihan apabila terjadi suara sama, calon terpilih belum berhenti pada penetapan hasil pemungutan suara.
Ia harus menjalani proses pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji jabatan.
Pasal 47 ayat (1) UU MD3 mengatur bahwa MPR melantik wakil presiden terpilih dalam sidang paripurna dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang.
Apabila MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang paripurna, pengucapan sumpah atau janji dilakukan di hadapan rapat paripurna DPR. Jika DPR juga tidak dapat menyelenggarakan rapat, sumpah atau janji dilakukan di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan Mahkamah Agung.
Rumusan sumpah dan janji wakil presiden diatur dalam Pasal 48 UU MD3. Sementara itu, Pasal 49 UU MD3 menegaskan bahwa wakil presiden terpilih ditetapkan dengan Ketetapan MPR.
Artinya, terdapat tiga tahapan yang tidak boleh dicampuradukkan: pemilihan, pelantikan, dan penetapan melalui Ketetapan MPR.
Batas Waktu 60 Hari
Batas waktu 60 hari dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 merupakan batas konstitusional yang harus dipatuhi MPR.
Ketentuan ini diperjelas melalui Pasal 46 ayat (1) UU MD3. MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Artinya, pengisian jabatan wakil presiden tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hanya karena tarik-menarik kepentingan politik.
Namun, ada hal lain yang perlu dipahami. Kekosongan jabatan wakil presiden tidak otomatis membuat jabatan presiden ikut kosong ataupun mengakibatkan pemerintahan kehilangan kepala negara dan kepala pemerintahan.
Presiden Prabowo tetap menjalankan kewenangan konstitusionalnya. Tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 yang secara otomatis mengangkat menteri atau pejabat lain sebagai pelaksana tugas wakil presiden.
Pasal 8 ayat (1) justru mengatur keadaan sebaliknya, yakni apabila Presiden berhenti, wakil presiden menggantikannya sampai akhir masa jabatan. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kekosongan jabatan wakil presiden.
Jika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan berhenti, barulah berlaku mekanisme berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 50 sampai Pasal 55 UU MD3.
Ujian Bagi Praktik Ketatanegaraan
Pengunduran diri Gibran menjadi peristiwa penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Bukan semata karena seorang wakil presiden meninggalkan jabatannya sebelum masa pemerintahan berakhir, melainkan karena peristiwa tersebut menguji bagaimana konstitusi bekerja ketika terjadi kekosongan jabatan pada puncak kekuasaan eksekutif.
Konstitusi telah menyediakan jalurnya. Presiden mengusulkan dua calon, MPR memilih satu di antaranya, kemudian wakil presiden terpilih dilantik dan ditetapkan melalui Ketetapan MPR.
Tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana seluruh tahapan tersebut dijalankan secara transparan, tertib, dan tidak disandera kepentingan politik jangka pendek.
Sebab, pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar mencari pengganti Gibran. Proses itu merupakan pelaksanaan mandat konstitusi untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan dan menjaga kepastian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dasar Hukum
- Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945: mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.
- Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945: pergantian Presiden dan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
- Pasal 9 UUD 1945: sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden.
- Pasal 4 huruf e UU MD3: kewenangan MPR memilih Wakil Presiden.
- Pasal 40 dan Pasal 46–49 UU MD3: pengunduran diri dalam proses pemberhentian, pemilihan, pelantikan, sumpah/janji, dan penetapan Wakil Presiden.
- Pasal 63–65 UU MD3: kuorum dan pengambilan keputusan MPR.
* Kanal INSIGHT di Jendela Hukum dikelola secara kolaboratif bersama Tim Dignity Law sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengedukasi dan meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui penyajian informasi hukum yang akuran dan mudah dipahami.
