INDEPTH – Kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memasuki babak paling menentukan. Setelah lebih dari setahun bergulir sejak penyidikan dimulai, perkara itu kini resmi diuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.
Pada Selasa, 11 Agustus 2026, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan surat dakwaan terhadap Yaqut. Jaksa mendalilkan mantan Menteri Agama periode 2020–2024 itu menyebabkan kerugian keuangan negara Rp622,09 miliar melalui pengaturan pembagian kuota haji khusus tambahan 2024 serta mekanisme pengisian kuota pada 2023 dan 2024.
Konstruksi tersebut membuat perkara Yaqut tidak lagi sekadar berkisar pada kontroversi pembagian tambahan 20 ribu kuota haji. Di persidangan, jaksa mulai membuka dugaan aliran uang, pihak-pihak yang disebut diperkaya, hingga dugaan upaya memengaruhi Panitia Khusus Angket Haji DPR.
Namun, seluruh uraian tersebut masih merupakan dakwaan jaksa yang harus dibuktikan di persidangan. Yaqut membantah menerima uang dan menyatakan kebijakan yang diambilnya ketika menjadi Menteri Agama ditujukan untuk kepentingan jemaah.
Dengan demikian, perkara ini memasuki pertarungan dua konstruksi: jaksa yang harus membuktikan adanya perbuatan pidana dan terdakwa yang berhak menguji setiap tuduhan melalui pembelaan.
Dari Kuota Tambahan ke Dugaan Kerugian Rp622 Miliar
Akar perkara berada pada keputusan pembagian tambahan kuota haji tahun 2024.
Indonesia memperoleh tambahan 20 ribu kuota haji. Berdasarkan konstruksi jaksa, Yaqut mengatur agar tambahan tersebut dibagi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus tanpa didahului kajian teknis. Jaksa juga mendakwa pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 dilakukan tidak sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Masalahnya bukan sekadar angka 50:50. Kebijakan tersebut bersinggungan dengan ketentuan penyelenggaraan haji, distribusi kuota, serta kepentingan ribuan jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun untuk berangkat.
Menurut dakwaan, pengisian kuota tambahan tersebut juga digunakan untuk mengakomodasi permintaan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau PIHK, disertai penerimaan biaya percepatan dari jemaah dan petugas haji khusus.
Jaksa menghitung kerugian negara dalam tiga komponen besar. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK atas jemaah haji khusus yang disebut seharusnya tidak berhak berangkat sebesar Rp438,22 miliar. Kedua, penerimaan dari penjualan kuota petugas haji khusus sebesar Rp39,95 miliar. Ketiga, biaya percepatan pengisian kuota tambahan 2023 dan 2024 sebesar Rp143,92 miliar. Totalnya mencapai Rp622,09 miliar.
KPK sebelumnya menyatakan angka tersebut berasal dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam sidang praperadilan pada Maret 2026, KPK menyebut nilai kerugian secara tepat mencapai Rp622.090.207.166.
Di sinilah persoalan hukum mulai menjadi lebih rumit. Kerugian negara bukan satu-satunya unsur yang harus dibuktikan. Jaksa harus menghubungkan kebijakan, perbuatan melawan hukum, keuntungan pihak tertentu, serta hubungan sebab-akibatnya dengan kerugian keuangan negara.
Yaqut didakwa dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Artinya, persidangan tidak hanya akan menguji apakah pembagian kuota tersebut salah secara administratif. Pengadilan harus menentukan apakah tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Aliran Uang dan Bayang-Bayang Pansus Haji
Dakwaan menjadi lebih berat ketika jaksa memaparkan dugaan aliran uang.
Jaksa mendakwa Yaqut memperkaya diri sebesar 271.500 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp4,83 miliar. Uang itu, menurut jaksa, berasal dari biaya percepatan yang dikumpulkan dari sejumlah PIHK.
Dalam konstruksi jaksa, uang tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak. Secara keseluruhan, jaksa menyebut ada 27 pihak dan 313 PIHK yang menerima aliran dana dalam perkara tersebut.
Jaksa juga mengungkap dugaan yang memiliki dimensi politik lebih besar: uang 1 juta dolar AS disebut disiapkan untuk memengaruhi hasil Pansus Angket Haji DPR 2024.
“Uang disiapkan melalui Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex dan Muhammad Nuruzzaman selaku staf khusus terdakwa,” kata Jaksa Penuntut Umum KPK Fahmi Idris.
Pansus Angket Haji sendiri dibentuk DPR pada 9 Juli 2024 untuk menyelidiki penyelenggaraan ibadah haji 2024, termasuk persoalan pembagian tambahan kuota. Dalam laporan Pansus, pembagian kuota tambahan tersebut menjadi salah satu hal yang disorot dan dikaitkan dengan dugaan ketidakpatuhan terhadap UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Jika dugaan tersebut terbukti, kasus ini tidak lagi hanya berbicara tentang penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi. Ia menyentuh hubungan antara kekuasaan eksekutif, kepentingan bisnis perjalanan haji, dan fungsi pengawasan parlemen.
Namun, sekali lagi, tuduhan tersebut belum menjadi fakta hukum yang final. Kebenarannya harus diuji melalui alat bukti dan pemeriksaan saksi di persidangan.
Di sisi lain, Yaqut membantah menerima uang.
“Terus terang saya tidak memahami dakwaan itu karena yang menerima uang orang lain, tetapi yang didakwa saya dengan asumsi,” kata Yaqut Cholil Qoumas.
Yaqut menyatakan seluruh kebijakan terkait penyelenggaraan haji ketika menjabat sebagai Menteri Agama ditujukan untuk menjaga keselamatan jemaah. Ia juga menyatakan tidak melihat adanya kerugian negara dalam perkara tersebut.
Pertarungan Berikutnya: Kebijakan Menteri atau Perbuatan Pidana?
Kubu Yaqut kini mulai menyerang konstruksi dakwaan. Pengacara Yaqut mempertanyakan mengapa kerugian yang disebut jaksa dapat dibebankan kepada kliennya, sementara sebagian uang yang menjadi dasar perhitungan berasal dari jemaah dan diterima PIHK.
“Di mana uang negara dari tiga komponen ini? Uangnya dari jamaah, diterima PIHK, dinikmati PIHK,” ujar pengacara Yaqut, Mellisa Anggraini.
Tim hukum juga mempertanyakan tudingan penerimaan 271.500 dolar AS karena, menurut mereka, dakwaan tidak menjelaskan secara terang bukti penerimaan uang tersebut. Mereka bahkan mempertanyakan mengapa konstruksi hukum tidak menggunakan pasal suap atau gratifikasi apabila jaksa mendalilkan adanya penerimaan uang oleh pejabat negara.
Advokat Yaqut juga menyerang sisi kewenangan. Menurut mereka, keputusan Menteri Agama mengenai pembagian kuota merupakan kebijakan pemerintahan yang seharusnya terlebih dahulu diuji dalam kerangka hukum administrasi pemerintahan.
“Artinya sebagai menteri agama, dia berwenang menerbitkan kebijakan, membuat keputusan menteri agama, dan ruang lingkup pengujian daripada kebijakan tersebut adalah ruang lingkup hukum administrasi pemerintahan,” ucap Dodi Abdulkadir.
Tim hukum juga mempertanyakan hilangnya nama Fuad Hasan Masyhur dari bagian akhir dakwaan, meskipun namanya disebut beberapa kali dalam rangkaian perkara. Persidangan Yaqut kemudian berlanjut dengan agenda perlawanan atau eksepsi dari tim penasihat hukum.
Pertarungan ini akan menjadi penting bagi hukum pemberantasan korupsi.
Sebab tidak setiap keputusan pejabat yang kemudian menimbulkan kerugian otomatis merupakan korupsi. Sebaliknya, sebuah kebijakan tidak dapat menjadi tameng jika sejak awal digunakan untuk menguntungkan pihak tertentu dengan melawan hukum.
Garis pembatasnya harus ditemukan melalui pembuktian.
Perkara Yaqut sebelumnya telah melewati satu ujian penting. Pada 11 Maret 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan Yaqut dan menyatakan penetapan tersangkanya sah. Hakim menilai KPK memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Yaqut sebagai tersangka.
Setelah itu, KPK menahan Yaqut pada 12 Maret. Penahanannya sempat dialihkan menjadi tahanan rumah pada 19 Maret atas permohonan keluarga, sebelum kembali menjadi tahanan rutan pada 24 Maret. Pada Juni, penahanan Yaqut sempat dibantarkan karena alasan kesehatan dan ia kembali ditahan setelah masa perawatan selesai.
Berkas perkara kemudian dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum pada 14 Juli 2026 dan perkara resmi bergerak menuju persidangan.
Kini, panggungnya bukan lagi ruang konferensi pers KPK atau halaman gedung pemerintahan.
Panggungnya adalah ruang sidang.
Di sana, jaksa harus membuktikan bahwa pengaturan kuota, aliran uang, dan kerugian negara memiliki hubungan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Yaqut dan tim hukumnya berhak membantah, menghadirkan bukti tandingan, serta menguji setiap unsur dakwaan.
Bagi publik, perkara ini jauh lebih besar daripada nasib seorang mantan menteri.
Kuota haji menyangkut hak masyarakat untuk menjalankan ibadah, tata kelola layanan publik, serta kepercayaan terhadap negara dalam mengelola kebutuhan keagamaan yang sangat sensitif.
Jika jaksa berhasil membuktikan dakwaannya, kasus ini dapat menjadi preseden bahwa kewenangan administratif dalam mengatur kuota publik tidak kebal dari hukum pidana ketika disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu.
Sebaliknya, jika pembuktian tidak mampu menghubungkan kebijakan dengan unsur korupsi, perkara ini akan kembali mengingatkan bahwa kesalahan kebijakan, pelanggaran administrasi, dan tindak pidana korupsi adalah tiga hal yang tidak boleh dicampuradukkan.
Untuk saat ini, satu hal sudah pasti: Yaqut bukan lagi sekadar mantan Menteri Agama yang diperiksa KPK. Ia kini menjadi terdakwa yang harus mempertanggungjawabkan dakwaan Rp622,09 miliar di hadapan hakim.
Dan pertanyaan terbesar persidangan bukan sekadar siapa menerima uang.
Pertanyaan utamanya adalah: apakah kewenangan negara atas kuota haji telah digunakan untuk kepentingan publik, atau telah dibelokkan menjadi ruang transaksi kekuasaan?
Jawabannya akan ditentukan oleh pembuktian di ruang sidang.
