Menu

Mode Gelap
Apakah Utang Piutang Bisa Dipidana sebagai Penipuan? Hakim Tak Bisa Digugat karena Putusan? Ini Batas Perlindungan Hukum bagi Aparat Peradilan Bolehkah Perusahaan Menahan Ijazah Karyawan? Ini Aturan Hukumnya MK Tegaskan Pemerintah Tak Bisa Atur Dana Desa Sepihak Barang Diskon Tak Sesuai Harapan, Apakah Bisa Dikembalikan? Ne Bis In Idem: Apakah Berlaku di Peradilan yang Berbeda?
Berita Terbaru

Bolehkah Pemimpin Negara Dibunuh dalam Perang?Bolehkah Pemimpin Negara Dibunuh dalam Perang?

Edukasi

6 Mar 2026 - 21:40 WIB

Bolehkah Pemimpin Negara Dibunuh dalam Perang?

Penyelesaian kasus pidana restorative justicePenyelesaian kasus pidana restorative justice

Edukasi

6 Mar 2026 - 10:28 WIB

Apakah Semua Kasus Pidana Bisa Diselesaikan dengan Restorative Justice?

Apakah Serangan Israel dan AS ke Iran Melanggar Hukum Internasional?Apakah Serangan Israel dan AS ke Iran Melanggar Hukum Internasional?

Edukasi

5 Mar 2026 - 21:34 WIB

Serangan ke Iran: Bela Diri atau Agresi Internasional?

Menyerang Sekolah Saat Perang: Apakah Itu Kejahatan Perang?Menyerang Sekolah Saat Perang: Apakah Itu Kejahatan Perang?

Edukasi

3 Mar 2026 - 21:47 WIB

Menyerang Sekolah Saat Perang: Apakah Itu Kejahatan Perang?

Pandangan Kritis dan Solutif atas Persoalan Hukum Nasional dan DaerahPandangan Kritis dan Solutif atas Persoalan Hukum Nasional dan Daerah

Perspektif

3 Mar 2026 - 06:53 WIB

Pandangan Kritis dan Solutif atas Persoalan Hukum Nasional dan Daerah

Bisakah Chat WhatsApp Jadi Bukti Perdata di Pengadilan? Ini FaktanyaBisakah Chat WhatsApp Jadi Bukti Perdata di Pengadilan? Ini Faktanya

Edukasi

2 Mar 2026 - 17:25 WIB

Bisakah Chat WhatsApp Jadi Bukti Perdata di Pengadilan? Ini Faktanya

Khomenei Meninggal, Bagaimana Konstitusi Iran Mengatur Pergantian Pemimpin Tertinggi?Khomenei Meninggal, Bagaimana Konstitusi Iran Mengatur Pergantian Pemimpin Tertinggi?

Edukasi

2 Mar 2026 - 09:50 WIB

Khomenei Meninggal, Bagaimana Mekanisme Pergantian Pemimpin Tertinggi Iran?

Mohammad Abdul Kholiq Suhri, kuasa hukum para pemohon dalam perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah KonstitusiMohammad Abdul Kholiq Suhri, kuasa hukum para pemohon dalam perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi

Berita

27 Feb 2026 - 23:59 WIB

MBG Disebut “Harga Mati”, Penggugat: Jangan Ambil dari Pos Pendidikan

Berita

25 Feb 2026 - 20:01 WIB

Rangkap Jabatan dan Standar Ganda Penegakan Hukum

ambang batas parlemenambang batas parlemen

Berita

25 Feb 2026 - 02:47 WIB

Apa Dampaknya jika ”Parliamentary Threshold” Dinaikkan?