EDUKASI – Anak angkat yang dibesarkan sejak kecil, dibiayai pendidikannya, bahkan dianggap sebagai anak kandung, belum tentu otomatis menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Ketika orang tua angkat meninggal dunia, persoalan pembagian harta warisan bisa berubah menjadi sengketa keluarga, terutama jika ada anak kandung atau kerabat lain yang merasa berhak atas harta peninggalan tersebut.
Di sinilah pentingnya memahami kedudukan anak angkat dalam hukum waris Indonesia. Sebab, pengangkatan anak tidak selalu menimbulkan akibat hukum yang sama dengan hubungan darah. Hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat bergantung pada sistem hukum waris yang berlaku, status pengangkatan anak, serta ada atau tidaknya wasiat maupun pemberian harta semasa hidup.
Di Indonesia, persoalan warisan tidak diatur dalam satu sistem yang berlaku seragam bagi semua orang. Hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan ketentuan adat tertentu memiliki prinsip yang berbeda. Karena itu, jawaban atas pertanyaan apakah anak angkat berhak mendapatkan warisan tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum yang relevan dengan keluarga tersebut.
Lantas, bagaimana kedudukan anak angkat jika orang tua angkat meninggal dunia? Apakah anak angkat sama sekali tidak mendapatkan harta peninggalan, atau ada cara hukum agar ia tetap memperoleh bagian?
Wasiah Wajibah Anak Angkat
Bagi keluarga Muslim, ketentuan mengenai anak angkat dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 209.
Pasal 171 huruf h KHI mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.
Namun, pengangkatan anak tidak menjadikan hubungan nasab antara anak dan orang tua kandungnya terputus. Karena itu, anak angkat tidak otomatis berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya sebagaimana anak kandung.
Meski begitu, KHI memberikan jalan agar anak angkat tetap dapat menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkat melalui mekanisme wasiat wajibah.
Pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.
Wasiat wajibah merupakan pemberian harta yang diakui hukum untuk pihak tertentu, meskipun pewaris tidak membuat wasiat secara sukarela semasa hidupnya. Dalam konteks anak angkat, mekanisme ini menjadi salah satu bentuk perlindungan agar hubungan pengasuhan yang telah terjalin tidak diabaikan begitu saja ketika orang tua angkat meninggal dunia.
Perlu dipahami, batas sepertiga tersebut merupakan batas maksimal, bukan jaminan bahwa setiap anak angkat pasti memperoleh tepat sepertiga dari harta peninggalan. Penerapannya perlu memperhatikan keadaan perkara, ketentuan hukum yang berlaku, dan pertimbangan pengadilan apabila terjadi sengketa.
Bagaimana Menurut Hukum Waris Perdata?
Dalam hukum waris perdata yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 832 pada prinsipnya menentukan bahwa pihak yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan undang-undang adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama.
Karena pengangkatan anak tidak dengan sendirinya menciptakan hubungan darah, anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat berdasarkan ketentuan umum tersebut.
Meskipun demikian, orang tua angkat dapat memberikan harta kepada anak angkat melalui mekanisme hukum yang dibenarkan, seperti hibah ketika masih hidup atau wasiat yang berlaku setelah meninggal dunia. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan syarat sah, bentuk hukum yang diwajibkan, serta hak pihak lain yang dilindungi oleh undang-undang.
Artinya, apabila orang tua angkat ingin memastikan anak angkat memperoleh bagian tertentu, sebaiknya rencana tersebut tidak hanya disampaikan secara lisan. Konsultasi dengan notaris atau ahli hukum dapat membantu menentukan instrumen yang sesuai dengan sistem hukum waris yang berlaku bagi keluarga tersebut.
Apakah Harus Diangkat Melalui Penetapan Pengadilan?
Pengangkatan anak memiliki prosedur hukum tersendiri. Salah satu peraturan yang mengaturnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang tercatat masih berlaku dalam basis data peraturan BPK.
Penetapan atau putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak penting untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat. Karena itu, keluarga sebaiknya menyimpan dokumen pengangkatan anak, dokumen kependudukan, serta dokumen lain yang relevan.
Namun, status pengangkatan anak dan hak atas harta peninggalan merupakan dua persoalan yang perlu dibedakan. Adanya penetapan pengadilan membuktikan status pengangkatan sesuai hukum, tetapi tidak otomatis mengubah anak angkat menjadi ahli waris sedarah dalam setiap sistem hukum waris.
Apabila orang tua angkat telah meninggal dunia dan keluarga mempermasalahkan hak anak angkat, langkah yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan dokumen pengangkatan, bukti hubungan keluarga, dokumen harta peninggalan, serta informasi mengenai wasiat atau hibah yang pernah dibuat. Jika musyawarah tidak berhasil, pihak yang berkepentingan dapat mencari bantuan hukum untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat.
Pada akhirnya, anak angkat tidak otomatis memperoleh status ahli waris yang sama dengan anak kandung, tetapi bukan berarti ia sama sekali tidak dapat menerima harta dari orang tua angkatnya. Hukum menyediakan jalur melalui wasiat, hibah, dan—khusus dalam hukum waris Islam—wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga sebagaimana diatur dalam KHI. Karena sistem waris dan keadaan setiap keluarga dapat berbeda, penentuan hak anak angkat sebaiknya dilakukan berdasarkan dokumen dan aturan yang benar-benar berlaku, bukan hanya berdasarkan kebiasaan atau kesepakatan lisan keluarga.
