Menu ✖

Mode Gelap
RUU Penyadapan Didorong Usai Kasus Penyadapan Presiden, Siapa yang Mengawasi Negara? Jangan Asal Membatalkan Kontrak! Ini Aturan Hukumnya Hak Angket atau Hak Menyatakan Pendapat?, Membaca Jalan Pemakzulan Gibran UU Pelindungan Ketenagakerjaan: Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan Irjen Slamet Uliandi Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Ini Perannya Asas CBDR dalam Hukum Perubahan Iklim Global

Edukasi

Apakah Mantan Suami Wajib Memberi Nafkah Setelah Perceraian?

badge-check


					Apakah Mantan Suami Wajib Memberi Nafkah Setelah Perceraian? Perbesar

Apakah Mantan Suami Wajib Memberi Nafkah Setelah Perceraian?

EDUKASI – Perceraian tidak selalu mengakhiri seluruh kewajiban seorang suami terhadap mantan istrinya. Dalam keadaan tertentu, mantan suami masih dapat diwajibkan membayar nafkah setelah perceraian, meskipun hubungan perkawinan telah putus secara hukum.

Namun, kewajiban tersebut tidak berlaku sama untuk setiap perceraian. Hak mantan istri bergantung pada sejumlah hal, antara lain apakah perkawinan dilakukan menurut hukum Islam atau bukan, bagaimana perceraian terjadi, serta jenis nafkah yang dituntut.

Ada pula kewajiban yang tetap berjalan setelah perceraian, terutama nafkah anak. Kewajiban ini berbeda dari nafkah untuk mantan istri karena dasar dan penerimanya tidak sama.

Karena itu, anggapan bahwa setelah bercerai mantan suami sama sekali tidak lagi memiliki kewajiban finansial perlu diluruskan. Hukum Indonesia mengatur beberapa hak yang dapat dituntut setelah perceraian, tetapi pelaksanaannya harus dilihat berdasarkan ketentuan yang berlaku dan keadaan masing-masing perkara.

Tak Otomatis Berlaku untuk Semua Perceraian

Bagi pasangan Muslim, ketentuan mengenai akibat perceraian antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 149 KHI mengatur sejumlah kewajiban bekas suami setelah perkawinan putus karena talak. Kewajiban itu, dengan memperhatikan pengecualian yang disebutkan dalam pasal tersebut, meliputi pemberian mut’ah yang layak kepada bekas istri, nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) selama masa iddah, pelunasan mahar yang masih terutang, serta biaya hadhanah atau pemeliharaan anak yang belum berumur 21 tahun.

Artinya, dalam perceraian melalui talak yang diajukan suami di Pengadilan Agama, hukum menyediakan dasar bagi mantan istri untuk memperoleh hak-hak tertentu setelah perceraian. Akan tetapi, bentuk dan besarnya kewajiban harus ditentukan dengan memperhatikan ketentuan hukum, keadaan perkara, dan putusan pengadilan.

Perlu dipahami pula bahwa nafkah selama masa iddah berbeda dari mut’ah. Nafkah iddah berkaitan dengan kebutuhan selama masa tunggu setelah perceraian, sedangkan mut’ah merupakan pemberian dari bekas suami kepada bekas istri sebagai akibat perceraian dalam keadaan yang diatur hukum.

Keduanya tidak boleh dicampuradukkan, sebab dasar dan tujuan pemberiannya berbeda. Hak atas nafkah iddah juga memiliki pengecualian tertentu menurut KHI, sehingga tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap mantan istri pasti memperoleh hak yang sama tanpa melihat bagaimana perceraian terjadi.

Bagaimana Jika Istri yang Menggugat Cerai?

Salah satu anggapan yang sering muncul adalah istri yang mengajukan gugatan cerai otomatis kehilangan hak atas nafkah setelah perceraian. Anggapan ini tidak tepat.

Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan pedoman bahwa dalam perkara cerai gugat, hakim dapat memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada istri sepanjang tidak terbukti melakukan nusyuz. Artinya, istri yang mengajukan gugatan cerai tetap memiliki peluang untuk memperoleh hak-hak tersebut.

Meski demikian, hak tersebut tidak berarti setiap gugatan cerai pasti berakhir dengan pemberian nafkah iddah dan mut’ah. Hakim tetap mempertimbangkan fakta persidangan, keadaan para pihak, alasan perceraian, serta ketentuan hukum yang relevan.

Karena itu, istri yang mengajukan cerai sebaiknya tidak langsung berasumsi bahwa dirinya tidak berhak menuntut apa pun. Jika memang memiliki dasar hukum, hak-hak pascaperceraian dapat dimasukkan ke dalam gugatan.

Dalam praktik, penting untuk menguraikan tuntutan secara jelas dalam posita dan petitum, termasuk jenis nafkah yang diminta dan dasar tuntutannya. Pedoman Mahkamah Agung juga memungkinkan pemenuhan kewajiban pascaperceraian dicantumkan dalam amar putusan dengan mekanisme yang mendukung pelaksanaannya.

Nafkah Anak Tetap Menjadi Tanggung Jawab Ayah

Hal yang perlu dibedakan adalah nafkah mantan istri dan nafkah anak. Berakhirnya perkawinan tidak menghapus tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak.

Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya itu.

Sementara itu, Pasal 41 huruf c memberi kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban tertentu bagi bekas istri.

Dengan demikian, meskipun mantan istri tidak lagi berhak atas nafkah pribadi secara terus-menerus hanya karena pernah menjadi pasangan, kewajiban ayah untuk membiayai anak tetap dapat berlangsung setelah perceraian.

Besarnya nafkah anak perlu mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi orang tua. Biaya pendidikan, kesehatan, makanan, tempat tinggal, serta kebutuhan tumbuh kembang anak dapat menjadi bagian dari pertimbangan.

Ayah tidak dapat begitu saja menghentikan nafkah anak dengan alasan anak tinggal bersama ibunya atau karena mantan istrinya telah menikah lagi. Hak anak merupakan persoalan tersendiri yang harus dinilai berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan ketentuan hukum yang berlaku.

Apa yang Harus Dilakukan agar Hak Nafkah Terpenuhi?

Bagi mantan istri yang ingin menuntut nafkah pasca perceraian, langkah pertama adalah memahami jenis hak yang dapat diminta. Untuk perkara yang tunduk pada hukum Islam, hak itu dapat mencakup nafkah iddah, mut’ah, nafkah lampau yang belum dibayarkan (nafkah madhiyah), serta nafkah anak.

Hak atas mahar yang masih terutang dan pembagian harta bersama juga merupakan persoalan berbeda yang dapat diperjuangkan sesuai dasar hukumnya.

Kedua, siapkan bukti yang relevan. Dokumen penghasilan suami atau mantan suami, bukti kebutuhan hidup, bukti pengeluaran anak, serta catatan mengenai nafkah yang tidak dibayarkan dapat membantu pengadilan menilai tuntutan. Besarnya tuntutan sebaiknya disusun secara masuk akal berdasarkan kebutuhan dan kemampuan ekonomi yang dapat dibuktikan.

Ketiga, pastikan tuntutan diajukan melalui prosedur yang tepat. Dalam perkara perceraian yang masih berlangsung, hak-hak tersebut dapat dimasukkan ke dalam gugatan atau diajukan melalui mekanisme yang tersedia sesuai jenis perkara. Jika perceraian sudah diputus tetapi hak nafkah belum pernah ditetapkan, langkah hukum yang dapat ditempuh perlu diperiksa berdasarkan jenis hak yang dituntut dan keadaan putusan sebelumnya.

Jika mantan suami tidak melaksanakan kewajiban yang sudah tercantum dalam putusan berkekuatan hukum tetap, pihak yang berhak dapat meminta pelaksanaan putusan melalui pengadilan sesuai prosedur hukum acara. Putusan pengadilan bukan sekadar formalitas; hak yang telah ditetapkan semestinya dapat diperjuangkan pemenuhannya melalui mekanisme hukum.

Bagi masyarakat yang kesulitan menyusun gugatan, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan dapat menjadi tempat untuk memperoleh bantuan informasi dan penyusunan dokumen sesuai layanan yang tersedia.

Pada akhirnya, mantan suami tidak otomatis wajib menafkahi mantan istri seumur hidup, tetapi perceraian juga tidak serta-merta menghapus seluruh kewajiban finansialnya. Nafkah selama masa iddah, mut’ah, nafkah lampau, kewajiban tertentu bagi mantan istri, dan nafkah anak memiliki dasar serta syarat yang berbeda. Memahami perbedaan itu penting agar hak yang memang dijamin hukum tidak hilang hanya karena ketidaktahuan.

Baca Lainnya

Jangan Asal Membatalkan Kontrak! Ini Aturan Hukumnya

7 November 2026 - 09:15 WIB

pembatalan perjanjian

Asas CBDR dalam Hukum Perubahan Iklim Global

6 November 2026 - 08:31 WIB

Asas CBDR dalam Hukum Perubahan Iklim Global

Salah Satu Ahli Waris Menolak Pembagian? Ini Solusi Hukumnya

5 November 2026 - 08:14 WIB

Pembagian warisan

Apa Itu Makar Menurut KUHP Baru? Ini Unsur dan Hukumannya

5 November 2026 - 06:01 WIB

Apa Itu Makar Menurut KUHP Baru? Ini Unsur dan Hukumannya
Trending di Edukasi