INDEPTH – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengklaim telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuka laporan polisi khusus terkait dugaan tindak pidana makar.
Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin mengatakan, temuan tersebut diperoleh dari hasil penyelidikan tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Siber dan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Pernyataan itu disampaikan Asep seusai rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
“Hasil penyelidikan-penyelidikan tim kami yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum bersama-sama dengan Siber, kita telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar,” kata Asep, dikutip dari laporan Tirto, Kamis.
Menurut Asep, laporan polisi khusus dugaan makar tersebut telah diterbitkan pada Rabu, 11 November 2026. Laporan itu berkaitan dengan empat orang yang sebelumnya telah ditangani dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Keempat orang tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Asep menyebut jumlah pihak yang didalami masih berpeluang bertambah. Penyidik masih mengembangkan perkara untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Namun, penerbitan laporan polisi khusus itu belum berarti para pihak tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara makar.
“Karena proses ini baru terbit laporan polisi dan kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu penyelidikan-penyelidikan yang intensif, kemudian naik ke penyidikan, selanjutnya kita akan proses ke tahapan-tahapan berikutnya,” ujar Asep.
Dengan demikian, perkara dugaan makar masih berada dalam tahap penyelidikan. Status hukum para pihak dalam perkara tersebut harus dibedakan dari status mereka dalam perkara penyadapan ilegal.
Bareskrim Dalami Dugaan Perencanaan Makar
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, temuan bukti permulaan tersebut diperoleh setelah penyidik memeriksa puluhan saksi dan meminta keterangan sejumlah ahli.
Dalam penyelidikan selama sepekan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber telah memeriksa 28 saksi. Pemeriksaan kemudian diperluas dengan meminta keterangan sekitar 10 saksi lainnya. Dengan demikian, total saksi yang telah diperiksa mencapai sekitar 38 orang.
Penyidik juga berkoordinasi dengan ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara untuk mengkaji konstruksi dugaan tindak pidana makar tersebut.
Susatyo mengungkapkan, penyidik menemukan indikasi adanya perbuatan yang dilakukan melalui perantara alat, menyuruh orang lain, atau menggerakkan pihak lain untuk melakukan tindakan yang diduga berkaitan dengan makar.
Menurut konstruksi sementara penyidik, tindakan tersebut diduga memiliki tujuan merampas kemerdekaan Presiden, membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, hingga menggulingkan kekuasaan.
Selain itu, penyidik juga mendalami indikasi permufakatan jahat atau persiapan yang dilakukan secara matang dan diwujudkan melalui tindakan nyata.
“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP juncto Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana,” tutur Susatyo.
Rangkaian pasal tersebut menjadi dasar hukum yang sedang didalami penyidik untuk mengonstruksikan dugaan tindak pidana makar. Namun, penerapan pasal-pasal itu tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.
Komisi III DPR Minta Pasal Makar Diterapkan
Perkembangan perkara ini juga menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam laporan singkat rapat yang dipublikasikan melalui situs resmi DPR RI, Komisi III secara khusus meminta penjelasan mengenai alat sadap, dugaan pelanggaran kode etik, penerapan pasal makar, aktor intelektual, penerima hasil sadapan, hingga sumber dan penggunaan dana.
Menariknya, kesimpulan rapat Komisi III menyebut tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik yang dilakukan para tersangka merupakan tindakan makar.
Komisi III kemudian meminta Kapolri dan jajarannya menerapkan pasal makar terhadap para tersangka serta terus mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain.
DPR juga meminta agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Sikap Komisi III tersebut menjadi perkembangan politik dan hukum tersendiri. Sebab, dugaan makar kini tidak hanya menjadi materi penyelidikan kepolisian, tetapi juga telah menjadi perhatian lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum.
Status Makar Belum Menjadi Penetapan Tersangka
Meski Bareskrim telah menerbitkan laporan polisi khusus, perkara dugaan makar ini belum memasuki tahap penetapan tersangka.
Asep menegaskan penyidik masih akan melakukan pendalaman, termasuk membuka kemungkinan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain di luar empat orang yang telah lebih dahulu ditangani dalam perkara penyadapan ilegal.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan pihak di luar institusi kepolisian, Asep belum bersedia mengungkapkan lebih jauh siapa saja yang akan diperiksa.
“Penyelidikan kita berproses, sekali lagi ini sudah buat laporan polisi, dan secara spesifik saya tidak akan disampaikan di sini, siapa akan diperiksa dan lain sebagainya,” katanya.
Bareskrim menyatakan akan mengedepankan asas praduga tak bersalah, prinsip legalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam mengusut perkara tersebut.
Perkembangan ini membuat kasus penyadapan Presiden memasuki wilayah hukum yang jauh lebih serius. Namun, klaim adanya bukti permulaan makar tetap harus diuji melalui proses pembuktian, bukan semata-mata didasarkan pada dugaan atau konstruksi awal penyelidik.
Publik kini menunggu bagaimana penyidik membuktikan hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dengan unsur-unsur tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.
