EDUKASI – Mendadak menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa penjelasan yang jelas bisa menjadi pengalaman yang membingungkan bagi seorang karyawan. Lebih buruk lagi jika perusahaan hanya menyampaikan bahwa hubungan kerja berakhir, tanpa menerangkan alasan, memberikan kesempatan untuk menanggapi, atau menjelaskan hak-hak yang akan diterima.
Lantas, apakah perusahaan bebas memecat karyawan kapan saja tanpa alasan?
Jawabannya, perusahaan tidak memiliki kebebasan tanpa batas untuk memutus hubungan kerja. PHK harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan, dengan memperhatikan alasan yang dibenarkan, prosedur yang berlaku, serta hak pekerja.
Meski demikian, tidak semua PHK otomatis melanggar hukum hanya karena karyawan tidak menyetujui keputusan perusahaan. Ada keadaan tertentu yang dapat menjadi dasar PHK, seperti efisiensi, pelanggaran terhadap perjanjian kerja, atau perusahaan mengalami kondisi yang diatur peraturan perundang-undangan.
Persoalannya bukan semata-mata apakah perusahaan boleh memberhentikan karyawan, melainkan apakah alasan dan proses pemberhentian tersebut sesuai dengan hukum.
PHK Tidak Boleh Secara Sewenang-wenang
Aturan utama mengenai pemutusan hubungan kerja terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, antara lain, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ketentuan pelaksanaannya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Dalam Pasal 151 UU Ketenagakerjaan, pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah memiliki peran dalam mengupayakan agar PHK tidak terjadi. Apabila PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK harus diberitahukan kepada pekerja atau serikat pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, perusahaan tidak cukup hanya menyatakan bahwa seorang karyawan sudah tidak dibutuhkan. Keputusan tersebut harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam praktiknya, alasan PHK dapat berkaitan dengan pelanggaran oleh pekerja, perubahan kondisi perusahaan, efisiensi, penutupan perusahaan, atau keadaan lain yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Namun, alasan yang disebutkan perusahaan tetap dapat dipersoalkan apabila tidak sesuai fakta, bertentangan dengan ketentuan hukum, atau digunakan untuk menyamarkan alasan yang dilarang.
Alasan PHK yang Diakui Hukum
Peraturan ketenagakerjaan mengenal sejumlah alasan yang dapat menjadi dasar pemutusan hubungan kerja. Salah satu rujukannya adalah Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021.
Beberapa contoh alasan PHK yang diatur antara lain:
-
Perusahaan melakukan efisiensi, misalnya untuk mencegah kerugian atau karena perusahaan mengalami kerugian, sesuai kondisi dan persyaratan yang ditentukan peraturan.
-
Perusahaan tutup atau mengalami keadaan tertentu, seperti kerugian yang berkelanjutan atau keadaan memaksa, sesuai ketentuan yang berlaku.
-
Pekerja melakukan pelanggaran, dengan memperhatikan ketentuan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama serta prosedur yang dipersyaratkan.
-
Pekerja mengundurkan diri, apabila memenuhi persyaratan pengunduran diri menurut hukum.
-
Pekerja memasuki usia pensiun atau mengalami keadaan lain yang secara hukum dapat menjadi dasar berakhirnya hubungan kerja.
Daftar tersebut bukan berarti perusahaan bebas menggunakan salah satu alasan itu tanpa pembuktian. Misalnya, perusahaan tidak dapat begitu saja menyebut PHK dilakukan karena efisiensi apabila kondisi dan persyaratan yang ditentukan hukum tidak terpenuhi.
Demikian pula, tuduhan pelanggaran terhadap karyawan harus memiliki dasar yang jelas. Perusahaan perlu dapat menunjukkan pelanggaran yang dimaksud dan memenuhi prosedur yang berlaku.
Perusahaan Wajib Berikan Surat PHK
Pada prinsipnya, PHK harus diberitahukan secara tertulis dengan mencantumkan maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja.
Pasal 37 PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur bahwa surat pemberitahuan PHK harus disampaikan secara sah dan patut paling lama 14 hari kerja sebelum PHK dilakukan. Khusus jika PHK dilakukan dalam masa percobaan, pemberitahuan disampaikan paling lama tujuh hari kerja sebelumnya.
Karena itu, apabila perusahaan hanya menyampaikan secara lisan bahwa karyawan tidak perlu masuk kerja lagi, tanpa penjelasan dan pemberitahuan sesuai ketentuan, pekerja patut meminta kejelasan tertulis mengenai status hubungan kerjanya.
Meski begitu, tidak adanya surat pemberitahuan tidak selalu membuat PHK otomatis batal dengan sendirinya. Keabsahan PHK dan konsekuensi hukumnya perlu dinilai berdasarkan fakta, ketentuan yang berlaku, dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Jika Karyawan Menolak PHK?
Karyawan yang tidak menyetujui PHK dapat menyampaikan penolakan secara tertulis disertai alasan paling lama tujuh hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan PHK, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 PP Nomor 35 Tahun 2021.
Jika penolakan tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian harus ditempuh melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial.
Pasal 151 UU Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 dan dimaknai dalam Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, menegaskan bahwa apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan, PHK dilakukan melalui tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perundingan bipartit juga harus dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Dengan demikian, perusahaan tidak semestinya menganggap persoalan selesai hanya karena sudah mengirimkan surat PHK apabila pekerja menolak dan perselisihan belum diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.
Apa Hak Karyawan yang Di-PHK?
Pekerja yang mengalami PHK tetap memiliki hak yang harus diperhitungkan sesuai alasan pemutusan hubungan kerja, masa kerja, jenis hubungan kerja, dan ketentuan yang berlaku.
Hak tersebut dapat meliputi:
-
Uang pesangon, sesuai ketentuan dan alasan PHK.
-
Uang penghargaan masa kerja, apabila memenuhi persyaratan.
-
Uang penggantian hak, termasuk hak tertentu yang belum diambil atau belum dipenuhi sesuai peraturan.
-
Uang kompensasi PKWT, bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang memenuhi ketentuan.
Dasar pengaturan hak akibat PHK antara lain terdapat dalam Pasal 156 UU Ketenagakerjaan dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Besarannya tidak sama untuk setiap pekerja karena ditentukan oleh masa kerja dan alasan PHK.
Karena itu, sebelum menyetujui penyelesaian PHK, karyawan sebaiknya memeriksa rincian perhitungan hak yang diberikan perusahaan. Jika jumlahnya tidak sesuai atau ada hak yang tidak dibayarkan, pekerja dapat meminta penjelasan dan menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan.
Jika Dipecat Tanpa Alasan?
Jika perusahaan memberhentikan karyawan tanpa alasan yang jelas atau pekerja menilai prosedur PHK tidak sesuai hukum, langkah pertama adalah meminta penjelasan tertulis dari perusahaan dan menyimpan seluruh dokumen terkait.
Bukti yang sebaiknya disimpan antara lain perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, surat PHK, percakapan dengan atasan atau bagian sumber daya manusia, slip gaji, serta dokumen lain yang relevan.
Apabila tidak tercapai kesepakatan, pekerja dapat mengajukan perundingan bipartit dengan perusahaan. Jika perundingan gagal, perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi ketenagakerjaan setempat untuk ditempuh melalui mekanisme mediasi atau mekanisme penyelesaian lain yang sesuai.
Dalam perkara yang memenuhi persyaratan, perselisihan PHK dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Pekerja juga dapat meminta pendampingan serikat pekerja atau berkonsultasi dengan pengawas ketenagakerjaan. Langkah ini penting terutama jika perusahaan menolak memberikan hak pekerja atau terdapat dugaan pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan.
Jadi, Bolehkah Perusahaan Memecat Karyawan Tanpa Alasan?
Perusahaan tidak bebas memecat karyawan secara sewenang-wenang tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum ketenagakerjaan mengatur alasan PHK, kewajiban pemberitahuan, mekanisme penyelesaian jika pekerja menolak, serta hak-hak yang harus dipenuhi.
Namun, perlu dibedakan antara PHK yang tidak dijelaskan secara memadai dengan PHK yang memiliki alasan sah tetapi diperselisihkan oleh pekerja. Penilaian terhadap keabsahan PHK harus memperhatikan fakta, alasan yang digunakan, prosedur, dan pemenuhan hak pekerja.
Bagi karyawan yang tiba-tiba diberhentikan, jangan terburu-buru menandatangani dokumen yang belum dipahami. Mintalah alasan tertulis, periksa perhitungan hak, simpan bukti, dan gunakan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila perusahaan tidak memberikan penjelasan atau penyelesaian yang layak.













