EDUKASI – Perceraian mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Setelah suami dan istri berpisah, persoalan yang sering muncul justru lebih rumit: anak akan tinggal bersama siapa, siapa yang berhak mengambil keputusan untuk masa depannya, dan apakah orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh masih wajib membiayai kebutuhan anak?
Dalam praktiknya, hak asuh anak atau hadhanah kerap menjadi sumber perselisihan setelah perceraian. Kedua orang tua bisa merasa sama-sama berhak mengasuh anak, bahkan tidak jarang anak justru terseret ke dalam konflik yang seharusnya diselesaikan oleh orang dewasa.
Hukum Indonesia mengatur persoalan ini dengan mempertimbangkan status perkawinan, usia anak, dan kepentingan terbaik bagi anak. Karena itu, hak asuh tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang menggugat cerai atau siapa yang dianggap bersalah dalam rumah tangga.
Ada pula anggapan bahwa orang tua yang tidak memperoleh hak asuh otomatis kehilangan hak untuk bertemu anak. Anggapan ini tidak tepat. Hak asuh, tanggung jawab pengasuhan, kewajiban nafkah, dan hak untuk menjalin hubungan dengan anak merupakan persoalan yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu identik.
Siapa Berhak Dapatkan Hak Asuh Anak?
Ketentuan hak asuh anak setelah perceraian antara lain dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Pasal 41 UU Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan yang akan memberikan keputusan.
Artinya, perceraian tidak membuat salah satu orang tua terbebas dari kewajiban mengasuh dan mendidik anak. Keduanya tetap memiliki tanggung jawab, meskipun dalam praktiknya anak mungkin tinggal bersama salah satu pihak.
Penentuan hak asuh juga tidak dapat disederhanakan menjadi aturan bahwa anak pasti ikut ibu atau pasti ikut bapak. Pengadilan perlu melihat keadaan konkret, termasuk kebutuhan anak, kemampuan orang tua merawatnya, lingkungan tempat tinggal, serta faktor lain yang berkaitan dengan keselamatan dan tumbuh kembang anak.
Bagi pasangan beragama Islam, persoalan pengasuhan anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 KHI menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya. Sementara itu, anak yang sudah mumayyiz dapat memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
Namun, ketentuan tersebut tidak berarti hak ibu bersifat mutlak dalam segala keadaan. Apabila terdapat alasan yang kuat bahwa pengasuhan oleh ibu membahayakan kepentingan anak, pengadilan dapat mempertimbangkan keadaan tersebut ketika menentukan pengasuh yang paling tepat.
Dalam perkara keluarga, prinsip yang harus dikedepankan bukan kemenangan salah satu mantan pasangan, melainkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.
Apakah Ayah Bisa Mendapatkan Hak Asuh?
Bisa. Meskipun Pasal 105 KHI memprioritaskan ibu untuk mengasuh anak yang belum berusia 12 tahun, ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan hak asuh diberikan kepada ayah apabila terdapat alasan hukum yang kuat.
Pasal 156 huruf c KHI, misalnya, memungkinkan pengadilan memindahkan hak hadhanah apabila pemegang hak asuh ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkahnya terpenuhi. Pengasuhan dapat dialihkan kepada kerabat lain yang juga memiliki hak untuk mengasuh.
Dalam perkara tertentu, pengadilan dapat menilai apakah salah satu orang tua melakukan penelantaran, kekerasan, atau tindakan lain yang membahayakan anak. Kondisi kesehatan, kemampuan memberikan pengasuhan, kestabilan lingkungan tempat tinggal, serta hubungan emosional anak dengan masing-masing orang tua juga dapat menjadi bagian dari pertimbangan sesuai fakta perkara.
Dengan demikian, ayah tidak otomatis kehilangan peluang mendapatkan hak asuh hanya karena anak masih kecil. Sebaliknya, ibu pun tidak otomatis kehilangan hak asuh hanya karena memiliki persoalan dengan mantan suaminya. Yang harus dinilai adalah kondisi pengasuhan dan kepentingan anak, bukan sekadar konflik di antara orang tua.
Untuk pasangan non-Muslim, penentuan hak asuh antara lain mengacu pada UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 105 KHI secara khusus berlaku dalam konteks hukum keluarga Islam.
Hak Asuh ≠ Kewajiban Memberikan Nafkah
Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul setelah perceraian adalah anggapan bahwa orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tidak lagi wajib membiayai anak. Padahal, keduanya merupakan persoalan hukum yang berbeda.
Pasal 41 huruf b UU Perkawinan menyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya itu.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab finansial tidak otomatis hilang hanya karena seorang ayah tidak tinggal bersama anaknya. Biaya kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan tumbuh kembang anak tetap harus diperhatikan.
Besarnya nafkah dapat dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi orang tua. Dalam perkara perceraian, kewajiban tersebut dapat dimohonkan agar ditetapkan dalam putusan pengadilan.
Pada saat yang sama, orang tua yang mendapatkan hak asuh tidak boleh menjadikan nafkah sebagai alat untuk mengendalikan hubungan mantan pasangan dengan anak. Demikian pula, orang tua yang diwajibkan membayar nafkah tidak semestinya menjadikan pembayaran itu sebagai alasan untuk menuntut hak asuh atau mengatur seluruh keputusan pengasuhan.
Hak asuh bukan imbalan atas pembayaran nafkah, dan nafkah bukan alat untuk membeli hak bertemu anak.
Semua Orang Tua Berhak Bertemu Anak
Pada prinsipnya orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tetap memiliki hak untuk menjalin hubungan dengan anaknya.
Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, mengatur hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Jika pemisahan dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan demi kepentingan terbaik anak, anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan dan perlindungan, serta memperoleh pembiayaan hidup dari keduanya.
Karena itu, orang tua yang memperoleh hak asuh tidak semestinya secara sepihak memutus hubungan anak dengan mantan pasangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Dalam perkara hak asuh, akses orang tua yang tidak memegang hadhanah untuk bertemu anak juga menjadi perhatian dalam pedoman peradilan.
Pengaturan pertemuan sebaiknya dibuat jelas, misalnya mengenai hari dan jam kunjungan, liburan sekolah, komunikasi melalui telepon atau panggilan video, serta pembagian waktu pada hari raya. Kesepakatan ini membantu mencegah anak menjadi korban perselisihan baru.
Namun, akses pertemuan bukan hak yang boleh dijalankan tanpa mempertimbangkan keselamatan anak. Apabila terdapat kekerasan atau risiko nyata terhadap anak, pembatasan tertentu dapat dipertimbangkan melalui mekanisme hukum yang sesuai. Perlindungan anak harus tetap menjadi prioritas.
Jika Hak Asuh Diperselisihkan?
Apabila kedua orang tua tidak mencapai kesepakatan, penentuan hak asuh dapat dimintakan kepada pengadilan. Untuk pasangan beragama Islam, perkara perceraian dan sengketa hadhanah pada umumnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Untuk pasangan non-Muslim, perkara perceraian dan persoalan hak asuh yang terkait ditangani melalui Pengadilan Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam proses tersebut, pihak yang mengajukan tuntutan perlu menyiapkan bukti yang relevan, seperti dokumen identitas dan kelahiran anak, bukti kondisi tempat tinggal, catatan kebutuhan pendidikan dan kesehatan, serta bukti lain yang menunjukkan kemampuan dan kelayakan pengasuhan.
Jika ada dugaan kekerasan, penelantaran, atau kondisi yang membahayakan anak, bukti pendukung seperti laporan resmi, rekam medis, atau keterangan saksi dapat menjadi relevan. Penilaian akhirnya tetap bergantung pada fakta dan pertimbangan hakim.
Apabila putusan hak asuh sudah berkekuatan hukum tetap tetapi keadaan kemudian berubah secara signifikan, misalnya anak tidak lagi mendapatkan pengasuhan yang layak atau keselamatannya terancam, pihak yang berkepentingan dapat mempertimbangkan upaya hukum untuk meminta perubahan pengasuhan. Permohonan tersebut harus didukung alasan dan bukti yang memadai; perubahan tidak terjadi secara otomatis.
Pada akhirnya, perceraian memang dapat mengubah susunan keluarga, tetapi tidak menghapus kebutuhan anak terhadap kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan dukungan dari kedua orang tuanya. Hak asuh seharusnya tidak diperlakukan sebagai kemenangan ibu atas ayah, atau sebaliknya. Ukuran terpentingnya adalah apakah keputusan tersebut memungkinkan anak tumbuh dengan aman dan layak, tanpa harus terus-menerus menanggung konflik orang tuanya.
