Edukasi – Belanja daring, investasi bodong melalui aplikasi, hingga modus phishing yang menguras rekening bank kini menjadi ancaman nyata di saku kita masing-masing.
Pertanyaan yang paling sering muncul ketika seseorang menjadi korban adalah: “Apakah pelakunya bisa ditangkap dan dipenjara, padahal saya tidak pernah bertemu fisik dengan mereka?”
Jawabannya adalah bisa.
Hukum Indonesia telah memperkuat amunisi untuk mengejar pelaku kejahatan di ruang siber. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang disinkronkan dengan regulasi siber, celah bagi penipu online untuk bersembunyi kini semakin sempit.
Jerat Pidana dalam KUHP Baru
Dalam hukum konvensional, penipuan diatur sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Dalam Pasal 492 KUHP Baru, pelaku penipuan secara umum diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
Namun, jika penipuan tersebut dilakukan menggunakan sarana elektronik (komputer, ponsel, atau internet), maka aparat penegak hukum akan merujuk pada aturan yang lebih spesifik, yakni perpaduan antara KUHP Baru dan UU ITE.
Penipuan online dianggap memiliki dampak yang lebih luas karena korbannya bisa berjumlah ribuan dalam satu kali klik.
Penipuan Berbasis Informasi Elektronik (UU ITE)
Selain KUHP, senjata utama untuk menjebloskan penipu online ke penjara adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
Ancaman pidananya tidak main-main: pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang penipuan di dunia maya sebagai kejahatan serius yang merusak kepercayaan publik terhadap ekonomi digital.
Kekuatan Bukti Elektronik (KUHAP Baru)
Dulu, banyak laporan penipuan online mandek karena alasan “kurang bukti” atau sulitnya melacak identitas pelaku. Kini, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) memberikan kepastian prosedur yang lebih modern.
Dalam Pasal 175 KUHAP Baru, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri. Artinya, tangkapan layar (screenshot) percakapan WhatsApp, bukti transfer m-banking, hingga riwayat unggahan di media sosial sudah cukup bagi polisi untuk memulai penyidikan.
Penegak hukum juga memiliki kewenangan lebih luas untuk melakukan akses data terhadap penyedia platform guna melacak alamat IP (Internet Protocol) pelaku.
Bisakah Uang Korban Kembali?
Inilah poin paling krusial. Dalam sistem KUHAP yang lama, fokus utama adalah memenjarakan pelaku. Namun, KUHAP Baru lebih mengedepankan hak korban melalui mekanisme penggabungan perkara ganti kerugian.
Selain itu, melalui mekanisme Keadilan Restoratif yang diatur dalam Pasal 79 KUHAP Baru, jika pelaku tertangkap, penyidik dapat memfasilitasi proses mediasi.
Dalam banyak kasus penipuan online dengan nilai kerugian tertentu, pelaku seringkali memilih untuk mengembalikan uang korban secara penuh ditambah kompensasi agar hukuman mereka diringankan atau untuk menghindari proses peradilan yang panjang.
Tantangan Delik Aduan dan Laporan
Masyarakat harus memahami bahwa penipuan online pada umumnya merupakan Delik Biasa. Artinya, polisi bisa dan harus memproses kasus tersebut tanpa perlu menunggu “aduan” khusus jika unsur-unsur pidananya sudah terpenuhi dan bukti awal sudah cukup.
Namun, keterlibatan aktif korban sangat menentukan. Kecepatan korban dalam melaporkan akun rekening pelaku ke bank (untuk diblokir) dan ke kepolisian sangat menentukan apakah aliran dana tersebut masih bisa diselamatkan sebelum dicairkan atau dikonversi menjadi aset lain oleh pelaku.
Langkah Strategis bagi Masyarakat
Hukum sudah menyediakan panggung untuk keadilan, namun masyarakat harus cerdas memanfaatkannya. Jika Anda menjadi korban penipuan online, jangan hanya mengeluh di media sosial. Langkah yang harus diambil adalah:
Pertama, Amankan Bukti: Jangan hapus percakapan atau tautan yang dikirim penipu.
kedua, Lapor ke Bank: Segera minta pemblokiran rekening tujuan.
ketiga, Lapor ke Polisi: Bawa bukti digital Anda agar diproses berdasarkan KUHAP Baru.
Hukum nasional yang baru ini memberikan sinyal kuat: dunia digital bukan wilayah tanpa hukum (lawless). Pelaku penipuan online bisa dan sangat mungkin berakhir di balik jeruji besi.
Ketegasan sanksi dalam KUHP Baru dan efisiensi pembuktian dalam KUHAP Baru adalah kombinasi yang dirancang untuk melindungi setiap rupiah dan data pribadi Anda di ruang digital.
* Kanal Edukasi di Jendela Hukum dikelola secara kolaboratif bersama Tim Dignity Law sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui penyajian informasi hukum yang mudah dipahami, akurat, dan bertanggung jawab.
