EDUKASI- Sengketa bisnis hampir tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Ia biasanya bermula dari sesuatu yang tampak sederhana: pembayaran terlambat, kontrak tidak dijalankan, kualitas barang tidak sesuai kesepakatan, proyek mangkrak, atau salah satu pihak merasa dirugikan.
Ketika negosiasi gagal, para pihak dihadapkan pada pilihan penting: membawa sengketa ke pengadilan melalui litigasi atau menyelesaikannya melalui arbitrase?
Keduanya sama-sama merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui hukum. Namun, karakter, prosedur, biaya, kerahasiaan, hingga sifat putusannya berbeda.
Memilih jalur yang tepat bukan sekadar soal mana yang “lebih cepat”, tetapi harus disesuaikan dengan jenis sengketa, isi kontrak, nilai perkara, kebutuhan kerahasiaan, dan hubungan bisnis para pihak.
Litigasi: Sengketa Dibawa ke Pengadilan
Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan negara.
Dalam sengketa bisnis keperdataan, perkara umumnya diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai kompetensi absolut dan relatif yang berlaku. Para pihak kemudian mengikuti proses hukum acara perdata, mulai dari pendaftaran gugatan, pemeriksaan perkara, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan.
Keunggulan utama litigasi adalah adanya struktur peradilan negara dan mekanisme upaya hukum.
Pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan pada kondisi tertentu dapat menggunakan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Namun, mekanisme tersebut juga berarti sengketa dapat berlangsung lebih panjang.
Selain itu, persidangan pada prinsipnya bersifat terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Bagi perusahaan yang ingin menjaga kerahasiaan informasi bisnis, kondisi ini dapat menjadi pertimbangan penting.
Arbitrase: Sengketa Diselesaikan di Luar Pengadilan
Berbeda dengan litigasi, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase.
Dasar utamanya adalah UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Pasal 1 angka 1 UU tersebut mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Dengan demikian, arbitrase tidak dapat begitu saja digunakan hanya karena salah satu pihak menginginkannya.
Harus ada kesepakatan arbitrase.
Kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam klausul arbitrase di dalam kontrak sejak awal atau dibuat setelah sengketa terjadi melalui perjanjian arbitrase tersendiri.
Misalnya, dalam kontrak kerja sama terdapat klausul:
“Setiap sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan melalui arbitrase.”
Klausul semacam itu dapat menjadi dasar bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.
Klausul Arbitrase Bisa Menghalangi Gugatan ke Pengadilan
Ini merupakan salah satu aspek paling penting yang harus dipahami pelaku usaha.
Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
Artinya, apabila kontrak secara sah memuat klausul arbitrase, salah satu pihak pada prinsipnya tidak dapat mengabaikan klausul tersebut lalu langsung membawa sengketa yang sama ke Pengadilan Negeri.
Pasal 11 UU Arbitrase juga menegaskan bahwa adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
Karena itu, klausul arbitrase bukan sekadar klausul tambahan dalam kontrak.
Ia menentukan forum yang akan digunakan ketika sengketa muncul.
Pelaku usaha sebaiknya membaca klausul ini dengan serius sebelum menandatangani kontrak.
Mana yang Lebih Cepat?
Tidak ada jawaban mutlak bahwa arbitrase selalu lebih cepat daripada litigasi.
Namun, arbitrase dirancang dengan mekanisme yang relatif lebih fleksibel dibanding proses peradilan negara.
Para pihak dapat menyepakati lembaga arbitrase, jumlah arbiter, bahasa yang digunakan, tempat arbitrase, hingga aturan prosedur tertentu sesuai kerangka hukum yang berlaku.
Selain itu, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999.
Ini berarti pada prinsipnya tidak tersedia banding atau kasasi terhadap putusan arbitrase.
Namun, terdapat mekanisme terbatas untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan yang ditentukan undang-undang.
Karakter final tersebut dapat menjadi keuntungan bagi perusahaan yang menginginkan kepastian penyelesaian sengketa tanpa proses upaya hukum berjenjang.
Di sisi lain, pihak yang merasa dirugikan karena putusan arbitrase memiliki ruang yang jauh lebih terbatas dibanding pihak yang berperkara di pengadilan.
Bagaimana dengan Biaya?
Biaya juga harus menjadi pertimbangan.
Litigasi memiliki struktur biaya perkara yang relatif telah ditentukan oleh pengadilan. Namun, jika perkara berlanjut ke banding, kasasi, atau peninjauan kembali, biaya dan waktu yang diperlukan tentu dapat bertambah.
Arbitrase dapat melibatkan biaya administrasi lembaga arbitrase dan honorarium arbiter. Untuk sengketa dengan nilai besar dan kompleksitas tinggi, biaya arbitrase dapat menjadi signifikan.
Karena itu, tidak tepat mengatakan bahwa arbitrase selalu lebih murah.
Yang lebih tepat adalah menghitung biaya berdasarkan karakter sengketa.
Sengketa bernilai besar, membutuhkan keahlian teknis tertentu, dan memerlukan penyelesaian yang relatif cepat mungkin lebih cocok dengan arbitrase. Sebaliknya, untuk sengketa sederhana dengan nilai relatif kecil, biaya arbitrase dapat menjadi pertimbangan tersendiri.
Kerahasiaan Menjadi Keunggulan Arbitrase
Bagi dunia usaha, informasi sering kali sama berharganya dengan aset.
Sengketa dapat membuka informasi mengenai harga, strategi bisnis, formula produk, daftar pelanggan, teknologi, hingga kondisi keuangan perusahaan.
Arbitrase pada dasarnya memiliki karakter lebih privat dan tertutup dibanding persidangan pengadilan yang pada prinsipnya terbuka untuk umum.
Hal ini dapat menjadi alasan penting bagi perusahaan memilih arbitrase, terutama untuk sengketa yang mengandung informasi komersial sensitif.
Namun, klausul kerahasiaan tetap perlu diperhatikan secara cermat dalam perjanjian dan aturan lembaga arbitrase yang dipilih.
Bagaimana Eksekusi Putusan Arbitrase?
Putusan arbitrase tidak berarti dapat langsung dieksekusi sendiri oleh arbiter.
Untuk arbitrase nasional, Pasal 59 UU Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri.
Jadi, meskipun sengketanya diselesaikan di luar pengadilan, pengadilan tetap memiliki peran dalam pelaksanaan putusan arbitrase.
Untuk arbitrase internasional, mekanisme pengakuan dan pelaksanaannya memiliki ketentuan tersendiri, termasuk berdasarkan Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981.
Jadi, Pilih Litigasi atau Arbitrase?
Tidak ada satu jawaban yang berlaku untuk semua sengketa bisnis.
Secara sederhana:
| Aspek | Litigasi | Arbitrase |
|---|---|---|
| Forum | Pengadilan | Lembaga/majelis arbitrase |
| Dasar | Hukum acara dan kewenangan pengadilan | Perjanjian arbitrase |
| Kerahasiaan | Pada prinsipnya terbuka | Lebih privat |
| Upaya hukum | Tersedia sesuai ketentuan | Putusan bersifat final, dengan pembatalan dalam kondisi terbatas |
| Pemilihan arbiter/hakim | Hakim ditentukan negara | Para pihak dapat memilih arbiter sesuai aturan |
| Keahlian khusus | Bergantung majelis hakim dan pembuktian ahli | Dapat memilih arbiter dengan keahlian tertentu |
| Eksekusi | Melalui mekanisme pengadilan | Tetap memerlukan mekanisme pelaksanaan sesuai UU |
Pada akhirnya, pilihan forum seharusnya sudah dipikirkan sejak kontrak dibuat, bukan ketika sengketa sudah terjadi.
Jika bisnis membutuhkan kerahasiaan, arbiter dengan keahlian khusus, serta keputusan final tanpa banding dan kasasi, arbitrase dapat menjadi pilihan menarik.
Sebaliknya, jika para pihak menginginkan mekanisme peradilan negara dengan struktur upaya hukum yang tersedia dan pertimbangan biaya menjadi faktor penting, litigasi dapat lebih sesuai.
Yang paling penting, jangan memasukkan klausul arbitrase ke dalam kontrak hanya karena mengikuti template.
Klausul tersebut menentukan bagaimana sengketa akan diselesaikan ketika hubungan bisnis tidak lagi berjalan sesuai rencana.
Satu kalimat dalam kontrak hari ini bisa menentukan forum, prosedur, biaya, kerahasiaan, dan jalan keluar dari sengketa bertahun-tahun kemudian.
