JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Surat tersebut diserahkan langsung dalam pertemuan dengan pimpinan MPR di Gedung MPR RI, Jakarta.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Ia mengatakan, pertemuan antara Gibran dan pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit.
“Baru saja Pimpinan MPR RI menerima Wakil Presiden RI, Mas Gibran Rakabuming,” kata Muzani dalam keterangannya di Gedung MPR RI, Kamis (12/11/2026).
Menurut Muzani, dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan maksud kedatangannya sekaligus menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
“Surat yang sama menurut beliau sudah disampaikan kepada Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya.
Muzani menjelaskan, Gibran meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran dirinya. Menindaklanjuti permintaan tersebut, MPR akan menggelar rapat pimpinan pada hari ini untuk membahas langkah kelembagaan berikutnya.
Setelah rapat pimpinan, MPR juga akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Rapat gabungan tersebut akan menentukan langkah selanjutnya dalam memproses pengunduran diri Gibran.
MPR Punya Waktu 60 Hari
Muzani menyebut konstitusi memberikan batas waktu paling lama 60 hari kepada MPR untuk memilih Wakil Presiden definitif sebagai pengganti Gibran apabila terjadi kekosongan jabatan.
“Kita menurut konstitusi punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut, untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran,” kata Muzani.
Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung, melainkan melalui sidang MPR. Presiden berwenang mengusulkan dua calon untuk dipilih oleh MPR.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan tersebut diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
