EDITORIAL – Demonstrasi seharusnya menjadi ruang bagi warga negara untuk menyampaikan kritik kepada kekuasaan. Di jalanan, masyarakat menyuarakan kegelisahan yang mungkin tidak menemukan tempat dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan. Namun, ketika demonstrasi berakhir dengan penangkapan massal, kekerasan, dan dugaan tindakan represif aparat, persoalannya tidak lagi sebatas kericuhan. Ada sesuatu yang lebih mendasar yang sedang dipertaruhkan: kebebasan sipil dalam demokrasi.
Peristiwa di Yogyakarta pada 10 November 2026 memperlihatkan persoalan tersebut. Aksi yang berlangsung pada peringatan Hari Pahlawan itu semula berjalan tertib. Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan, bahkan sempat berdialog dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Namun, situasi berubah pada malam hari. Kericuhan pecah di sekitar Gedung DPRD DIY dan meluas ke kawasan Malioboro, Tugu Pal Putih, hingga Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Polisi menyebut sekelompok orang melakukan penyerangan menggunakan batu, petasan, dan bom molotov. Aparat kemudian mengerahkan Brimob, kendaraan taktis, serta gas air mata untuk membubarkan massa.
Dari peristiwa itu, 157 orang diamankan. Angka tersebut bukan jumlah kecil. Penangkapan dalam skala demikian semestinya diikuti proses pemeriksaan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalannya, siapa yang benar-benar terlibat dalam tindak pidana dan siapa yang sekadar berada di lokasi kejadian?
Ketertiban Bukan Pembenaran Represi
Kepolisian menyatakan telah memulangkan 154 dari 157 orang yang diamankan karena tidak ditemukan bukti kuat keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Sebanyak 22 di antaranya merupakan anak di bawah umur. Dua orang lainnya diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY setelah dinyatakan positif narkoba. Sementara itu, satu orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membawa bom molotov, petasan, dan senjata tajam.
Fakta ini justru memperlihatkan pentingnya ketelitian aparat dalam melakukan penangkapan. Jika sebagian besar orang yang diamankan akhirnya dipulangkan karena tidak ditemukan bukti kuat, pertanyaan mengenai dasar dan prosedur penangkapan patut diajukan.
Penangkapan bukan tindakan administratif yang dapat dilakukan semata-mata karena seseorang berada di tengah kerumunan. Negara harus memiliki alasan hukum yang jelas. Dugaan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana harus dibuktikan melalui proses yang sah, bukan berdasarkan prasangka, penampilan, ataupun kedekatan dengan lokasi kericuhan.
Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta melalui Tim Hukum Bara Adil juga mencatat 103 pengaduan terkait peristiwa tersebut hingga 11 November 2026 pukul 23.00 WIB. Pengaduan mencakup orang yang ditangkap, belum diketahui keberadaannya, mengalami luka, maupun telah kembali. LBH bahkan menyatakan belum seluruh data orang yang diamankan dapat dicocokkan dengan informasi kepolisian.
Situasi demikian tidak boleh dianggap sepele. Ketika seseorang diamankan, keluarga berhak mengetahui keberadaan dan status hukumnya. Akses terhadap bantuan hukum juga harus dijamin sejak proses pemeriksaan berlangsung.
Ombudsman RI Perwakilan DIY telah mengingatkan kepolisian agar pemeriksaan terhadap massa aksi berjalan sesuai prosedur KUHAP dan mengedepankan pendekatan humanis. Komnas HAM juga meminta agar peserta aksi yang tidak terbukti melakukan kekerasan atau tindak pidana dibebaskan.
Keduanya mengingatkan satu prinsip penting: menjaga ketertiban umum tidak boleh menghilangkan perlindungan hukum terhadap warga negara.
Demonstrasi memang bukan ruang bebas untuk melakukan perusakan. Mereka yang melempar bom molotov, menyerang petugas, atau merusak fasilitas publik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, tindakan sebagian orang tidak dapat dijadikan alasan untuk memperlakukan seluruh peserta demonstrasi sebagai pelaku kerusuhan.
Di sinilah profesionalitas aparat diuji. Penegakan hukum harus bekerja berdasarkan bukti individual, bukan penghukuman kolektif.
Aparat Juga Harus Bertanggung Jawab
Persoalan Yogyakarta tidak berhenti pada penindakan terhadap massa aksi. Dugaan kekerasan dalam proses pengamanan juga membutuhkan pemeriksaan serius.
Universitas Gadjah Mada mengecam segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap peserta aksi. Kampus tersebut memastikan tujuh mahasiswanya yang sempat diamankan telah dipulangkan. Satu mahasiswa lainnya masih menjalani perawatan medis akibat luka yang dialaminya.
UGM juga menegaskan bahwa pengamanan demonstrasi harus menghormati hukum, hak asasi manusia, dan prinsip proporsionalitas.
Di sisi lain, Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo membantah tudingan bahwa aparat memasuki lingkungan kampus. Kepolisian menyatakan personelnya bertahan di perbatasan kampus dan tidak menggunakan gas air mata maupun meriam air di dalam area UGM.
Perbedaan keterangan tersebut semestinya tidak diselesaikan melalui saling bantah. Rekaman CCTV, dokumentasi warga, video yang beredar, dan keterangan saksi perlu diperiksa untuk membangun kronologi yang dapat diuji publik.
Langkah pemeriksaan internal sebenarnya telah dimulai. Bidang Profesi dan Pengamanan Polda DIY memeriksa 11 personel terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik dalam pengamanan aksi. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat serta rekaman video yang beredar.
Namun, pemeriksaan terhadap 11 personel bukanlah akhir dari pertanggungjawaban. Publik perlu mengetahui apa yang diperiksa, bagaimana prosesnya, dan apakah ditemukan pelanggaran. Kompolnas juga turut mengasistensi proses pemeriksaan tersebut.
Jika terbukti ada anggota yang menggunakan kekuatan secara berlebihan, melakukan kekerasan, atau bertindak di luar kewenangan, sanksi harus dijatuhkan secara tegas. Identitas institusi tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban.
Jaminan kebebasan berpendapat telah ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Perlindungan itu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Pasal 5 UU tersebut menjamin hak warga negara untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Sementara Pasal 6 mengatur kewajiban peserta aksi untuk menghormati hak orang lain, menaati hukum, serta menjaga ketertiban umum.
Dengan demikian, konstitusi menempatkan tanggung jawab pada kedua belah pihak. Masyarakat wajib menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan kekerasan. Aparat wajib melindungi hak warga negara serta menjalankan kewenangannya sesuai hukum.
Demokrasi tidak diukur dari seberapa cepat aparat membubarkan demonstrasi atau seberapa banyak orang dapat diamankan. Demokrasi justru terlihat dari kemampuan negara menghadapi kritik tanpa kehilangan penghormatan terhadap hak-hak warga negaranya.
Kericuhan di Yogyakarta harus diusut sampai tuntas. Pelaku perusakan dan kekerasan harus diproses berdasarkan bukti. Namun, dugaan kekerasan aparat juga tidak boleh berhenti sebagai catatan pemeriksaan internal tanpa kejelasan hasil.
Jangan sampai dalih menjaga ketertiban justru menjadi pintu masuk bagi praktik represi. Sebab, ketika warga mulai takut menyampaikan kritik karena khawatir ditangkap atau mengalami kekerasan, yang terancam bukan sekadar kebebasan demonstrasi, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri.









