Pertanyaan Pembaca
Saya memiliki beberapa pinjaman online yang awalnya saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, karena penghasilan menurun dan cicilan semakin besar, saya sekarang tidak sanggup membayar angsuran.
Pihak pinjol terus menghubungi saya dan mengancam akan melaporkan saya ke polisi hingga membuat saya dipenjara jika tidak segera melunasi utang. Saya sebenarnya berniat membayar, tetapi kondisi keuangan saat ini tidak memungkinkan.
Apakah benar orang yang tidak mampu membayar pinjol bisa dipenjara? Apakah saya bisa dilaporkan secara pidana hanya karena belum mampu melunasi utang? (Penanya: R.H.I. (samaran), Semarang).
Jawaban
Halo, Saudara R.H.I Terima kasih telah menyampaikan persoalan ini. Kesulitan membayar utang dapat menimbulkan tekanan yang berat, terlebih ketika disertai ancaman penagihan. Namun, penting untuk membedakan antara ketidakmampuan membayar utang dan perbuatan yang memang memenuhi unsur tindak pidana.
Pada prinsipnya, seseorang tidak dapat dipenjara semata-mata karena tidak mampu membayar utang pinjaman online. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti utang otomatis hapus atau peminjam terbebas dari kewajiban pembayaran.
Tidak mampu membayar utang bukan otomatis tindak pidana
Hubungan pinjam-meminjam pada dasarnya melahirkan hubungan hukum perdata. Peminjam berkewajiban mengembalikan dana sesuai perjanjian, sedangkan pemberi pinjaman berhak menagih pembayaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Prinsip ini dapat dipahami melalui Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Artinya, apabila Anda telah menerima pinjaman secara sah, kewajiban membayar tetap ada. Ketidakmampuan membayar dapat menimbulkan wanprestasi atau pelanggaran kewajiban dalam perjanjian, tetapi wanprestasi tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana.
Pemberi pinjaman dapat menempuh mekanisme penagihan dan, apabila persyaratannya terpenuhi, mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut.
Dengan demikian, ancaman bahwa Anda pasti dipenjara karena menunggak pinjol tidak tepat secara hukum.
Kapan utang pinjol bisa berkaitan dengan perkara pidana?
Meski gagal bayar pada dasarnya merupakan persoalan perdata, situasinya dapat berbeda apabila sejak awal terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Sebagai contoh, seseorang dengan sengaja menggunakan identitas palsu atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan pihak lain agar memberikan pinjaman. Dalam keadaan demikian, penyidik dapat menilai apakah terdapat unsur penipuan berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia.
Ketentuan penipuan saat ini diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang agar menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.
Karena itu, apabila pihak pinjol mengancam akan melaporkan Anda kepada polisi, jangan langsung menyimpulkan bahwa Anda pasti bersalah atau akan ditangkap. Laporan pidana harus dinilai berdasarkan peristiwa yang dilaporkan, unsur pasal yang disangkakan, dan alat bukti.
Bagaimana jika penagih meneror atau mengancam?
Saudara R.H.I., meskipun peminjam tetap memiliki kewajiban membayar, penagihan tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar hukum.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penagihan oleh penyelenggara jasa keuangan harus mematuhi ketentuan perlindungan konsumen. Praktik berupa ancaman, intimidasi, tekanan fisik atau verbal, maupun tindakan mempermalukan konsumen tidak dibenarkan. Penyelenggara juga bertanggung jawab atas penagihan yang dilakukan pihak ketiga yang ditunjuknya sesuai ketentuan yang berlaku.
-
Simpan bukti penagihan. Dokumentasikan pesan WhatsApp, rekaman percakapan yang diperoleh secara sah, nomor telepon, identitas penagih, dan bukti ancaman.
-
Laporkan kepada OJK jika pinjol berizin. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan Kontak OJK 157. Anda juga dapat menggunakan kanal pengaduan resmi yang tersedia untuk masalah perlindungan konsumen.
-
Laporkan kepada kepolisian jika terdapat dugaan tindak pidana. Misalnya, ancaman kekerasan, pemerasan, atau penyebaran data pribadi yang disertai perbuatan melawan hukum. Sampaikan kronologi dan bukti yang Anda miliki agar dapat dinilai sesuai ketentuan yang berlaku.
-
Periksa legalitas penyelenggara. Jika pinjol diduga ilegal, laporkan melalui kanal resmi OJK atau Satgas PASTI di SIPASTI.
Perlu diingat, pelaporan terhadap perilaku penagih tidak serta-merta menghapus utang Anda. Namun, hak untuk menagih juga bukan izin bagi perusahaan atau penagih untuk melakukan intimidasi.
Apa yang sebaiknya dilakukan jika benar-benar tidak mampu membayar?
Langkah terbaik adalah menghadapi persoalan tersebut secara terukur, bukan menghindari seluruh komunikasi atau mengambil pinjaman baru untuk menutup utang lama.
Pertama, buat daftar seluruh pinjaman yang masih berjalan. Catat nama penyelenggara, sisa pokok utang, bunga atau biaya, tanggal jatuh tempo, serta jumlah tunggakan. Pisahkan penyelenggara yang berizin dari yang diduga ilegal.
Kedua, hubungi penyelenggara pinjol yang berizin melalui saluran pengaduan resminya. Jelaskan kondisi keuangan secara jujur dan ajukan restrukturisasi jika tersedia, misalnya perubahan jadwal pembayaran atau skema cicilan yang sesuai dengan kemampuan Anda. Persetujuan restrukturisasi bergantung pada kebijakan dan penilaian penyelenggara; tidak semua permohonan wajib dikabulkan.
Ketiga, prioritaskan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan keluarga ketika menyusun anggaran. Hindari mengambil pinjaman baru hanya untuk membayar cicilan lama karena tindakan itu dapat memperbesar beban utang.
Keempat, jangan mengabaikan surat resmi atau gugatan apabila Anda menerimanya. Periksa keasliannya, perhatikan tenggat waktu, dan mintalah bantuan hukum jika diperlukan. Anda dapat mencari bantuan melalui lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan sesuai kriteria penerima bantuan.
Apabila Anda sudah terlanjur meminjam dari banyak platform, jangan mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan penghapusan seluruh utang dengan membayar sejumlah biaya di muka. Pastikan setiap tawaran penyelesaian dapat diverifikasi.
Penutup
Saudara R.H.I, tidak mampu membayar pinjaman online bukan alasan yang dengan sendirinya membuat seseorang dapat dipenjara. Hukum membedakan antara kewajiban perdata untuk melunasi utang dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Tetaplah bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran, tetapi jangan membiarkan ancaman penagihan membuat Anda kehilangan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Simpan bukti, komunikasikan kemampuan pembayaran secara tertulis, dan gunakan saluran pengaduan resmi jika terjadi pelanggaran.
Catatan: Rubrik Konsultasi Hukum Jendela Hukum bersifat edukatif dan informatif, bukan pengganti konsultasi atau nasihat hukum formal. Penilaian atas perkara konkret bergantung pada fakta, bukti, perjanjian, dan ketentuan hukum yang berlaku.
