EDUKASI – Ingin bercerai karena sudah tidak cocok dengan pasangan? Merasa terus-menerus bertengkar, tidak mendapat nafkah, atau sudah lama berpisah rumah? Persoalan tersebut memang dapat menjadi alasan seseorang mengajukan perceraian. Namun, tidak semua alasan yang dianggap cukup oleh suami atau istri otomatis diterima oleh pengadilan.
Dalam hukum Indonesia, perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, harus terdapat alasan yang cukup bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan pelaksananya.
Bagi pasangan Muslim, perkara perceraian diperiksa di Pengadilan Agama. Sementara itu, bagi pasangan non-Muslim, perkara perceraian pada umumnya diperiksa di Pengadilan Negeri.
Lantas, apa saja alasan perceraian yang diakui hukum dan dapat menjadi dasar hakim mengabulkan gugatan atau permohonan cerai?
1. Salah Satu Pihak Berzina atau Menjadi Pemabuk, Pemadat, dan Penjudi
Salah satu alasan perceraian yang diatur dalam hukum Indonesia adalah apabila suami atau istri melakukan zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau memiliki kebiasaan buruk lain yang sulit disembuhkan.
Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan Muslim.
Namun, tuduhan semata tidak cukup. Pihak yang mengajukan perceraian tetap perlu membuktikan alasan yang dikemukakan melalui alat bukti yang dapat diterima pengadilan.
Misalnya, seorang istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan suaminya berjudi secara terus-menerus hingga menghabiskan penghasilan keluarga. Hakim akan menilai bukti dan fakta persidangan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi alasan perceraian menurut hukum.
2. Salah Satu Pihak Meninggalkan Pasangan Selama Dua Tahun Berturut-turut
Meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah atau tanpa izin dapat menjadi dasar perceraian apabila memenuhi ketentuan hukum.
Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur alasan berupa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
Artinya, tidak setiap perpisahan tempat tinggal otomatis memenuhi alasan ini. Pengadilan perlu memeriksa lamanya kepergian, alasan meninggalkan pasangan, serta keadaan yang melatarbelakanginya.
Sebagai contoh, seorang suami pergi meninggalkan rumah selama lebih dari dua tahun tanpa kabar dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Keadaan tersebut dapat menjadi dasar pengajuan perceraian jika unsur-unsur yang dipersyaratkan terbukti.
Sebaliknya, apabila pasangan tinggal terpisah karena pekerjaan atau keadaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, penilaiannya tidak bisa disamakan begitu saja dengan tindakan meninggalkan pasangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.
3. Salah Satu Pihak Dijatuhi Hukuman Penjara Lima Tahun atau Lebih
Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada suami atau istri juga dapat menjadi alasan perceraian.
Pasal 19 huruf c PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat diajukan apabila salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
Dalam keadaan ini, pihak yang mengajukan perceraian perlu membuktikan adanya putusan pidana dan terpenuhinya persyaratan hukum yang relevan. Tidak cukup hanya menyatakan pasangan pernah berurusan dengan kepolisian atau sedang menjalani proses penyidikan.
Alasan ini menunjukkan bahwa pengadilan membedakan antara dugaan tindak pidana dan keadaan ketika seseorang telah dijatuhi hukuman sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan tersebut.
4. Terjadi Kekejaman atau Penganiayaan Berat
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menjadi alasan perceraian apabila memenuhi ketentuan hukum.
Pasal 19 huruf d PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebut kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain sebagai alasan perceraian. Ketentuan serupa terdapat dalam Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam.
Kekerasan tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan pribadi yang harus selalu diselesaikan dengan mempertahankan perkawinan. Korban dapat menempuh jalur hukum untuk memperoleh perlindungan dan mengajukan perceraian berdasarkan fakta yang dialaminya.
Bukti yang relevan dapat berupa laporan polisi, rekam medis, foto luka, pesan elektronik, keterangan saksi, atau dokumen lain yang mendukung dalil kekerasan. Jenis dan kekuatan bukti akan dinilai oleh pengadilan berdasarkan keadaan perkara.
Korban KDRT tidak harus menunggu enam bulan pisah rumah untuk mengajukan perceraian dengan alasan perselisihan rumah tangga. Mahkamah Agung memberikan pengecualian terhadap pedoman masa pisah rumah apabila ditemukan fakta hukum adanya KDRT.
5. Salah Satu Pihak Mengalami Cacat Badan atau Penyakit
Cacat badan atau penyakit tertentu dapat menjadi alasan perceraian apabila akibatnya membuat seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 19 huruf e PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf e KHI.
Namun, bukan berarti setiap penyakit atau kondisi disabilitas dapat dijadikan alasan otomatis untuk menceraikan pasangan. Yang perlu diperhatikan adalah apakah kondisi tersebut memenuhi unsur yang ditentukan peraturan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pelaksanaan kewajiban dalam perkawinan.
Karena itu, pengadilan perlu menilai keadaan konkret, termasuk bukti medis yang relevan dan fakta persidangan. Kondisi kesehatan seseorang tidak boleh dinilai secara serampangan tanpa memperhatikan konteks hukum dan keadaan rumah tangga.
6. Terus-Menerus Bertengkar dan Tidak Ada Harapan untuk Rukun Kembali
Ini merupakan salah satu alasan yang paling sering digunakan dalam perkara perceraian.
Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
Artinya, pertengkaran sesekali atau perbedaan pendapat biasa belum tentu cukup untuk menjadi alasan perceraian. Pengadilan harus menilai apakah konflik tersebut berlangsung terus-menerus dan apakah rumah tangga memang tidak lagi memiliki harapan untuk dipulihkan.
Untuk perkara di Pengadilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 memberikan pedoman bahwa perkara dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti terjadi perselisihan berkelanjutan, tidak ada harapan hidup rukun kembali, dan para pihak telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya enam bulan. Pengecualian berlaku jika ditemukan fakta hukum adanya KDRT.
Ketentuan enam bulan tersebut perlu dipahami secara tepat. Itu merupakan pedoman dalam perkara dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bukan syarat universal yang harus dipenuhi dalam setiap jenis perceraian.
Sebagai contoh, pasangan yang telah berpisah rumah selama delapan bulan, tidak lagi menjalankan kehidupan bersama, dan terus mengalami konflik dapat mengajukan gugatan cerai. Hakim tetap harus memeriksa bukti dan keadaan rumah tangga mereka sebelum memutus perkara.
7. Melanggar Taklik Talak
Bagi pasangan Muslim, pelanggaran taklik talak dapat menjadi alasan perceraian tersendiri.
Taklik talak merupakan pernyataan yang diucapkan suami setelah akad nikah, yang memuat kondisi tertentu yang apabila dilanggar dapat menjadi dasar bagi istri untuk mengajukan perceraian sesuai ketentuan hukum.
Pasal 116 huruf g KHI secara tegas memasukkan pelanggaran taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian.
Namun, istri tidak cukup hanya menyatakan bahwa suami melanggar janji. Ia perlu menunjukkan bahwa ketentuan taklik talak yang relevan memang dilanggar dan persyaratan hukum untuk mengajukan perceraian telah terpenuhi.
Karena isi taklik talak berkaitan dengan pernyataan yang tercantum dalam dokumen perkawinan, penting bagi pihak yang hendak mengajukan gugatan untuk memeriksa dokumen tersebut dan memahami kondisi yang dipersyaratkan.
8. Salah Satu Pihak Berpindah Agama atau Murtad
Dalam perkara perceraian pasangan Muslim, peralihan agama dapat menjadi alasan perceraian apabila menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Pasal 116 huruf h KHI mengatur bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan perceraian.
Dengan demikian, unsur yang perlu diperhatikan bukan hanya adanya peralihan agama, melainkan juga akibatnya terhadap hubungan rumah tangga sebagaimana disyaratkan ketentuan tersebut.
Pengadilan tetap harus menilai fakta dan bukti yang diajukan. Alasan ini merupakan ketentuan khusus dalam hukum perkawinan Islam dan tidak dapat begitu saja diterapkan dengan cara yang sama terhadap semua perkara perceraian.
Tidak Diberi Nafkah Bisa Menjadi Alasan Perceraian?
Tidak diberi nafkah dapat menjadi persoalan hukum yang serius dan, dalam keadaan tertentu, menjadi dasar pengajuan perceraian. Namun, dasar dan persyaratannya perlu diperiksa sesuai jenis perkara.
Bagi pasangan Muslim, Pasal 116 KHI memuat alasan perceraian yang berkaitan dengan pelanggaran taklik talak. Dalam praktik peradilan, ketiadaan nafkah juga dapat berkaitan dengan perselisihan rumah tangga atau ketentuan khusus dalam taklik talak.
Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2022 juga memberikan pedoman mengenai perkara perceraian yang didasarkan pada tidak terpenuhinya nafkah lahir dan/atau batin selama jangka waktu tertentu. Penerapannya harus dilihat berdasarkan alasan yang diajukan dan keadaan konkret perkara.
Karena itu, apabila pasangan tidak memberi nafkah, pihak yang hendak mengajukan perceraian sebaiknya tidak hanya menuliskan alasan tersebut secara umum. Jelaskan sejak kapan nafkah tidak diberikan, bagaimana keadaan rumah tangga, dan bukti apa yang mendukung dalil tersebut.
Cara Membuktikan Alasan Perceraian?
Alasan perceraian harus dijelaskan dalam gugatan atau permohonan dan dibuktikan di pengadilan. Bukti yang diperlukan bergantung pada alasan yang digunakan.
Dokumen yang dapat relevan antara lain buku nikah atau akta perkawinan, surat keterangan atau putusan terkait, bukti komunikasi, bukti transfer atau tidak adanya pembayaran nafkah, laporan polisi, rekam medis, serta keterangan saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga.
Dalam perkara perceraian, pengadilan juga pada prinsipnya berupaya mendamaikan suami dan istri. Namun, jika upaya perdamaian gagal dan alasan perceraian terbukti sesuai ketentuan hukum, hakim dapat memutus perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.
Perlu diingat pula bahwa mengajukan gugatan tidak sama dengan otomatis memperoleh putusan cerai. Hakim tetap menilai kewenangan pengadilan, kedudukan para pihak, alasan yang diajukan, bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, alasan perceraian yang diterima pengadilan bukan semata-mata persoalan apakah seseorang sudah tidak mencintai pasangannya atau merasa tidak bahagia. Hukum menuntut adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan. Karena itu, sebelum mengajukan perceraian, pahami dasar hukum yang paling sesuai dengan keadaan rumah tangga dan siapkan bukti yang mendukungnya.













